12/07/2009 - 15:31
Mega-JK Diimbau Tak Sahkan Hasil Pilpres
Raden Trimutia Hatta
Megawati-Jusuf Kalla(inilah.com)
INILAH.COM, Jakarta - Banyaknya kecurangan dan tidak seriusnya KPU dalam menyelenggarakan pilpres telah membuat kecewa masyarakat. KPU pun diminta untuk mempertanggungjawabkannya dan untuk capres yang kalah diimbau untuk tidak menandatangani hasil Pilpres 2009.
"Pimpinan KPU harus siap menanggung hukuman dan dipenjara atas kesalahan-kesalahannya. Lebih dari itu, Mega dan JK sebaiknya tidak menandatangani hasil Pilpres 2009 jika proses hukum atas pelanggaran yang dilakukan KPU akhirnya dipetieskan," ujar Ketua Masyarakat Profesional Mandiri (MPM) Ismed Hasan Putro kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (12/7).
Ismed mengatakan, sejak sebelum Pilpres 2009 dilaksanakan, KPU sulit menghindar dari kesan publik bahwa KPU tidak independen dan telah menjadi bagian dari disain besar untuk pemenangan pasangan capres-cawapres tertentu. Tidak adanya keseriusan dan transparansi KPU dalam proses pemutakhiran DPT merupakan bukti tidak independennya penyelenggara pemilu itu.
"Khususnya soal DPT, KPU selalu bilang tidak ada masalah tapi ketika pasangan Mega Pro dan JK Win mendatangi dan mendesak agar KPU transparan dan Jurdil barulah Ketua KPU mau membuka masalah-masalah yang terkait dengan DPT. Bahkan, KPU mengajak untuk menyisir DPT yang bermasalah," katanya.
Terkait pengaduan pasangan Mega Pro atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU dalam pilpres, lanjut Ismed, hendaknya dikuti juga oleh JK Wiranto. "Masyarakat berharap agar instrumen negara yang terkait, Bawaslu dan Polri dapat bertindak responsif dan jurdil. Tidak boleh abai dan menjadi pelindung bagi capres tertentu," pungkasnya. [mut/]
Mega-JK Diimbau Tak Sahkan Hasil Pilpres
Raden Trimutia Hatta
Megawati-Jusuf Kalla(inilah.com)
INILAH.COM, Jakarta - Banyaknya kecurangan dan tidak seriusnya KPU dalam menyelenggarakan pilpres telah membuat kecewa masyarakat. KPU pun diminta untuk mempertanggungjawabkannya dan untuk capres yang kalah diimbau untuk tidak menandatangani hasil Pilpres 2009.
"Pimpinan KPU harus siap menanggung hukuman dan dipenjara atas kesalahan-kesalahannya. Lebih dari itu, Mega dan JK sebaiknya tidak menandatangani hasil Pilpres 2009 jika proses hukum atas pelanggaran yang dilakukan KPU akhirnya dipetieskan," ujar Ketua Masyarakat Profesional Mandiri (MPM) Ismed Hasan Putro kepada INILAH.COM, Jakarta, Minggu (12/7).
Ismed mengatakan, sejak sebelum Pilpres 2009 dilaksanakan, KPU sulit menghindar dari kesan publik bahwa KPU tidak independen dan telah menjadi bagian dari disain besar untuk pemenangan pasangan capres-cawapres tertentu. Tidak adanya keseriusan dan transparansi KPU dalam proses pemutakhiran DPT merupakan bukti tidak independennya penyelenggara pemilu itu.
"Khususnya soal DPT, KPU selalu bilang tidak ada masalah tapi ketika pasangan Mega Pro dan JK Win mendatangi dan mendesak agar KPU transparan dan Jurdil barulah Ketua KPU mau membuka masalah-masalah yang terkait dengan DPT. Bahkan, KPU mengajak untuk menyisir DPT yang bermasalah," katanya.
Terkait pengaduan pasangan Mega Pro atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU dalam pilpres, lanjut Ismed, hendaknya dikuti juga oleh JK Wiranto. "Masyarakat berharap agar instrumen negara yang terkait, Bawaslu dan Polri dapat bertindak responsif dan jurdil. Tidak boleh abai dan menjadi pelindung bagi capres tertentu," pungkasnya. [mut/]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar