Selasa, 26 Mei 2009

Wahidin Halim Belum Bersikap Soal Jurkam Pilpres

By redaksi
Selasa, 26-Mei-2009, 08:05:51 30 clicks
Walikota Tangerang Wahidin Halim mengaku dirinya belum mendapatkan tawaran dari partai politik untuk jadi juru kampanye dalam pemilu presiden mendatang. Wahidin mengatakan, dirinya bukan merupakan kader partai. Meski demikian dalam Pilkada Kota Tangerang lalu, penggagas Perda anti pelacuran dan Miras di Kota Tangerang ini, diusung oleh puluhan Partai Politik. “Belum ada yang nawarin. Saya ini bukan orang Parpol. Lagipula, calonnya (pasangan capres/cawapres-red) juga belum ada yang ditetapkan,” kata Wahidin. Pria yang akrab dipanggil WH ini juga tidak mau berkomentar banyak soal siapa pasangan yang dinilainya akan tampil sebagai pemenang dalam pemilu presiden mendatang. Ditanya soal kemungkinan menjadi jurkam JK-Wiranto, Wahidin malah tersenyum. “Wah, kemarin lo desek gue jadi jurkam SBY. Sekarang jadi Jurkam JK. Bisa aja lo. Belum tau dah siapa yang bakal menang nih,” sahut WH sekenanya. Meski mengaku belum ada tawaran, namun bila partai politik yang tertarik untuk menjadikan Wahidin sebagai jurkam tampaknya harus menyiapkan anggaran yang cukup besar. “Kalau jadi jurkam, tergantung ongkosnya berapa dulu,” kelakar WH di hadapan wartawan.

POSISI JAWARA
Di tempat berbeda, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Lili Romli mengungkapkan mengenai sikap jawara dalam pemilu presiden mendatang. Menurutnya, jawara di Banten tidak akan berdiri dalam satu barisan mendukung salah satu pasangan capres/cawapres. “Jawara akan terpecah-pecah di antara tiga pasangan calon yang ada. Dalam hal ini mereka cenderung pragmatis,” ujar Lili saat dihubungi via telepon genggam, Senin (25/5).
Kata Lili, posisi jawara tetap menjadi penting dalam pilpres sebagaimana pilkada. Kata Lili, jawara sebagai salah satu elemen masyarakat di Banten masih dianggap memiliki pengaruh sehingga kerap dijadikan sebagai basis dukungan pasangan capres/cawapres. “Lantaran itulah jawara akan terpecah-pecah dan menyebar di antara pasangan calon yang ada,” ujarnya. (cr-5/alt)

Minggu, 24 Mei 2009

HASIL AKHIR PEMILU LEGISLATIF 2009

Sumber: KPU
Selasa, 12/05/2009 12:02 WIB
1 Demokrat (31) 21.703.137 20,85%
2 Golkar (23) 15.037.757 14,45%
3 PDIP (28) 14.600.091 14,03%
4 PKS (8) 8.206.955 7,88%
5 PAN (9) 6.254.580 6,01%
6 PPP (24) 5.533.214 5,32%
7 PKB (13) 5.146.122 4,94%
8 Gerindra (5) 4.646.406 4,46%
9 Hanura (1) 3.922.870 3,77%
10 PBB (27) 1.864.752 1,79%
11 PDS (25) 1.541.592 1,48%
12 PKNU (34) 1.527.593 1,47%
13 PKPB (2) 1.461.182 1,40%
14 PBR (29) 1.264.333 1,21%
15 PPRN (4) 1.260.794 1,21%
16 PKPI (7) 934.892 0,90%
17 PDP (16) 896.660 0,86%
18 Barnas (6) 761.086 0,73%
19 PPPI (3) 745.625 0,72%
20 PDK (20) 671.244 0,64%
21 RepublikaN (21) 630.780 0,61%
22 PPD (12) 550.581 0,53%
23 Patriot (30) 547.351 0,53%
24 PNBK (26) 468.696 0,45%
25 Kedaulatan (11) 437.121 0,42%
26 PMB (18) 414.750 0,40%
27 PPI (14) 414.043 0,40%
28 Pakar Pangan (17) 351.440 0,34%
29 Pelopor (22) 342.914 0,33%
30 PKDI (32) 324.553 0,31%
31 PIS (33) 320.665 0,31%
32 PNI M (15) 316.752 0,30%
33 Partai Buruh (44) 265.203 0,25%
34 PPIB (10) 197.371 0,19%
35 PPNUI (42) 142.841 0,14%
36 PSI (43) 140.551 0,14%
37 PPDI (19) 137.727 0,13%
38 Merdeka (41) 111.623 0,11%
39 PDA (36) 0 0,00%
40 Partai SIRA (37) 0 0,00%
41 PRA (38) 0 0,00%
42 Partai Aceh (39) 0 0,00%
43 PBA (40) 0 0,00%
44 PAAS (35) 0 0,00%
Jumlah 104.095.847 100%

Kader Membelot Akibat Elit Parpol Terlalu Dominan

Senin, 25/05/2009 04:16 WIB
Rachmadin Ismail - detikPemilu
Jakarta - Banyaknya kader partai yang 'membelot' dalam pemberian dukungan capres-cawapres tertentu dinilai karena kesalahan elit. Keputusan koalisi diambil semata-mata karena kepentingan, bukan berasal dari aspirasi pendukung. "Terjadi fenomena oligarki elit dalam memimpin partai politik. Keputusan itu diambil semata-mata atas dasar kepentingan elit," kata pengamat politik Syamsudin Haris saat berbincang lewat telepon, Minggu (24/5/2009).Menurut Syamsudin, harus dilakukan langkah-langkah konsolidasi dan sosialisasi bagi kader di tingkat bawah terkait dukungan bagi pasangan capres-cawapres tertentu. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari adanya perpecahan di dalam partai. "Perpecahan yang melanda sebagian partai politik akibat mengentalnya kepentingan elit jangka pendek. Nantinya hal ini akan membuat konstituen bingung dan meninggalkan partai tersebut," pungkasnya. Seperti diketahui, pada deklarasi pasangan Mega-Bowo pada Minggu 24 Mei kemarin di TPA Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, terdapat atribut PAN dan PPP yang berkibar di lokasi. Selain itu, beberapa kader kedua partai tersebut pun tampak memadati lokasi. Padahal DPP PAN dan PPP sudah menegaskan solid mendukung pasangan SBY-Boediono. Hal yang sama terjadi saat pendaftaran pasangan JK-Wiranto ke KPU. Saat itu kader PAN Drajad Wibowo turut hadir mendukung pasangan yang diusung oleh Partai Golkar dan Hanura tersebut. ( mad / van )

Kepala Daerah Tidak Usah Jadi Jurkam

By redaksi
Senin, 25-Mei-2009, 07:59:05 2 clicks
TANGERANG - Kepala Daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota, diimbau tidak perlu menjadi juru kampanye (jurkam), pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Waktu para kepala daerah lebih baik dimaksimalkan untuk mengurusi kepentingan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Ketua DPD II Golkar Kota Tangerang Ebrown Lubuk kepada wartawan terkait kesiapan partai pohon beringin ini menyiapkan jurkam Pilpres di Provinsi Banten. Ebrown menjelaskan, meski beberapa kepala daerah di Banten merupakan kader Golkar, namun dirinya menilai lebih baik para kepala daerah tersebut memikirkan kepentingan daerah yang lebih besar.
“Kader Golkar yang jadi kepala daerah di Banten ini cukup banyak. Karena itu, tidak masalah. Hanya saja, saya melihat kepala daerah tidak perlu lagi ikut-ikutan jadi jurkam. Lebih baik mengurusi kepentingan masyarakat,” kata Ebrown.
Kata dia, mengurusi kepentingan masyarakat dengan benar sudah menjadi kontribusi yang positif dari kepala daerah demi membesarkan Partai Golkar. Ebrown menyebut beberapa kepala daerah yang memang berasal dari Partai Golkar antara lain, Bupati Tangerang Ismet Iskandar, Walikota Tangerang Wahidin Halim, serta Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah.
WH Belum Ditawari
Pada bagian lain, Walikota Tangerang Wahidin Halim (WH) mengaku belum mendapatkan tawaran dari partai politik (parpol) untuk mejadi jurkam dalam Pilpres mendatang. Sebagai kepala daerah, Wahidin menegaskan bahwa dirinya bukan kader partai. Dalam Pilkada Kota Tangerang lalu, WH memang diusung puluhan parpol. “Belum ada yang nawarin. Saya ini bukan orang Parpol. Lagipula, calonnya juga belum ada yang ditetapkan,” kata Wahidin. Terpisah, Asda I Pemprov Banten Syaprudin Ismail mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum satupun kepala daerah di Banten yang mengirimkan pemberitahuan sebagai jurkam Pilpres. “Belum ada. Mungkin sudah ada yang buat tapi belum dikirimkan,” ujar Syaprudin. Ditanya terkait ajuan dari Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah untuk menjadi jurkam, Asda I mengatakan,”Belum.” (cr-5-brp/esl)
By redaksi
Senin, 25-Mei-2009, 07:57:49 2 clicks
SERANG – Memperoleh 7 kursi di DPRD, serta menempati peringkat kedua jumlah perolehan kursi anggota legislatif di Kabupaten Serang, Partai Demokrat dengan mantap berniat meramaikan bursa Ketua DPRD Kabupaten Serang, dengan mengusung salah satu anggota dewan terpilihnya. Hal itu ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serang Muchyidin Musa saat ditemui usai acara Tasyakuran dan Silaturahmi anggota Partai Demokrat Kabupaten Serang di Hotel Wisata Baru, Minggu (24/5).
“Dalam acara ini, selain kita sesama kader politik bersilaturahmi, kita juga membicarakan tentang pengajuan salah satu anggota dewan terpilih kami untuk maju sebagai ketua dewan Kabupaten Serang periode 2009-2014 mendatang,” ungkapnya.
Berdasarkan acuan, lanjut Musa, kemungkinan dirinya yang akan maju dalam calon ketua dewan dari Partai Demokrat, karena dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Kabupaten Serang. “Mudah-mudahan dalam pemilihan ketua dewan sesama anggota dewan terpilih dari Partai Demokrat bisa satu suara,” lanjutnya.
Dijelaskan Musa, acara tasyakuran dihadiri pula Bupati Serang Taufik Nuriman, Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten Aeng Haerudin, Ketua Dewan Pakar Mahyar Musa, dan seluruh Ketua PAC se-Kabupaten Serang. “Beserta anggota terpilih dan anggota dewan yang tidak terpilih, jadi ada sekitar 100 orang yang hadir dalam acara ini,” bebernya.
Ahmad Husni anggota dewan terpilih daerah pemilihan 2, mengatakan bahwa acara tasyakuran untuk menyambung silaturahmi pasca-pemilu legislatif. “Setelah bersama-sama maju dalam Pemilu Legislatif, bisa sama-sama menjalin silaturahmi. Kepala boleh panas tetapi hati harus tetap dingin,” ungkapnya. (mg-01)

