Selasa, 14/07/2009 00:28 WIB
Golkar Hingga 20 Oktober Masih Partai Pemerintah
Reza Yunanto - detikPemilu
Jakarta - Partai Golkar menyatakan diri masih sebagai partai pemerintah hingga pelantikan presiden baru pada 20 Oktober 2009. Setelah itu, terserah pengurus baru mau dibawa ke mana partai berlambang beringin tersebut."Sampai 20 Oktober, Golkar tetap partai pemrintah, setelah 20 Oktober itu menjadi urusan pengurus yang baru," ujar Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla usai menghadiri rapat harian Golkar di Slipi 2, Jl Ki Mangun Sarkoro, Senin (13/7/2009).JK mengaku belum bisa menentukan apakah partainya akan berkoalisi dengan SBY atau menjadi oposisi pemerintah. "Saya tidak bisa menentukan, oposisi atau tidak. Karena sekarang saya masih sebagai pemerintah dan saat ini Golkar partai pemerintah," imbuh pria asal Makassar ini.Untuk menentukannya, akan ada forum partai yakni Rapimnas. Dalam Rapimnas nanti, akan ditentukan sikap Golkar ke depan."Karena itu adalah keputusan Rapimnas, maka yang bisa mengubah Rapimnas juga," pungkas JK.( anw / anw )
Jakarta - Partai Golkar menyatakan diri masih sebagai partai pemerintah hingga pelantikan presiden baru pada 20 Oktober 2009. Setelah itu, terserah pengurus baru mau dibawa ke mana partai berlambang beringin tersebut."Sampai 20 Oktober, Golkar tetap partai pemrintah, setelah 20 Oktober itu menjadi urusan pengurus yang baru," ujar Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla usai menghadiri rapat harian Golkar di Slipi 2, Jl Ki Mangun Sarkoro, Senin (13/7/2009).JK mengaku belum bisa menentukan apakah partainya akan berkoalisi dengan SBY atau menjadi oposisi pemerintah. "Saya tidak bisa menentukan, oposisi atau tidak. Karena sekarang saya masih sebagai pemerintah dan saat ini Golkar partai pemerintah," imbuh pria asal Makassar ini.Untuk menentukannya, akan ada forum partai yakni Rapimnas. Dalam Rapimnas nanti, akan ditentukan sikap Golkar ke depan."Karena itu adalah keputusan Rapimnas, maka yang bisa mengubah Rapimnas juga," pungkas JK.( anw / anw )
Selasa, 14/07/2009 00:16 WIB
Gus Dur Serukan Tolak Pilpres 2009
Mega Putra Ratya - detikPemilu
Jakarta - Hasil Pilpres 2009 berdasarkan hasil penghitungan cepat masih menimbulkankontroversi dan kritikan dari berbagai kalangan. Mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) menolak Pemilu Presiden yang digelar 8 Juli kemarin karena ada sejumlah permasalahan dasar seperti kekisruhan DPT dan indikasi kecurangan pilpres di sejumlah daerah."Menolak dan tidak mengakui Pilpres 2009 karena bertentangan dengan dasar Negara Pancasila khususnya sila ke-4," kata Gus Dur dalam pernyataan sikapnya seperti dibacakan mantan anggota DPR RI, Shaleh Khalid di kediaman Gus Dur, Jl Warung Silah, Ciganjur, Jakarta, Senin (13/7/2009).Gus Dur menyerukan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk segera menata ulang sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia sesuai dengan jiwa semangat dan cita-cita proklamasi."Kita bangun negara kesatuan bangsa dengan semangat proklamasi, kejujuran,keterbukaan dan keadilan," kata Shaleh Khalid yang juga mantan anggota DPR periode 1992-1999 ini.Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh seperti mantan KSAL Slamet Soebijanto, mantan anggota DPR RI periode 1992-2004 Amin Aryoso, pemuka agama dan mantan anggota DPR Munawwar, dan Mantan Ketum PB HMI Shaleh Khalid.( mpr / anw )
Jakarta - Hasil Pilpres 2009 berdasarkan hasil penghitungan cepat masih menimbulkankontroversi dan kritikan dari berbagai kalangan. Mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) menolak Pemilu Presiden yang digelar 8 Juli kemarin karena ada sejumlah permasalahan dasar seperti kekisruhan DPT dan indikasi kecurangan pilpres di sejumlah daerah."Menolak dan tidak mengakui Pilpres 2009 karena bertentangan dengan dasar Negara Pancasila khususnya sila ke-4," kata Gus Dur dalam pernyataan sikapnya seperti dibacakan mantan anggota DPR RI, Shaleh Khalid di kediaman Gus Dur, Jl Warung Silah, Ciganjur, Jakarta, Senin (13/7/2009).Gus Dur menyerukan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk segera menata ulang sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia sesuai dengan jiwa semangat dan cita-cita proklamasi."Kita bangun negara kesatuan bangsa dengan semangat proklamasi, kejujuran,keterbukaan dan keadilan," kata Shaleh Khalid yang juga mantan anggota DPR periode 1992-1999 ini.Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh seperti mantan KSAL Slamet Soebijanto, mantan anggota DPR RI periode 1992-2004 Amin Aryoso, pemuka agama dan mantan anggota DPR Munawwar, dan Mantan Ketum PB HMI Shaleh Khalid.( mpr / anw )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar