Inilah Artis03/06/2009 - 17:30
Uje Anggap Kasus Manohara Buang Energi
Ferry Noviandi
INILAH.COM, Jakarta - Ustadz Jeffry Al-Buchori mengaku prihatin dengan perkembangan kasus Manohara. Uje, sapaan akrabnya, berharap kasus ini tak menimbulkan kebencian antarnegara. Lebih dari itu, Uje menganggap kasus ini sebagai pembuangan energi sia-sia.
"Kita semua orang Melayu. Jadi, sayang kalau masalah (Manohara) ini jadi isu nasionalis, yang bisa menimbulkan kebencian," jelas Uje ketika ditemui usai nonton bareng megafilm Ketika Cinta Bertasbih di XXI Djakarta Teather, Jalan MH Thamrin, Rabu (3/6) siang.
Uje juga menilai apa yang dilakukan Manohara dengan niat melaporkan keluarga kerjaan Kelantan terlalu berlebihan.
"Sangat membuang-buang energi, kita memikirkan masa depan, tapi malah jadi jalan di tempat. Saya berpikir lebih baik Manohara melihat ke depan, karirnya, misalnya," pungkas Uje. [fei/aji/L1]
Rabu, 03 Juni 2009
Balada Jelita Mano & Jelata Prita
Politik03/06/2009 - 21:56
Balada Jelita Mano & Jelata Prita
Anton Aliabbas
Manohara-Prita
(inilah.com/ Wirasatria)INILAH.COM, Jakarta - Lain nasib Manohara Odelia, lain pula Prita Mulyasari. Hanya karena menulis surat elektronik, ia harus meringkuk di rutan selama 3 minggu. Dan parahnya perhatian dari pucuk pimpinan negeri nyaris tidak terdengar.
Prita ditahan di LP Tangerang karena dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan pasal 310 dan 311 KUHP, Prita juga dikenai pasal 27 ayat 3 UU 11/2008 ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Ibu dua anak ini dituding telah menyebarkan email kepada 10 temannya yang berisi keluhannya terhadap RS Omni Internasional. Email tersebut kemudian menyebar luas ke mailing list. Prita keberatan dengan analisis dokter yang menyebutkan dia terkena demam berdarah. Dia merasa ditipu karena dokter kemudian memberikan diagnosis hanya terkena virus udara.
Tak hanya itu, menurut Prita dalam emailnya, dokter memberikan berbagai macam suntikan berdosis tinggi. Merasa jengkel, Prita kemudian berniat pindah ke RS lain. Saat hendak pindah ke RS lainnya, Prita mengajukan komplain karena kesulitan mendapatkan hasil laboratorium medis. Namun, keluhannya kepada RS Omni itu tidak pernah ditanggapi, sehingga dia mengungkapkan kronologi peristiwa yang menimpanya kepada teman-temannya melalui email dan berharap agar hanya dia saja yang mengalami hal serupa.
Akibat surat itu, RS Omni pun melaporkan Prita ke polisi. Tak disangka, Prita ditahan pihak Kejaksaaan Negeri Tangerang. Ia meringkuk di hotel prodeo sejak 13 Mei silam.
Adakah pihak yang prihatin terhadap kasus Prita? Jawabnya, tentu ada. Masalahnya, yang memberi advokasi maupun perhatian justru bukan berasal dari kalangan elit negeri yang notabene kini sedang meramaikan kompetisi Pilpres. Miris.
Semakin lama, dukungan terhadap Prita memang terus mengalir. Sebut saja Dewan Pers, para bloggers, Komnas HAM hingga media massa menaruh perhatian terhadap kasus Prita. Bukan hanya sekadar terhadap kasus semata, penahanan terhadap Prita yang masih memiliki balita menyusui inilah yang kian menyebabkan perhatian terhadap Prita terus bermunculan.
Perhatian yang diberikan petinggi negeri baru diberikan setelah media ramai-ramai mewartakan desakan agar Prita segera dibebaskan. Adalah Wapres Jusuf Kalla yang mengawali angkat bicara. JK meminta kepolisian bisa bersikap adil atas kasus Prita. "Saya minta polisi bisa bersikap adil. Kalau hanya soal gosip, email diperiksa dulu. Ini adil," kata JK di Istana Wapres.
Capres Partai Golkar-Hanura ini mengaku tidak bisa mengintervensi ranah hukum. Tetapi dirinya tetap meminta aparat kepolisian bisa bersikap profesional dan adil. Kalaupun dalam kasus tersebut memang ada kesalahan Prita, seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, bukan langsung menahannya. "Kita lihat dulu kasusnya, jangan langsung tahan," ujar JK.
Sementara SBY baru mengeluarkan komentar tidak lama setelah ucapan JK menggelinding. Melalui Jubirnya Andi Mallarangeng, SBY meminta Jaksa Agung dan Kapolri melihat kasus ini secara baik. Terlebih, SBY beserta Ibu Ani Yudhoyono memberi perhatian besar terhadap kasus Prita.
"Presiden meminta kepada Jaksa Agung dan Kapolri dalam rangka menegakkan hukum untuk tetap memperhatikan hati dan rasa keadilan serta melihat permasalahan hukum itu dari berbagai aturan hukum secara keseluruhan termasuk Undang-Undang Dasar," jelas Andi.
Apa yang dilalui Prita memang cukup berbeda dengan respon yang diberikan terhadap kasus Manohara. SBY di sela-sela acara pertemuan ASEAN-Korsel, sampai ikut memberi komentar terhadap hebohnya insiden 'pelarian' Manohara dari suaminya Tengku Muhammad Fakhri.
"Saya ini hati-hati dalam mencampuri urusan rumah tangga atau keluarga. Jika saudara melakukan perkawinan dan ada masalah, masak presiden intervensi. Kebebasan bagaimana, demokrasi bagaimana. Tetapi karena sudah menjadi isu publik, jangan dikira saya tidak peduli," ucap SBY.
Capres Partai Demokrat ini mengaku sempat menanyakan kasus Manohara kepada Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar. "Karena Manohara masih WNI bagaimanapun saya sebagai kepala negara punya kepentingan. Jadi sebetulnya pada tingkat negara dan pemrintah kewajiban kita pada porsi tertentu tetap dijalankan," urai SBY.
Respon berbeda justru dilakukan JK. Pria asal Makassar ini malah terkesan tidak ingin campur tangan urusan Manohara. "Sebab apa yang dialami Manohara adalah urusan rumah tangga. Jadi negara tidak boleh mencampuri," beber staf biro pers Setwapres, Yadi.
Tentunya publik sangat berharap para petinggi pemerintahan cepat bersikap terhadap masalah yang dialami warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Sebab bila tidak dilakukan, kelakar Mensesneg Hatta Rajasa menyoal perbedaan 'kecepatan' respon Manohara dengan Prita justru akan memperkuat pandangan negatif publik terhadap pemerintah. "Itulah bedanya jelita dan jelata," ujar Hatta. [L4]
Balada Jelita Mano & Jelata Prita
Anton Aliabbas
Manohara-Prita
(inilah.com/ Wirasatria)INILAH.COM, Jakarta - Lain nasib Manohara Odelia, lain pula Prita Mulyasari. Hanya karena menulis surat elektronik, ia harus meringkuk di rutan selama 3 minggu. Dan parahnya perhatian dari pucuk pimpinan negeri nyaris tidak terdengar.
Prita ditahan di LP Tangerang karena dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan pasal 310 dan 311 KUHP, Prita juga dikenai pasal 27 ayat 3 UU 11/2008 ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Ibu dua anak ini dituding telah menyebarkan email kepada 10 temannya yang berisi keluhannya terhadap RS Omni Internasional. Email tersebut kemudian menyebar luas ke mailing list. Prita keberatan dengan analisis dokter yang menyebutkan dia terkena demam berdarah. Dia merasa ditipu karena dokter kemudian memberikan diagnosis hanya terkena virus udara.
Tak hanya itu, menurut Prita dalam emailnya, dokter memberikan berbagai macam suntikan berdosis tinggi. Merasa jengkel, Prita kemudian berniat pindah ke RS lain. Saat hendak pindah ke RS lainnya, Prita mengajukan komplain karena kesulitan mendapatkan hasil laboratorium medis. Namun, keluhannya kepada RS Omni itu tidak pernah ditanggapi, sehingga dia mengungkapkan kronologi peristiwa yang menimpanya kepada teman-temannya melalui email dan berharap agar hanya dia saja yang mengalami hal serupa.
Akibat surat itu, RS Omni pun melaporkan Prita ke polisi. Tak disangka, Prita ditahan pihak Kejaksaaan Negeri Tangerang. Ia meringkuk di hotel prodeo sejak 13 Mei silam.
Adakah pihak yang prihatin terhadap kasus Prita? Jawabnya, tentu ada. Masalahnya, yang memberi advokasi maupun perhatian justru bukan berasal dari kalangan elit negeri yang notabene kini sedang meramaikan kompetisi Pilpres. Miris.
Semakin lama, dukungan terhadap Prita memang terus mengalir. Sebut saja Dewan Pers, para bloggers, Komnas HAM hingga media massa menaruh perhatian terhadap kasus Prita. Bukan hanya sekadar terhadap kasus semata, penahanan terhadap Prita yang masih memiliki balita menyusui inilah yang kian menyebabkan perhatian terhadap Prita terus bermunculan.
Perhatian yang diberikan petinggi negeri baru diberikan setelah media ramai-ramai mewartakan desakan agar Prita segera dibebaskan. Adalah Wapres Jusuf Kalla yang mengawali angkat bicara. JK meminta kepolisian bisa bersikap adil atas kasus Prita. "Saya minta polisi bisa bersikap adil. Kalau hanya soal gosip, email diperiksa dulu. Ini adil," kata JK di Istana Wapres.
Capres Partai Golkar-Hanura ini mengaku tidak bisa mengintervensi ranah hukum. Tetapi dirinya tetap meminta aparat kepolisian bisa bersikap profesional dan adil. Kalaupun dalam kasus tersebut memang ada kesalahan Prita, seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, bukan langsung menahannya. "Kita lihat dulu kasusnya, jangan langsung tahan," ujar JK.
Sementara SBY baru mengeluarkan komentar tidak lama setelah ucapan JK menggelinding. Melalui Jubirnya Andi Mallarangeng, SBY meminta Jaksa Agung dan Kapolri melihat kasus ini secara baik. Terlebih, SBY beserta Ibu Ani Yudhoyono memberi perhatian besar terhadap kasus Prita.
"Presiden meminta kepada Jaksa Agung dan Kapolri dalam rangka menegakkan hukum untuk tetap memperhatikan hati dan rasa keadilan serta melihat permasalahan hukum itu dari berbagai aturan hukum secara keseluruhan termasuk Undang-Undang Dasar," jelas Andi.
Apa yang dilalui Prita memang cukup berbeda dengan respon yang diberikan terhadap kasus Manohara. SBY di sela-sela acara pertemuan ASEAN-Korsel, sampai ikut memberi komentar terhadap hebohnya insiden 'pelarian' Manohara dari suaminya Tengku Muhammad Fakhri.
"Saya ini hati-hati dalam mencampuri urusan rumah tangga atau keluarga. Jika saudara melakukan perkawinan dan ada masalah, masak presiden intervensi. Kebebasan bagaimana, demokrasi bagaimana. Tetapi karena sudah menjadi isu publik, jangan dikira saya tidak peduli," ucap SBY.
Capres Partai Demokrat ini mengaku sempat menanyakan kasus Manohara kepada Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar. "Karena Manohara masih WNI bagaimanapun saya sebagai kepala negara punya kepentingan. Jadi sebetulnya pada tingkat negara dan pemrintah kewajiban kita pada porsi tertentu tetap dijalankan," urai SBY.
Respon berbeda justru dilakukan JK. Pria asal Makassar ini malah terkesan tidak ingin campur tangan urusan Manohara. "Sebab apa yang dialami Manohara adalah urusan rumah tangga. Jadi negara tidak boleh mencampuri," beber staf biro pers Setwapres, Yadi.
Tentunya publik sangat berharap para petinggi pemerintahan cepat bersikap terhadap masalah yang dialami warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Sebab bila tidak dilakukan, kelakar Mensesneg Hatta Rajasa menyoal perbedaan 'kecepatan' respon Manohara dengan Prita justru akan memperkuat pandangan negatif publik terhadap pemerintah. "Itulah bedanya jelita dan jelata," ujar Hatta. [L4]
Kesultanan Kelantan : Pernyataan Soberi Statemen Pribadi
Kamis, 04/06/2009 08:29 WIB
Drama Manohara
Kesultanan Kelantan: Pernyataan Soberi Statemen Pribadi
Nurul Hidayati - detikNews
Soberi/detikcom Foto Terkait
Manohara Jumpa Pers Kota Baharu - Mohd Soberi Shafii cukup beken di Indonesia. Pria berewok tebal ini mengaku sebagai teman Tengku M Fakhry, suami Manohara Odelia Pinot (17), sehingga sering meng-counter pemberitaan negatif tentang Fakhry. Termasuk dalam kasus kaburnya Mano dari suaminya akhir pekan lalu.
Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Istana Kelantan bicara. Bukan menanggapi kasus yang menimpa pangerannya, melainkan terhadap pernyataan Soberi. Istana menyatakan bahwa pernyataan Soberi merupakan pernyataan pribadi, bukan statemen resmi Istana.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Rumah Tangga Kesultan Kelantan Datuk Abdul Halim Ahmad pada Rabu (3/6/2009) kemarin sebagaimana dilansir kantor berita Bernama.
"Saya mengikuti laporan dari media cetak dan elektronik tentang Tengku Temenggong Kelantan dan Cik Puan Manohara Odelia Pinot. Saya diperintahkan untuk menginformasikan bahwa semua pernyataan yang dibuat oleh Mohd Soberi adalah dalam kapasitas pribadi sebagai teman dari Tengku Temenggong Kelantan. Pernyataan itu bukan statemen resmi rumah tangga Kelantan atau pun Kantor Sultan Kelantan," ungkap Abdul Halim.
Soberi muncul di hadapan wartawan di Kuala Lumpur pada Senin 1 Juni, atau sehari setelah Manohara kabur dari Singapura. Dia menyangkal semua tuduhan miring Manohara terhadap Fakhry, termasuk soal penganiayaan yang dilakukan pangeran kelantan itu.
(nrl/anw)
Drama Manohara
Kesultanan Kelantan: Pernyataan Soberi Statemen Pribadi
Nurul Hidayati - detikNews
Soberi/detikcom Foto Terkait
Manohara Jumpa Pers Kota Baharu - Mohd Soberi Shafii cukup beken di Indonesia. Pria berewok tebal ini mengaku sebagai teman Tengku M Fakhry, suami Manohara Odelia Pinot (17), sehingga sering meng-counter pemberitaan negatif tentang Fakhry. Termasuk dalam kasus kaburnya Mano dari suaminya akhir pekan lalu.
Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Istana Kelantan bicara. Bukan menanggapi kasus yang menimpa pangerannya, melainkan terhadap pernyataan Soberi. Istana menyatakan bahwa pernyataan Soberi merupakan pernyataan pribadi, bukan statemen resmi Istana.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Rumah Tangga Kesultan Kelantan Datuk Abdul Halim Ahmad pada Rabu (3/6/2009) kemarin sebagaimana dilansir kantor berita Bernama.
"Saya mengikuti laporan dari media cetak dan elektronik tentang Tengku Temenggong Kelantan dan Cik Puan Manohara Odelia Pinot. Saya diperintahkan untuk menginformasikan bahwa semua pernyataan yang dibuat oleh Mohd Soberi adalah dalam kapasitas pribadi sebagai teman dari Tengku Temenggong Kelantan. Pernyataan itu bukan statemen resmi rumah tangga Kelantan atau pun Kantor Sultan Kelantan," ungkap Abdul Halim.
Soberi muncul di hadapan wartawan di Kuala Lumpur pada Senin 1 Juni, atau sehari setelah Manohara kabur dari Singapura. Dia menyangkal semua tuduhan miring Manohara terhadap Fakhry, termasuk soal penganiayaan yang dilakukan pangeran kelantan itu.
(nrl/anw)
Polis Indonesia : Ibu Manohara Tidak Beri Kerjasama
Polis Indonesia: Ibu Manohara tidak beri kerjasama
Rahmah Ghazali | Jun 3, 09 6:44pm
Ibu Manohara Odelia Pinot - Daisy Fajarina - gagal memberikan kerjasama berhubung laporannya terhadap Tengku Temenggong Kelantan, Tengku Muhammad Fakhry Petra, kata polis Indonesia.
Ketua bahagian siasatan jenayah, Abubakar Nataprawira memberitahu sebuah stesen televisyen republik itu, RCTI bahawa Daisy gagal memberikan keterangan terhadap aduannya bahawa Tengku Muhammad Fakhry telah "menghina, menipu dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan" terhadap Manohara.
Abubakar berkata, Daisya telah dua kali dipanggil - pada 29 Mei dan semalam - tetapi gagal hadir kedua-duanya.
Mengulas lanjut, beliau berkata, pihak berkuasa republik itu bersedia membantu Daisy sekiranya Manohara benar-benar didera oleh suaminya selama sembilan bulan berkahwin dengan putera Sultan Kelantan itu.
Manohara juga boleh memfailkan laporan melalui kementerian luar republik itu supaya mereka boleh bekerjasama dengan polis Malaysia bagi mennyelesaikan kes membabitkan dua negara itu, tambahnya.
Abubakar berkata, polis Indonesia perlu merakamkan kenyataan Daisy memandangkan ibu bekas model itu tidak menyatakan dengan jelas jenis penderaan yang dialamai anaknya itu.
Ahad lalu, Manohara dilaporkan "melarikan" diri daripada suaminya melalui Singapura atas pertolongan Kedutaan Indonesia di Kota Singa itu.
Dia sebelum itu mengikuti suaminya melawat Sultan Kelantan yang sedang gering dan mendapatkan rawatan di sana.
Bercakap kepada media Indonesia selepas tiba di Jakarta, Manohawa mendakwa dia didera secara fizikal, seksual dan emosi oleh suaminya.
Bagaimanapun, istana Kelantan hari ini dilaporkan menganggap perkara itu sebagai krisis peribadi antara suami dan isteri yang harus diselesaikan melalui undang-undang.
Kenyataan tersebut ditandatangani oleh pengelola Istana Kelantan, Datuk Abdul Halim Hamad hari ini
Rahmah Ghazali | Jun 3, 09 6:44pm
Ibu Manohara Odelia Pinot - Daisy Fajarina - gagal memberikan kerjasama berhubung laporannya terhadap Tengku Temenggong Kelantan, Tengku Muhammad Fakhry Petra, kata polis Indonesia.
Ketua bahagian siasatan jenayah, Abubakar Nataprawira memberitahu sebuah stesen televisyen republik itu, RCTI bahawa Daisy gagal memberikan keterangan terhadap aduannya bahawa Tengku Muhammad Fakhry telah "menghina, menipu dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan" terhadap Manohara.
Abubakar berkata, Daisya telah dua kali dipanggil - pada 29 Mei dan semalam - tetapi gagal hadir kedua-duanya.
Mengulas lanjut, beliau berkata, pihak berkuasa republik itu bersedia membantu Daisy sekiranya Manohara benar-benar didera oleh suaminya selama sembilan bulan berkahwin dengan putera Sultan Kelantan itu.
Manohara juga boleh memfailkan laporan melalui kementerian luar republik itu supaya mereka boleh bekerjasama dengan polis Malaysia bagi mennyelesaikan kes membabitkan dua negara itu, tambahnya.
Abubakar berkata, polis Indonesia perlu merakamkan kenyataan Daisy memandangkan ibu bekas model itu tidak menyatakan dengan jelas jenis penderaan yang dialamai anaknya itu.
Ahad lalu, Manohara dilaporkan "melarikan" diri daripada suaminya melalui Singapura atas pertolongan Kedutaan Indonesia di Kota Singa itu.
Dia sebelum itu mengikuti suaminya melawat Sultan Kelantan yang sedang gering dan mendapatkan rawatan di sana.
Bercakap kepada media Indonesia selepas tiba di Jakarta, Manohawa mendakwa dia didera secara fizikal, seksual dan emosi oleh suaminya.
Bagaimanapun, istana Kelantan hari ini dilaporkan menganggap perkara itu sebagai krisis peribadi antara suami dan isteri yang harus diselesaikan melalui undang-undang.
Kenyataan tersebut ditandatangani oleh pengelola Istana Kelantan, Datuk Abdul Halim Hamad hari ini
Pemuda PAS: Jangan Biar Isu Manohara Jadi Ke Altantuya
Pemuda PAS: Jangan biar isu Manohara jadi kes Altantuya
Jun 3, 09 4:15pm
Dewan Pemuda PAS Pusat (DPPP) mengambil serius isu pergolakkan rumahtangga Tengku Temenggong Kelantan, Tengku Mohamad Fakhry Sultan Ismail Petra dengan Isterinya, Manohara Odelia Pinot yang mengadu didera secara seksual, fizikal dan mental.
"Isu ini bakal menjadi isu besar antara dua negara, Malaysia dan Indonesia di mana Manohara yang dilaporkan telah kembali ke pangkuan ibunya di Indonesia baru-baru ini telah membuat satu tuduhan yang berat terhadap kerabat dari Kelantan itu," kata Timbalan Ketuanya, Nasaruddin Hassan Tantawi dalam satu kenyataan hari ini.
"DPPP berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan cara baik bagi mengelak persepsi negatif dan juga sentimen kenegaraan melampau yang mungkin memburukkan hubungan Malaysia dan Indonesia," tambahnya.
Sehubungan itu, katanya, DPPP meminta agar pihak berkuasa tidak melihat sahaja perkara ini, tetapi perlu menyiasat dakwaan itu di samping mendapatkan jawapan di pihak Tengku Temenggung.
"Bagi DPPP, ini merupakan krisis rumahtangga yang harus memberikan pembelaan kepada kedua-dua pihak tanpa kita membiarkan persepsi negatif dan prejudis bermain di fikiran rakyat kedua-dua negara.
"Kerajaan Malaysia bertanggungjawab membantu membersihkan imej Tengku Temenggong atau membela Manohara jika salah seorang antara keduanya benar.
"Kita tidak mahu isu ini menjadi buah mulut dan menjadi bahan cerita di media antarabangsa sebagaimana isu Altantuya Shaariibuu yang akhirnya memburukkan imej negara kerana Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Najib Tun Razak enggan mengambil apa-apa tindakan bagi membersihkan namanya," tambah beliau.
Bagaimanapun, katanya, DPPP mendoakan semoga kedua-dua pihak dapat mencapai persefahaman dan menyelesaikan perkara ini secara baik.
Jun 3, 09 4:15pm
Dewan Pemuda PAS Pusat (DPPP) mengambil serius isu pergolakkan rumahtangga Tengku Temenggong Kelantan, Tengku Mohamad Fakhry Sultan Ismail Petra dengan Isterinya, Manohara Odelia Pinot yang mengadu didera secara seksual, fizikal dan mental.
"Isu ini bakal menjadi isu besar antara dua negara, Malaysia dan Indonesia di mana Manohara yang dilaporkan telah kembali ke pangkuan ibunya di Indonesia baru-baru ini telah membuat satu tuduhan yang berat terhadap kerabat dari Kelantan itu," kata Timbalan Ketuanya, Nasaruddin Hassan Tantawi dalam satu kenyataan hari ini.
"DPPP berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan cara baik bagi mengelak persepsi negatif dan juga sentimen kenegaraan melampau yang mungkin memburukkan hubungan Malaysia dan Indonesia," tambahnya.
Sehubungan itu, katanya, DPPP meminta agar pihak berkuasa tidak melihat sahaja perkara ini, tetapi perlu menyiasat dakwaan itu di samping mendapatkan jawapan di pihak Tengku Temenggung.
"Bagi DPPP, ini merupakan krisis rumahtangga yang harus memberikan pembelaan kepada kedua-dua pihak tanpa kita membiarkan persepsi negatif dan prejudis bermain di fikiran rakyat kedua-dua negara.
"Kerajaan Malaysia bertanggungjawab membantu membersihkan imej Tengku Temenggong atau membela Manohara jika salah seorang antara keduanya benar.
"Kita tidak mahu isu ini menjadi buah mulut dan menjadi bahan cerita di media antarabangsa sebagaimana isu Altantuya Shaariibuu yang akhirnya memburukkan imej negara kerana Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Najib Tun Razak enggan mengambil apa-apa tindakan bagi membersihkan namanya," tambah beliau.
Bagaimanapun, katanya, DPPP mendoakan semoga kedua-dua pihak dapat mencapai persefahaman dan menyelesaikan perkara ini secara baik.
Saya Tidak Sayang Lagi Tengku TT
'Saya tidak sayang lagi Tengku TT '
Jimadie Shah Othman | Jun 3, 09 3:55pm
Bekas model terkenal Indonesia, Manohara Odelia Pinot berkata dia tidak lagi sayang kepada suaminya, Tengku Temenggong Kelantan, Tengku Muhammad Fakhry Petra yang didakwa telah menderanya.
"Saya tidak sayang lagi kepada Tengku TT (Tengku Temenggung)," kata Manohara dalam siaran langsung di stesen TV Indonesia, RCTI tengahari tadi.
Selain Manohara, turut menyertai dalam siaran langsung itu ialah ibunya - Daisy Fajarina - dan Mohd Soberi Shafii - teman karib Tengku Temenggung Kelantan itu.
Mohd Soberi memberitahun Malaysiakini, Manohara menyuarakan perasaan itu sewaktu siaran langsung tersebut.
"Saya menyertai siaran langsung itu melalui telefon dari Kuala Lumpur," katanya.
Menurut Mohd Soberi manohara menyatakan dia tidak lagi sayangkan suaminya ketika menjawabnya mengapa dia membuat dakwaan didera oleh Tengku Temenggong Kelantan.