Kejari Tangerang Selidiki Motif Gratifikasi

By redaksi
Sabtu, 23-Mei-2009, 05:12:52 14 clicks
TANGERANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang terus mengusut kemungkinan adanya upaya suap dalam kasus penggelembungan suara yang menguntungkan caleg Golkar nomor urut 2, Krisna Gunata. Apabila ada bukti upaya penyuapan, Kejari menegaskan akan langsung mengambil alih kasus ini. Kasi Pidum Kejari Tangerang M Irfan Jaya di gedung Kejari Tangerang, Jumat (22/5) menyatakan, kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain tidak bisa dihindari dalam kasus ini. Hanya saja, Kejari masih terus mengembangkan dan mengumpulkan bukti-bukti dugaan tersebut. “Saat ini sedang dipelajari berkas dari Polres. Bukan tidak mungkin ada tersangka baru sesudah pemeriksaan berkas oleh kami. Termasuk kemungkinan adanya motif penyuapan di belakang kasus ini. Tapi semua masih dipelajari,” kata Irfan Jaya. Dikatakan, paling lambat Selasa (26/5), pihaknya memutuskan apakah berkas sudah siap dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Paling lambat, pekan depan Irfan memastikan berkas ini sudah harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.
Sementara itu, Krisna Gunata yang ditemui usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang enggan berkomentar. Ditanya seputar putusan hasil pleno KPU Provinsi yang menetapkannya sebagai caleg terpilih, Krisna menyerahkan dan menghormati sepenuhnya putusan pleno KPU Provinsi Banten. “Apapun putusan pleno, saya menghargainya,” kata Krisna.
Termasuk juga saat ditanyai kesiapan apabila ditetapkan menjadi tersangka baru atas kasus penggelembungan suara yang telah menyeret enam tersangka. “Itu mah diserahkan kepada yang berwenang,” kata Krisna Gunata.
WH ANGKAT BICARA
Pada bagian lain, kasus yang tengah membelit KPU Kota Tangerang juga menarik perhatian Walikota Tangerang Wahidin Halim (WH). WH mengatakan siap melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan Muspida Kota Tangerang untuk menghasilkan solusi yang tepat demi menjaga kondusifitas suhu politik dan sosial di Kota Tangerang, sekaligus menjaga stabilitas pelaksanaan Pilpres 2009. “Cukup prihatin dengan kondisi dugaan kasus penggelembungan suara di KPU Kota. Koordinasi dengan Muspida dan KPU Provinsi Banten akan dilakukan secepatnya,” kata Wahidin. Wahidin mnyatakan dukungannya terhadap langkah Polres Metro Tangerang dan kejaksaan menyelesaikan kasus ini. “Mekanisme hukum harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. (cr-5)

Pelantikan DPRD Banten Tunggu Keputusan MK

By redaksi
Sabtu, 23-Mei-2009, 05:12:34 35 clicks
SERANG - Pelantikan 85 anggota DPRD Banten terpilih masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab saat ini, MK masih melayani gugatan beberapa caleg asal Banten yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU Banten, terkait perolehan suara dan penetapan caleg terpilih. Anggota KPU Banten Agus Supriyatna saat dikonfirmasi membenarkan. Kata Agus, belum dapat memastikan kepastian pelantikan karena masih menunggu keputusan final MK. “Kita berkepentingan untuk menunggu keputusan dari MK sehingga pelantikan anggota dewan terpilih kelak tidak menimbulkan masalah hukum karena ada gugatan caleg,” ujar Agus kepada Radar Banten, Jumat (22/5). Agus menambahkan, keputusan MK kemungkinan akan cepat, karena MK sudah berkomitmen untuk melangsungkan persidangan dengan cepat sehingga tidak mengganggu jadwal pelantikan. Kata Agus, kalau tidak ada halangan kemungkinan pelantikan baru dapat dilaksanakan pada Agustus mendatang. “Mudah-mudahan tidak molor lagi,” ujar Ketua Pokja Penghitungan dan Pemungutan Suara ini. (alt)