Selepas mengungkapkan kata-kata penuh emosi itu, Mohd Soberi berkata, beliau kemudiannya kepada Manohara:
"Apakah selama ini, tidak pernah sekali pun kamu sayang padanya (Muhammad Fakhry Petra)?
'Bapa kandung ingin jumpa'
"Bagaimanapun Manohara tidak menjawab soalan itu. Dia mendiam diri," katanya.
Mohd Soberi berkata, beliau juga meminta Manohara menjelaskan tindakannya menghebahkan di media dakwaan dia didera tanpa membuktikan terlebih dahulu.
"Manohara menjawab, dia mesti 'serve' (layan) media dahulu, yang banyak membantunya," kata Mohd Soberi.
Katanya, beliau juga memaklumkan kepada Manohara bahawa bapa kandungnya - George Mann - yang kini dipercayai sedang berada di Kanada, sedang mencarinya.
Menurutnya, mereka telah terpisah sejak 15 tahun lalu selepas George berpisah dengan ibu Manohara - Daisy Fajarina.
Bagaimanapun, kata Mohd Soberi, Manohara tidak menjawab, tetapi sebalik hanya mendiamkan diri
Jimadie Shah Othman | Jun 3, 09 3:55pm
Bekas model terkenal Indonesia, Manohara Odelia Pinot berkata dia tidak lagi sayang kepada suaminya, Tengku Temenggong Kelantan, Tengku Muhammad Fakhry Petra yang didakwa telah menderanya.
"Saya tidak sayang lagi kepada Tengku TT (Tengku Temenggung)," kata Manohara dalam siaran langsung di stesen TV Indonesia, RCTI tengahari tadi.
Selain Manohara, turut menyertai dalam siaran langsung itu ialah ibunya - Daisy Fajarina - dan Mohd Soberi Shafii - teman karib Tengku Temenggung Kelantan itu.
Mohd Soberi memberitahun Malaysiakini, Manohara menyuarakan perasaan itu sewaktu siaran langsung tersebut.
"Saya menyertai siaran langsung itu melalui telefon dari Kuala Lumpur," katanya.
Menurut Mohd Soberi manohara menyatakan dia tidak lagi sayangkan suaminya ketika menjawabnya mengapa dia membuat dakwaan didera oleh Tengku Temenggong Kelantan.
Selepas mengungkapkan kata-kata penuh emosi itu, Mohd Soberi berkata, beliau kemudiannya kepada Manohara:
"Apakah selama ini, tidak pernah sekali pun kamu sayang padanya (Muhammad Fakhry Petra)?
'Bapa kandung ingin jumpa'
"Bagaimanapun Manohara tidak menjawab soalan itu. Dia mendiam diri," katanya.
Mohd Soberi berkata, beliau juga meminta Manohara menjelaskan tindakannya menghebahkan di media dakwaan dia didera tanpa membuktikan terlebih dahulu.
"Manohara menjawab, dia mesti 'serve' (layan) media dahulu, yang banyak membantunya," kata Mohd Soberi.
Katanya, beliau juga memaklumkan kepada Manohara bahawa bapa kandungnya - George Mann - yang kini dipercayai sedang berada di Kanada, sedang mencarinya.
Menurutnya, mereka telah terpisah sejak 15 tahun lalu selepas George berpisah dengan ibu Manohara - Daisy Fajarina.
Bagaimanapun, kata Mohd Soberi, Manohara tidak menjawab, tetapi sebalik hanya mendiamkan diri
Hah! KBRI Malaysia Siap Perkarakan Manohara
03/06/09 15:59
Sikapi Ambalat, SBY-JK 'Perang'
R Ferdian Andi R
SBY-JK
[inilah.com /Raya Abdullah]
INILAH.COM, Jakarta – Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia kembali mencuat. Kasus Manohara hanyalah bagian kecil. Namun soal Ambalat jauh lebih provokatif. Sayangnya, SBY-JK selaku pimpinan tak satu suara. Mereka justru saling sindir. Cari muka menjelang Pilpres 2009?
Provokasi Malaysia di wilayah perbatasan Blok Ambalat memang luar biasa. Setidaknya tiga kapal perang Malaysia dan helikopter masuk ke wilayah Indonesia bulan lalu. Ini bukan yang pertama terjadi. Pada tahun 2005, kapal perang Malaysia juga masuk wilayah Indonesia. Pemicu utamanya adalah persoalan minyak. Setelah Sipadan dan Ligitan dicaplok Malaysia pada 2002, kini sepertinya Ambalat menjadi incaran.
Di atas semua itu, kasus Ambalat semakin menarik jika dikaitkan engan suasana politik tanah air yang memang sudah menghangat sebulan lalu. Ini terkait dengan Pemilu Presiden 8 Juli. Apalagi, Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saling berkompetisi untuk merebutkan kursi RI-1. Jadi, tak heran bila keduanya seperti kejar-kejaran soal statemen politik, terutama dalam menyikapi isu aktual. Tak terkecuali soal Ambalat.
Komentar JK tentang Ambalat cukup tegas. Ia menegaskan jika Malaysia sengaja melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia, maka TNI agar tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan. “Itu akan ditindak tegas kalau memang ada pelanggaran. Kita akan tindak tegas,” kata JK seusai peringatan hari lahir Pancasila di TMII, Jakarta, awal pekan ini.
Ketika ditanya apakah Indoensia siap berperang? JK menegaskan, jika Indonesia sudah terganggu, dengan siapa saja RI bisa berperang. “Kita negara, sudah terganggu. Dengan siapa saja kita bisa perang. Kalau pemerintah Malaysia dengan kita cukup baik, kita lihat nanti pelanggaran yang terjadi,” jawab JK. Menurut dia, dirinya akan mengecek ke TNI sejauh mana pelanggaran yang terjadi.
Pernyataan JK yang tegas soal Ambalat sepertinya didengar oleh Presiden SBY yang tengah melakukan lawatan ke Korea Selatan. Terkait dengan kondisi mutakhir Ambalat, SBY tak sependapat dengan Wapres JK. Bahkan SBY menanggapi pernyataan JK.
Menurut SBY, dalam menegakkan kedaulatan, RI tidak harus mengobarkan peperangan. Terlebih, Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN yang hubungannya diatur dalam Piagam ASEAN.
“Ada diplomasi, ada penyelesaian secara damai. Jadi jangan hanya beretorika supaya dianggap pemimpin yang berani, terus mengobarkan perang di mana-mana,” kata Presiden sebelum meninggalkan Jeju, Korsel, Selasa (2/6). Pernyataan SBY seolah menyindir pernyataan JK sebelumnya yang menyerukan perang.
Menurut SBY, Ambalat jelas milik Indonesia. Apa yang diklaim oleh Malaysia, sambung SBY, tidak bisa diterima karena Indonesia yakin itu wilayah Indonesia. “Sejengkal daratan ataupun wilayah laut, kalau itu wilayah Indonesia, harus kita pertahankan. Tidak ada kompromi dan toleransi karena itu harga mati,” tegas Presiden SBY.
SBY menjelaskan, persoalan batas wilayah di Ambalat sudah terus dibicarakan antara kedua negara. Dan pemerintah Indonesia sudah mendorong segera dilanjutkan secara intensif perundingan mengenai batas wilayah di sekitar Ambalat.
“Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada seluruh rakyat, bahwa posisi kita jelas yang diklaim itu adalah wilayah Indonesia dan kita tidak bisa menerima dan wilayah itu kita jaga. Kita lanjutkan negosiasi,” terangnya.
Pengamat komunikasi politik UGM Wisnu Martha Adiputra menilai kasus Ambalat menjadi sasaran para capres dalam menarik simpati publik. Menurut dia, isu perbatasan menjadi isu sensitif yang juga bisa dimanfaatkan untuk mendulang simpati bagi kepentingan nasional.
“Isu Ambalat akan dijadikan isu kampanye para capres bebarengan dengan isu Manohara,” katanya, Selasa (2/6). [P1]
POLITIK
03/06/2009 - 14:26
Stop Polemik, Selamatkan Ambalat
Anton Aliabbas
(Istimewa)
INILAH.COM, Jakarta - Kasus Ambalat lagi-lagi menghangat. Kapal perang milik Malaysia kerap hilir mudik masuk ke wilayah RI tanpa izin. Bukannya bahu-membahu, Presiden SBY malah sibuk mementahkan ucapan Wapres Jusuf Kalla soal Ambalat.
Ironis memang. Di tengah gegap gempita pesta demokrasi, kedaulatan Indonesia malah kerap dilanggar oleh armada perang milik negeri Jiran. Tidak hanya sekali, untuk tahun 2009 ini tercatat sudah 11 kali kapal Tentara Laut Diraja Malaysia melanggar batas wilayah.
JK memang tidak ambil pusing dengan polah Malaysia itu. Bagi capres Partai Golkar-Hanura ini, bila memang Malaysia sengaja melakukan pelanggaran maka TNI tidak perlu ragu bertindak. "Itu akan ditindak tegas kalau memang ada pelanggaran. Kita akan tindak tegas," cetus JK.
"Kita negara, sudah terganggu. Dengan siapa saja kita bisa perang. Kalau pemerintah Malaysia dengan kita cukup baik, kita lihat nanti pelanggaran yang terjadi," tegas JK.
Sesama mitra di pucuk pemerintahan, SBY pun tidak tinggal diam. "Tidak akan ada kompromi atau toleransi, karena itu harga mati," kata SBY.
Entah karena keberatan dengan pernyataan JK atau ada maksud lain, SBY tetap meluncurkan pendapat berbeda. Menurutnya, cara menyelesaikan sengketa perbatasan tidak harus dengan mengobarkan peperangan. "Jadi jangan beretorika hanya supaya dianggap pemimpin yang berani terus mengobarkan perang di mana-mana. Kita utamakan cara lain yang lebih bermartabat dan tidak mendatangkan masalah bagi negara yang sedang membangun," urai SBY.
Tentu saja beda pendapat ini menimbulkan tanda tanya. Pengamat masalah hubungan internasional, Alexandra Retno Wulan menilai dari segi keilmuan, memang perang harus jadi alternatif terakhir dan diplomasi harus diutamakan. Tetapi, bukan berarti tidak mempersiapkan kemungkinan perang.
"Kalau presidennya bilang kedaulatan Ambalat harga mati, ya sepatutnya dia juga menyiapkan sumber daya dalam negeri untuk memastikan Ambalat punya kita," kata wanita yang akrab dipanggil Sandra ini.
Peneliti dari CSIS ini menambahkan pemerintah Malaysia terkesan memandang sebelah mata Indonesia. Hal ini merujuk dengann seringnya nota protes yang dilayangkan kepada Malaysia. Namun, frekuensi pelanggaran batas justru meningkat.
"Presidennya juga nggak tegas dan TNI masih kurang alat untuk bisa menindak kapal cepat Malaysia," tandas dia.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah tidak lagi mengumbar retorika diplomasi tanpa mempersiapkan langkah komprehensif untuk menegakkan kedaulatan. "Jika tidak dilakukan ya jangan heran kalau Indonesia makin nggak dianggap signifikan dalam dunia regional maupun internasional," papar Sandra.
Staf pengajar FISIP UI ini mengusulkan ada beberapa langkah yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, memberi dukungan nyata kepada TNI AL dan TNI AU untuk menjaga perbatasan dengan memberikan anggaran lebih. Kedua, kemaksa Deplu menyelesaikan masalah batas wilayah Indonesia.
"Jangan hanya suruh awasi dan amankan tapi nggak ada anggaran buat tentara melaut di perbatasan. Jadi Presidennya juga jangan cuma beretorika tanpa ada langkah konkretnya menjaga kedaulatan negara," usul Sandra.
Kasus Ambalat memang terhitung berlarut pasca kalahnya Indonesia dalam sidang perebutan pulau Sipadan Ligitan. Kedua negara masih belum mempunyai titik temu menyoal batas wilayah baru terkait keputusan tersebut. Alhasil insiden masuknya kapal maupun helikopter milik Malaysia secara ilegal terus berulang.
Tidak ada salahnya memang apa yang diucapkan JK. Perang memang opsi terakhir bila diplomasi yang dilakukan sudah menemui titik buntu. Pertanyaannya kemudian, apakah diplomasi kita selama ini kepada Malaysia sudah sedemikian serius?
Pertanyaan itu memang patut dilayangkan kepada jajaran Deplu. Karena bagi aparat TNI di lapangan, apa yang dilakukan Malaysia sudah terhitung puluhan kali. Dan kesabaran mereka pun kerap diuji oleh tingkah tentara Malaysia yang berada di kapal 'penerobos' itu.
Publik kini sangat menantikan upaya nyata pemerintah dalam menegakkan kedaulatan. Diplomasi total harus segera dilakukan. Bila mengirimkan nota protes tidak diperhatikan maka tidak ada salahnya bila presiden mempertimbangkan memanggil pulang dubes RI di Malaysia, sebagaimana pernah dilakukan kepada Australia.
Dan bila memang semua pintu diplomatik sudah tidak lagi diindahi Malaysia, mempertimbangkan penggunaan diskresi di lapangan tidak ada salahnya. Toh adagium 'si vis pacem para bellum' juga masih berlaku. Jika kita ingin berdamai maka kita harus bersiap juga untuk berperang. [L4]
03/06/2009
Hah! KBRI Malaysia Siap Perkarakan Manohara
INILAH.COM, Kuala Lumpur - KBRI Kuala Lumpur Malaysia akan mensomasi terhadap Manohara atas tuduhannya KBRI menerima suap dari Kerajaan Kelantan. Jika tak terbukti, Manohara harus minta maaf melalui media. Jika tidak dilakukan, Manohara akan diperkarakan secara hukum. Hah!
"Tuduhan suap itu sudah masuk wilayah hukum. Banyak karyawan KBRI Kuala Lumpur tidak terima dituduh seperti itu, namun saya minta baik-baik kepada Manohara untuk beri penjelasan, siapa yang sudah menerima suap. Adakah orang-orang KBRI yang menerima suap," jelas Duta Besar RI untuk Malaysia, Da'i Bachtiar, di Kuala Lumpur, Rabu (3/6) siang.
Jika ada penyuapan akan ditindak tegas. Sebaliknya, jika tidak ada bukti maka Manohara harus memohon maaf lewat pers karena menuduh KBRI Kuala Lumpur. "Tapi jika permintaan ini tidak ditanggapi maka kami akan mengambil langkah hukum," tegas Da'i.
Sampai berita ini diturunkan, baik Manohara dan ibunya, Daisy Fajarina belum bisa diminta keterangannya. Tentunya menyangkut perkataan Manohara dan ibunya yang mengatakan KBRI Kuala Lumpur telah menerima suap dari pihak Kesultanan Kelantan, menyangkut kasusnya.[*/aji]
Sikapi Ambalat, SBY-JK 'Perang'
R Ferdian Andi R
SBY-JK
[inilah.com /Raya Abdullah]
INILAH.COM, Jakarta – Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia kembali mencuat. Kasus Manohara hanyalah bagian kecil. Namun soal Ambalat jauh lebih provokatif. Sayangnya, SBY-JK selaku pimpinan tak satu suara. Mereka justru saling sindir. Cari muka menjelang Pilpres 2009?
Provokasi Malaysia di wilayah perbatasan Blok Ambalat memang luar biasa. Setidaknya tiga kapal perang Malaysia dan helikopter masuk ke wilayah Indonesia bulan lalu. Ini bukan yang pertama terjadi. Pada tahun 2005, kapal perang Malaysia juga masuk wilayah Indonesia. Pemicu utamanya adalah persoalan minyak. Setelah Sipadan dan Ligitan dicaplok Malaysia pada 2002, kini sepertinya Ambalat menjadi incaran.
Di atas semua itu, kasus Ambalat semakin menarik jika dikaitkan engan suasana politik tanah air yang memang sudah menghangat sebulan lalu. Ini terkait dengan Pemilu Presiden 8 Juli. Apalagi, Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saling berkompetisi untuk merebutkan kursi RI-1. Jadi, tak heran bila keduanya seperti kejar-kejaran soal statemen politik, terutama dalam menyikapi isu aktual. Tak terkecuali soal Ambalat.
Komentar JK tentang Ambalat cukup tegas. Ia menegaskan jika Malaysia sengaja melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia, maka TNI agar tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan. “Itu akan ditindak tegas kalau memang ada pelanggaran. Kita akan tindak tegas,” kata JK seusai peringatan hari lahir Pancasila di TMII, Jakarta, awal pekan ini.
Ketika ditanya apakah Indoensia siap berperang? JK menegaskan, jika Indonesia sudah terganggu, dengan siapa saja RI bisa berperang. “Kita negara, sudah terganggu. Dengan siapa saja kita bisa perang. Kalau pemerintah Malaysia dengan kita cukup baik, kita lihat nanti pelanggaran yang terjadi,” jawab JK. Menurut dia, dirinya akan mengecek ke TNI sejauh mana pelanggaran yang terjadi.
Pernyataan JK yang tegas soal Ambalat sepertinya didengar oleh Presiden SBY yang tengah melakukan lawatan ke Korea Selatan. Terkait dengan kondisi mutakhir Ambalat, SBY tak sependapat dengan Wapres JK. Bahkan SBY menanggapi pernyataan JK.
Menurut SBY, dalam menegakkan kedaulatan, RI tidak harus mengobarkan peperangan. Terlebih, Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN yang hubungannya diatur dalam Piagam ASEAN.
“Ada diplomasi, ada penyelesaian secara damai. Jadi jangan hanya beretorika supaya dianggap pemimpin yang berani, terus mengobarkan perang di mana-mana,” kata Presiden sebelum meninggalkan Jeju, Korsel, Selasa (2/6). Pernyataan SBY seolah menyindir pernyataan JK sebelumnya yang menyerukan perang.
Menurut SBY, Ambalat jelas milik Indonesia. Apa yang diklaim oleh Malaysia, sambung SBY, tidak bisa diterima karena Indonesia yakin itu wilayah Indonesia. “Sejengkal daratan ataupun wilayah laut, kalau itu wilayah Indonesia, harus kita pertahankan. Tidak ada kompromi dan toleransi karena itu harga mati,” tegas Presiden SBY.
SBY menjelaskan, persoalan batas wilayah di Ambalat sudah terus dibicarakan antara kedua negara. Dan pemerintah Indonesia sudah mendorong segera dilanjutkan secara intensif perundingan mengenai batas wilayah di sekitar Ambalat.
“Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada seluruh rakyat, bahwa posisi kita jelas yang diklaim itu adalah wilayah Indonesia dan kita tidak bisa menerima dan wilayah itu kita jaga. Kita lanjutkan negosiasi,” terangnya.
Pengamat komunikasi politik UGM Wisnu Martha Adiputra menilai kasus Ambalat menjadi sasaran para capres dalam menarik simpati publik. Menurut dia, isu perbatasan menjadi isu sensitif yang juga bisa dimanfaatkan untuk mendulang simpati bagi kepentingan nasional.
“Isu Ambalat akan dijadikan isu kampanye para capres bebarengan dengan isu Manohara,” katanya, Selasa (2/6). [P1]
POLITIK
03/06/2009 - 14:26
Stop Polemik, Selamatkan Ambalat
Anton Aliabbas
(Istimewa)
INILAH.COM, Jakarta - Kasus Ambalat lagi-lagi menghangat. Kapal perang milik Malaysia kerap hilir mudik masuk ke wilayah RI tanpa izin. Bukannya bahu-membahu, Presiden SBY malah sibuk mementahkan ucapan Wapres Jusuf Kalla soal Ambalat.
Ironis memang. Di tengah gegap gempita pesta demokrasi, kedaulatan Indonesia malah kerap dilanggar oleh armada perang milik negeri Jiran. Tidak hanya sekali, untuk tahun 2009 ini tercatat sudah 11 kali kapal Tentara Laut Diraja Malaysia melanggar batas wilayah.
JK memang tidak ambil pusing dengan polah Malaysia itu. Bagi capres Partai Golkar-Hanura ini, bila memang Malaysia sengaja melakukan pelanggaran maka TNI tidak perlu ragu bertindak. "Itu akan ditindak tegas kalau memang ada pelanggaran. Kita akan tindak tegas," cetus JK.
"Kita negara, sudah terganggu. Dengan siapa saja kita bisa perang. Kalau pemerintah Malaysia dengan kita cukup baik, kita lihat nanti pelanggaran yang terjadi," tegas JK.
Sesama mitra di pucuk pemerintahan, SBY pun tidak tinggal diam. "Tidak akan ada kompromi atau toleransi, karena itu harga mati," kata SBY.
Entah karena keberatan dengan pernyataan JK atau ada maksud lain, SBY tetap meluncurkan pendapat berbeda. Menurutnya, cara menyelesaikan sengketa perbatasan tidak harus dengan mengobarkan peperangan. "Jadi jangan beretorika hanya supaya dianggap pemimpin yang berani terus mengobarkan perang di mana-mana. Kita utamakan cara lain yang lebih bermartabat dan tidak mendatangkan masalah bagi negara yang sedang membangun," urai SBY.
Tentu saja beda pendapat ini menimbulkan tanda tanya. Pengamat masalah hubungan internasional, Alexandra Retno Wulan menilai dari segi keilmuan, memang perang harus jadi alternatif terakhir dan diplomasi harus diutamakan. Tetapi, bukan berarti tidak mempersiapkan kemungkinan perang.
"Kalau presidennya bilang kedaulatan Ambalat harga mati, ya sepatutnya dia juga menyiapkan sumber daya dalam negeri untuk memastikan Ambalat punya kita," kata wanita yang akrab dipanggil Sandra ini.
Peneliti dari CSIS ini menambahkan pemerintah Malaysia terkesan memandang sebelah mata Indonesia. Hal ini merujuk dengann seringnya nota protes yang dilayangkan kepada Malaysia. Namun, frekuensi pelanggaran batas justru meningkat.
"Presidennya juga nggak tegas dan TNI masih kurang alat untuk bisa menindak kapal cepat Malaysia," tandas dia.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah tidak lagi mengumbar retorika diplomasi tanpa mempersiapkan langkah komprehensif untuk menegakkan kedaulatan. "Jika tidak dilakukan ya jangan heran kalau Indonesia makin nggak dianggap signifikan dalam dunia regional maupun internasional," papar Sandra.
Staf pengajar FISIP UI ini mengusulkan ada beberapa langkah yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, memberi dukungan nyata kepada TNI AL dan TNI AU untuk menjaga perbatasan dengan memberikan anggaran lebih. Kedua, kemaksa Deplu menyelesaikan masalah batas wilayah Indonesia.
"Jangan hanya suruh awasi dan amankan tapi nggak ada anggaran buat tentara melaut di perbatasan. Jadi Presidennya juga jangan cuma beretorika tanpa ada langkah konkretnya menjaga kedaulatan negara," usul Sandra.
Kasus Ambalat memang terhitung berlarut pasca kalahnya Indonesia dalam sidang perebutan pulau Sipadan Ligitan. Kedua negara masih belum mempunyai titik temu menyoal batas wilayah baru terkait keputusan tersebut. Alhasil insiden masuknya kapal maupun helikopter milik Malaysia secara ilegal terus berulang.
Tidak ada salahnya memang apa yang diucapkan JK. Perang memang opsi terakhir bila diplomasi yang dilakukan sudah menemui titik buntu. Pertanyaannya kemudian, apakah diplomasi kita selama ini kepada Malaysia sudah sedemikian serius?
Pertanyaan itu memang patut dilayangkan kepada jajaran Deplu. Karena bagi aparat TNI di lapangan, apa yang dilakukan Malaysia sudah terhitung puluhan kali. Dan kesabaran mereka pun kerap diuji oleh tingkah tentara Malaysia yang berada di kapal 'penerobos' itu.
Publik kini sangat menantikan upaya nyata pemerintah dalam menegakkan kedaulatan. Diplomasi total harus segera dilakukan. Bila mengirimkan nota protes tidak diperhatikan maka tidak ada salahnya bila presiden mempertimbangkan memanggil pulang dubes RI di Malaysia, sebagaimana pernah dilakukan kepada Australia.
Dan bila memang semua pintu diplomatik sudah tidak lagi diindahi Malaysia, mempertimbangkan penggunaan diskresi di lapangan tidak ada salahnya. Toh adagium 'si vis pacem para bellum' juga masih berlaku. Jika kita ingin berdamai maka kita harus bersiap juga untuk berperang. [L4]
03/06/2009
Hah! KBRI Malaysia Siap Perkarakan Manohara
INILAH.COM, Kuala Lumpur - KBRI Kuala Lumpur Malaysia akan mensomasi terhadap Manohara atas tuduhannya KBRI menerima suap dari Kerajaan Kelantan. Jika tak terbukti, Manohara harus minta maaf melalui media. Jika tidak dilakukan, Manohara akan diperkarakan secara hukum. Hah!
"Tuduhan suap itu sudah masuk wilayah hukum. Banyak karyawan KBRI Kuala Lumpur tidak terima dituduh seperti itu, namun saya minta baik-baik kepada Manohara untuk beri penjelasan, siapa yang sudah menerima suap. Adakah orang-orang KBRI yang menerima suap," jelas Duta Besar RI untuk Malaysia, Da'i Bachtiar, di Kuala Lumpur, Rabu (3/6) siang.
Jika ada penyuapan akan ditindak tegas. Sebaliknya, jika tidak ada bukti maka Manohara harus memohon maaf lewat pers karena menuduh KBRI Kuala Lumpur. "Tapi jika permintaan ini tidak ditanggapi maka kami akan mengambil langkah hukum," tegas Da'i.
Sampai berita ini diturunkan, baik Manohara dan ibunya, Daisy Fajarina belum bisa diminta keterangannya. Tentunya menyangkut perkataan Manohara dan ibunya yang mengatakan KBRI Kuala Lumpur telah menerima suap dari pihak Kesultanan Kelantan, menyangkut kasusnya.[*/aji]
Langganan:
Postingan (Atom)
