Jelang Munas Golkar, Tim Surya Paloh Dekati DPD II Se-Sulsel
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Makassar - Meskipun Musyawarah Nasional Partai Golkar baru dilaksanakan pada bulan Desember nanti, beberapa nama sudah melakukan manuver untuk meraih dukungan dari seluruh anggota DPD I dan DPD II Golkar. Seperti yang sudah dilakukan oleh tim yang dibentuk Surya Paloh.Tim Surya paloh ini melakukan silaturahmi politik dengan 23 ketua DPD II Golkar se-Sulawesi Selatan (Sulsel), di kantor DPD I Golkar Sulsel, di jalan Bontolempangan, Makassar (24/7/2009). Sehari sebelumnya, informasi yang diterima detikcom dari pengurus DPD I Golkar Sulsel, rencananya Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) DPP Golkar, Surya Paloh, langsung hadir menemui ketua-ketua DPD II Golkar se-Sulsel. Namun pada acara yang digelar tertutup bagi wartawan di aula kantor DPD I Golkar Sulsel malam ini, Paloh malah diwakili oleh Siswono Yudohusodo, yang juga duduk sebagai wakilnya di Wanhat DPP Golkar.
Selain Siswono, Paloh juga mengutus dua orang dekatnya, yakni Jeffry Geovanny, Caleg Golkar Sumut terpilih dan Meutya Hafid, mantan penyiar Metro TV yang kini menjadi fungsionaris DPP Golkar. Jeffry tidak membantah soal keinginan Paloh duduk sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengakui bahwa kedatangan tim Paloh di Makassar untuk mendengar perasaan dan keinginan ketua-ketua DPD II Golkar se-Sulsel sebelum Munas dilaksanakan.
Siswono yang ditemui detikcom usai pertemuannya, juga menyebutkan bahwa Paloh adalah figur yang paling tepat memimpin Golkar di masa mendatang. Menurut Siswono, dedikasi yang telah diberikan Paloh, sejak menjabat ketua DPD II Golkar Medan hingga ketua Wanhat DPP Golkar, sangat signifikan. "Paloh mampu menjadi pimpinan parpol yang bisa menggerakkan mesin politik secara optimal, dukungan kepadanya semakin hari semakin kuat," ungkap Siswono.Sementara itu Meutya Hafid mengakui timnya sudah mengantongi lebih dari separuh suara seluruh DPD I dan DPD II Golkar, termasuk organisasi sayap Golkar, yang total berjumlah 515 suara. "Kami melihat respon dari yang sudah kami ikuti cukup baik dan insya Allah dukungan pada bapak Surya Paloh juga sudah lebih dari cukup untuk menjadi Ketua Umum Golkar," pungkas Meutya.
( mna / rdf )Sabtu, 25/07/2009 02:10 WIB
TV Aktif Siarkan Debat Pilpres, Konflik Akar Rumput Berkurang
Nograhany Widhi K - detikPemilu
"Kita berikan apresiasi. Peran TV cukup besar. Ini memindahkan konflik yang tadinya di grass root pindah ke TV. Sehingga masyarakat terpuaskan. Pemantauan yang kami ketahui tidak banyak pelanggaran Pemilu yang terkait dengan kekerasan," ujar anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Izzul Muslimin.
Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantor KPI, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2009).
Kendati mengapresiasi positif peran TV dalam menayangkan debat Pilpres danseputar politik, KPI juga menukan beberapa lembaga penyiaran belum berimbang dalam pemberitaan. Kemudian juga hitung cepat dan exit poll yang seharusnya ditayangkan ketika semua masyarakat Indonesia sudah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada stasiun TV yang melanggarnya.
"Kalau tidak dihiraukan kami khawatir ini sebagai bentuk propaganda untuk mempengaruhi opini publik kepada pihak-pihak tertentu. Kami sampai menelepon langsung ke semua stasiun TV yang menayangkan exit poll dan quick count. Biasanya kami beri teguran tertulis, kalau kemarin tidak bisa karena teguran tertulis baru diterima sehari sesudahnya," jelasnya.
Izzul pun mengungkapkan dalam Pilpres lalu, pihaknya menerima pengaduan yang terbagi dalam 3 kategori. Pertama kampanye di luar jadwal kampanye. Kedua masalah blocking time atau durasi waktu tayang yang tidak seimbang antara capres satu dan capres lainnya. Dan ketiga adalah iklan pada acara debat kandidat capres-cawapres.
"Ini di luar wewenang antara KPI dan lembaga penyiaran. Masyarakat mengharap debat kandidat tidak terlampau didominasi dengan iklan yang lebih menonjol pada bisnisnya. Atau harapannya tidak beriklan pada acara debat kandidat," tutur Izzul.
( nwk / rdf )
abtu, 25/07/2009 02:19 WIB
Imbas Putusan MA
Keabsahan Dokumen Pengajuan Capres-Cawapres Dipertanyakan
Laurencius Simanjuntak - detikPemilu
"Pada waktu mengajukan pasangan calon Mega-Prabowo itu berdasarkan hitungan kursi, bukan suara. Kalau putusan MA tidak berlaku surut, tidak masalah. Tapi kalau berlaku surut, lantas pengajuan pasangan yang kemarin itu sah atau tidak?" kata Muzani.
Hal itu dikatakan Muzani di sela-sela rapat di Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo di kediaman Mega, Jl Teuku Umar, Jakpus, Jumat (24/7/2009).
Meski pembatalan perhitungan tahap kedua tidak mempengaruhi syarat minimal pengajuan kursi bagi pasangan Mega-Prabowo, namun kata Muzani, keabsahan dokumen pengajuan calon tetap menjadi masalah.
Dalam syarat pengajuan pasangan calon, gabungan kursi PDIP dan Gerindra adalah 121 kursi, 95 dari PDIP dan 26 dari Gerindra. Sedangkan akibat putusan MA ini, PDIP diperkirakan bertambah sebanyak 6 kursi dan Gerindra berkurang 8.
Muzani menegaskan, sebaiknya KPU segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perhitungan tahap tiga yang menarik seluruh sisa suara dari semua dapil ke tingkat provinsi.Bukan hanya dari dapil yang mempunyai sisa kursi.
"Jalankan saja putusan MK, kalau putusan MA dijalankan banyak imbasnya. Bisa berubah semuanya," pungkasnya. ( lrn / rdf )
abtu, 25/07/2009 02:19 WIB
Imbas Putusan MA
Keabsahan Dokumen Pengajuan Capres-Cawapres Dipertanyakan
Laurencius Simanjuntak - detikPemilu
"Pada waktu mengajukan pasangan calon Mega-Prabowo itu berdasarkan hitungan kursi, bukan suara. Kalau putusan MA tidak berlaku surut, tidak masalah. Tapi kalau berlaku surut, lantas pengajuan pasangan yang kemarin itu sah atau tidak?" kata Muzani.
Hal itu dikatakan Muzani di sela-sela rapat di Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo di kediaman Mega, Jl Teuku Umar, Jakpus, Jumat (24/7/2009).
Meski pembatalan perhitungan tahap kedua tidak mempengaruhi syarat minimal pengajuan kursi bagi pasangan Mega-Prabowo, namun kata Muzani, keabsahan dokumen pengajuan calon tetap menjadi masalah.
Dalam syarat pengajuan pasangan calon, gabungan kursi PDIP dan Gerindra adalah 121 kursi, 95 dari PDIP dan 26 dari Gerindra. Sedangkan akibat putusan MA ini, PDIP diperkirakan bertambah sebanyak 6 kursi dan Gerindra berkurang 8.
Muzani menegaskan, sebaiknya KPU segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perhitungan tahap tiga yang menarik seluruh sisa suara dari semua dapil ke tingkat provinsi.Bukan hanya dari dapil yang mempunyai sisa kursi.
"Jalankan saja putusan MK, kalau putusan MA dijalankan banyak imbasnya. Bisa berubah semuanya," pungkasnya. ( lrn / rdf )
Sabtu, 25/07/2009 08:07 WIB
Penetapan Hasil Pilpres di KPU Digoyang Dua Aksi Unjuk Rasa
Ramadhian Fadillah - detikPemilu
Berdasarkan informasi dari website TMC Polda Metro Jaya, aksi pertama akan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2009). Sedangkan aksi kedua akan berlangsung pukul 10.00 WIB.
Perhitungan suara akhir KPU menempatkan pasangan SBY-Boediono menempati peringkat pertama dengan perolehan suara 73.874.562 atau 60,80%. Mega-Prabowo mendapatkan 32.548.105 suara atau 26,79%. Sementara JK-Wiranto berada di posisi buncit dengan perolehan 15.081.814 suara atau 12,41%.
( rdf / rdf )
Sabtu, 25/07/2009 09:16 WIB
Jelang Penetapan Hasil Pilpres
KPU Dijaga Ketat, Tank dan Panser Siaga
Gunawan Mashar - detikPemilu
Pantauan detikcom, Sabtu (25/7/2009) pukul 09.00 WIB, ratusan personel Polri dari berbagai kesatuan sudah berjaga di sekitar kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Mereka tampak menenteng tameng dan pentungan kayu.
Selain itu di ujung Jl Imam Bonjol, sebuah mobil water canon disiagakan. Begitu pula di halaman KPU.
Untuk masuk ke Gedung KPU pun harus melalui 4 pemeriksaan. Pengunjung harus melewati gulungan kawat berduri yang dibentuk seperti labirin. 50 meter sebelum Gedung KPU, pengunjung diperiksa oleh polisi dengan cara manual menggunakan metal detector.
Memasuki halaman KPU, pemeriksaan kedua dilakukan. Kali ini seluruh isi tas dan barang bawaan harus diperlihatkan. Tubuh pun digeledah. Pemeriksaan ketiga dilakukan di lantai I Gedung KPU. Kali ini pengunjung harus melewati gerbang metal detector. Kembali seluruh barang bawaan diperiksa.
Pemeriksaan terakhir dilakukan di Lantai II. Prosesnya sama dengan pemeriksaan ketiga, hanya saja tubuh kembali digeledah petugas untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa.
( rdf / rdf )
Sabtu, 25/07/2009 09:39 WIB
Penetapan Hasil Pilpres
Mega-Prabowo Tak Akan Datang ke KPU
Ramadhian Fadillah - detikPemilu
"Tidak akan datang karena sesuai dengan hasil rapat kemarin," ujar sekretaris Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristiarto kepada detikcom, Sabtu (25/7/2009).
Menurut Hasto, pasangan Mega-Prabowo telah memberikan mandat pada tim hukum yang akan dipimpin oleh Gayus Lumbuun dan Mahedradatta. Menurutnya, persoalan ini sudah masuk pada ranah hukum, sehingga tim hukum yang akan lebih berperan.
"Ini masalah hukum biar nanti jubirnya dari tim hukum," pungkas Hasto.
Sementara itu pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto dipastikan hadir dalam acara ini. Hingga pukul 09.30 WIB, keempatnya belum tiba di Gedung KPU.
( rdf / rdf )
Sabtu, 25/07/2009 10:04 WIB
Masuki KPU, Pengunjung Hadapi Pemeriksaan Berlapis
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Pantauan detikcom, Sabtu (25/7/2009), sepanjang Jl. Imam Bonjol, depan Kantor KPU, Jakarta Pusat, dipadati tank milik Brimob, mobil penjinak bom milik Gegana, dan ratusan petugas lengkap bersenjata.
Memasuki pekarangan KPU, tas harus dibuka sampai tiga kali. Saat memasuki teralis besi, memasuki gerbang KPU, hingga memasuki ruang tempat pengumuman hasil pilpres digelar. Tampang sangar pasukan pengaman presiden semakin memanaskan suasana.
Belum lagi detektor logam yang "menjamur" disana sini. Sekurangnya ada empat hingga lima metal detektor terpasang, belum termasuk yang dibawa-bawa Paspampres.
KPU akan menggelar rapat pleno terbuka pengumuman hasil rekapitulasi manual pilpres. Siapa Presiden dengan pemilih terbanyak akan terungkap hari ini, sekalipun Presiden pemenang pilpres baru ditetapkan usai sidang MK usai.
( van / rdf )
Sabtu, 25/07/2009 10:12 WIB
Penetapan Hasil Pilpres
Berbatik, JK-Wiranto Sumringah Hadir di KPU
Gunawan Mashar - detikPemilu
Foto: Dokumen detikcom
Begitu tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009) pasangan nomor urut tiga itu langsung menyapa semua yang hadir dengan lambaian tangan. Keduanya pun bersalaman hangat dengan seluruh anggota KPU.
Saat SBY dan Boediono tiba 15 menit kemudian, JK yang sudah duduk berdiri lagi dan menghampiri SBY. Keduanya pun bersalaman dan bercipika-cipiki.
Wiranto pun mengikuti apa yang dilakukan JK. Tak lama kemudian acara penetapan hasil Pilpres 2009 pun dimulai.
( ken / mok )
Sabtu, 25/07/2009 10:43 WIB
Penetapan Hasil Pilpres
SBY-Boediono Menang!
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
"Hasil rekapitulasi pilpres, kita tetapkan dan sahkan secara resmi dengan ucapan alhamdulillah," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Dalam hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota KPU, Andi Nurpati, pasangan SBY-Boediono mendapat 60,80 persen suara sah atau 73.874.562.
Pasangan Megawati-Prabowo mendapat 32.548.105 atau 26,79 persen. Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebesar 15.081.814 atau 12.41 persen. Total suara sah yang direkap oleh KPU mencapai 121.504.481.
Sebelum membacakan total hasil, Andi membeberkan perolehan suara di seluruh provinsi. Antara lain di DKI Jakarta pasangan 1 mendapat 1.028.227, pasangan 2 mendapat 3.543.472, pasangan 3 mendapat 464.257.
Setelah itu, seluruh anggota KPU serta pejabat ikut menandatangi berita acara rekapitulasi yang nantinya akan diserahkan ke masing-masing pasangan. ( mok / rdf )
Sabtu, 25/07/2009 10:44 WIB
Mega-Prabowo Tolak Teken Penetapan Hasil Pilpres
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto Terkait
Ketua KPU Abdul Hafiz Ashary menyambangi masing-masing Capres Cawapres untuk menerima penetapan hasil rekapitulasi Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
"Karena masih ada persoalan hukum yang belum terselesaikan dan masih akan terus kami lanjutkan, kami menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres ini," kata Ketua Tim Advokasi Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun.
Gayus yang mengenakan kemeja warna putih dan merah ini didampingi Firman Jaya Daeli dan Arif Wibowo.
( aan / ken )
Sabtu, 25/07/2009 11:02 WIB
Laporkan Kecurangan Pilpres
JK-Wiranto ke MK Senin, Mega-Prabowo Selasa
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto Terkait
"Hari Senin, Tim JK-Wiranto akan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali terjadi kasus penyimpangan. DPT ganda banyak sekali," kata Tim Sukses JK-Wiranto, Burhanuddin Napitupulu.
Hal ini disampaikan dia usai menghadiri acara penetapan hasil rekapitulasi Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Dikatakan dia, ada setidaknya 153 kasus penyimpangan. "Kami akan membawa bukti ke MK besok Senin," ujar politisi Golkar ini.
Kenapa meneken hasil rekapitulasi? "Yang kami terima adalah rekapitulasinya, bukan prosesnya. Oleh karena itu besok Senin kita ke MK," kata dia.
Hal senada disampaikan Ketua Tim Advokasi Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun. "Kami tidak menerima, kami tidak mengakui. Kami punya waktu 30 hari untuk mengumpulkan data-data. Pemilu yang tidak taat perundangan harus dihentikan," kata Gayus.
Selanjutnya, kata dia, Tim Advokasi Mega-Prabowo akan menempuh langkah hukum ke MK pada Selasa 28 Juli 2009.
( aan / djo )
Sabtu, 25/07/2009 11:14 WIB
KPU Siap Hadapi Mega-Prabowo di MK
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto: Dokumen detikcom
"Kita sudah menyiapkan bukti-bukti, kita siap bertemu di MK," kata anggota KPU I Gusti Putu Artha usai penetapan hasil Pilpres 2009 di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Artha mengatakan, keengganan menandatangi hasil rekapitulasi pilpres tidak akan menjadi masalah bagi KPU. "Itu bagian dari demokrasi," lanjut pria asal Bali ini.
Sebelumnya, perwakilan Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun menolak menandatangi berita acara. Alasannya, masih terdapat persoalan hukum yang belum terselesaikan.
( ken / mok )
Sabtu, 25/07/2009 11:14 WIB
KPU Siap Hadapi Mega-Prabowo di MK
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto: Dokumen detikcom
"Kita sudah menyiapkan bukti-bukti, kita siap bertemu di MK," kata anggota KPU I Gusti Putu Artha usai penetapan hasil Pilpres 2009 di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Artha mengatakan, keengganan menandatangi hasil rekapitulasi pilpres tidak akan menjadi masalah bagi KPU. "Itu bagian dari demokrasi," lanjut pria asal Bali ini.
Sebelumnya, perwakilan Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun menolak menandatangi berita acara. Alasannya, masih terdapat persoalan hukum yang belum terselesaikan.
( ken / mok )
Sabtu, 25/07/2009 11:19 WIB
Serukan Hargai Putusan KPU, Puluhan Orang Demo di Jl Imam Bonjol
Muhammad Taufiqqurahman - detikPemilu
Aksi ini berlangsung di samping jalan menuju Gedung KPU. Massa tidak bisa mendekat ke KPU akibat pengawal super ketat dari polisi. Mereka akhirnya melakukan aksi di pinggir jalan.
ARUS berharap seluruh pihak bisa menerima hasil akhir pilpres yang ditetapkan KPU. Sedangkan untuk para peserta pilpres, ARUS berharap agar mereka dapat menjaga supaya situasi tetap kondusif.
"Siapapun yang menolak hasil pilpres adalah perbuatan makar melawan kehendak rakyat dan musuh rakyat. Kami meminta Megawati, JK, dan SBY menjadi negarawan sejati menerima hasil pilpres dengan lapang dada. Capres dan Cawapres juga jangan salah memprovokasi masyarakat," ujar koordinator aksi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakpus, Sabtu (25/7/2009).
Massa berunjuk rasa sambil membawa poster-poster yang bertuliskan 'menolak hasil pilpres=musuh rakyat=teroris'. Saat ini massa sudah mulai membubarkan diri seiring berakhirnya penetetapan rekapitulasi suara pilpres.
( mok / djo )
Sabtu, 25/07/2009 11:22 WIB
KPU Yakin Tidak Ada Pemilu Ulang
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
"Kalau saya yakin tidak ada pemilu ulang. Data sudah akurat. Di provinsi, rata-rata ketua partai sudah menandatangani. Tetapi, bagus juga Undang-Undang tidak mengharuskan tanda tangan. Kalau harus tanda tangan kita repot mengesahkannya," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.
Hal ini disampaikan dia usai menghadiri acara penetapan hasil rekapitulasi Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Namun demikian, kata dia, KPU siap menggelar pemilu ulang. "Kami siap pemilu ulang, dananya juga cukup," ujarnya.
Menurut dia, jika melihat hasil rekapitulasi Pilpres maka pemilu digelar 1 putaran. "Ketentuannya, dapat suara 50 persen lebih dan sekurang-kurangnya 20 persen di 17 provinsi," kata dia.
Berarti sudah ditetapkan 1 putaran? "Belum ditetapkan 1 putaran baru penetapan rekapitulasi. Setelah itu, nanti penetapan calon terpilih baru ditetapkan apakah 1 atau 2 putaran," papar dia.
( aan / djo )
Sabtu, 25/07/2009 11:59 WIB
Penetapan Hasil Pilpres
Meski Hadir, JK-Wiranto Tidak Otomotis Terima
Gunawan Mashar - detikPemilu
"Kedatangan JK-Wiranto di KPU tidak otomatis menandakan JK-Wiranto menerima hasil rekapitulasi pilpres," kata juru bicara pasangan JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi di Jl Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Kedatangan JK-Wiranto lebih ditekankan sebagai bentuk penghargaan kepada para pemilih mereka. Selain itu, tindakan ini juga dipandang sebagai penghargaan terhadap proses demokrasi.
Pasanga tersebut akan menggunakan salinan rekapitulasi yang didapatkan sebagai bukti baru yang akan diajukan kepada MK. "Kami datang hanya untuk mendapatkan salinan rekapitulasi. Dengan salinan itu, sebagai bukti untuk tambahan data diserahkan ke MK," paparnya.
Yuddy yakin, dengan adanya tambahan bukti, MK akan mampu mengeluarkan putusan yang adil. Apapun hasil MK, pasangan JK-Wiranto memastikan akan menerimanya.
"Kami yakin MK akan bertindak seadil-adilnya. Apapun hasil MK, akan kami terima," pungkasnya.
( mok / ken )
Sabtu, 25/07/2009 11:59 WIB
Bawaslu: KPU Gagal Kelola Masalah DPT Pilpres
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto Terkait
"DPT Pilpres masih menyisakan persoalan-persoalan. KPU telah gagal me-manage dan mengelola semuanya," kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini usai menghadiri penetapan rakapitulasi hasil Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Dikatakan dia, ada politik dalam tahapan penyelenggaraan Pilpres. Ada pemutakhiran DPT, termasuk menyalahkan Panwas dalam merekomendasikan pemutalhiran DPT.
Menurut Hidayat, Pilpres sudah digelar dinilai sukses. Namun, Bawaslu tetap akan menindaklanjuti penanganan pelanggaran.
( aan / ken )
abtu, 25/07/2009 12:15 WIB
Tak Masuk Kabinet SBY-Boediono, M Nuh Kembali ke 'Habitatnya'
Rois Jajeli - detikPemilu
Foto: Dok. detikcom
Ketika ditanya wacana tentang jabatan Menkominfo yang akan diisi orang partai pada Kabinet SBY-Boediono, M Nuh hanya tersenyum. "Saya tidak mempunyai wewenang untuk menjawab pertanyaan itu," kata M Nuh kepada wartawan usai mengikuti acara pengajian di Masjid Al AKbar, Surabaya, Sabtu (25/7/2009).
Mantan Rektor ITS Surabaya ini mengatakan, sebagai warga Indonesia yang kental dengan budaya Jawa, ada tata krama bahwa yang menjawab pertanyaan itu adalah orang yang mempunyai wewenang.
"Kalau mau dikasihkan ke siapa saja, entah si A, si B, yo wis. Terserah yang mempunyai wewenang," tuturnya.
Ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya siap jika tidak terpilih menjabat sebagai Menkominfo atau masuk kabinet menteri lainnya, Nuh mengaku siap dan pasrah. "Yo siap. Kalau awak dewe (kalau saya sendiri) kembali ke habitat (menjadi pendidik atau dosen)," jelasnya.
( roi / mok )
Sabtu, 25/07/2009 12:35 WIB
Jadi Capres Terpilih, SBY Berpidato
Luhur Hertanto - detikPemilu
Demikian jawab Sekjen PD Marzuki Ali tentang status terbaru SBY. Ini dia sampaikan di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Sabtu.
"Sudah bisa dibilang capres terpilih, tapi belum punya ketetapan hukum karena masih menunggu proses di MK," jawab dia.
Proses di MK dimaksudnya adalah sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2009 yang akan diajukan pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo. Di UU Pilpres disebutkan dua pasangan itu punya waktu 3x24 jam mengajukan gugatan dan dua pekan bagi MK buat memprosesnya.
Terkait dengan status barunya itu, siang ini SBY akan menyampaikan pidato. Bukan pidato penerimaan atas mandat rakyat yang diberikan melalui Pilpres 2009, melainkan tanggapannya terhadap hasil rekapitulasi yang KPU umumkan.
"Pidato nanti sebagai tanggapan atas hasil rekapitulasi. Pidato penerimaan itu nanti setelag proses di MK karena Pak SBY menghargai hak konstitusi capres lain," jelas Ketua DPP PD Andi Mallarangeng di tempat sama.
Menurut jadwal pidato itu akan SBY sampaikan sekitar pukul 12.30 WIB di pendopo kediaman pribadinya. Saat ini lokasi sudah diramaikan oleh para ketua dan elit parpol anggota koalisi pendukung SBY berikut tim suksesnya.
Nampak di antaranya Ketum DPP PKS Tiffatul Sembiring, Ketum DPP PPP Suryadharma Ali, Sekjen PAN Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa -ketua tim Kampanye nasional. Mereka kenakan seragam kemeja warna putih-merah bergambar SBY-Boediono.
( lh / mok )
Sabtu, 25/07/2009 12:38 WIB
Bawaslu Siap Jadi Saksi Gugatan DPT
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto Terkait
"Apabila ada capres yang membawa sengketa DPT ke MK, Bawaslu siap menjadi saksi sekaligus pihak terkait," kata anggota Bawaslu Wahidah Suaib dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Menurut dia, datanya sudah siap. "Lebih dari 90 persen formulir C1, kita dapat," ujarnya.
Wahidah menilai pemutakhiran DPT yang dilakukan KPU tanpa payung hukum.
"Ketidaktransparanan KPU dalam proses pemutahiran DPT, MK yang berwenang memutuskan. Kami tidak punya hak mengomentari itu," kata dia.
Menurut dia, Bawaslu akan menelusuri beberapa Panwas yang merekomendasikan pemutakhiran DPT kepada KPU untuk dikenai sanksi indisipliner. "Tidak benar bahwa Bawaslu merekomendasikan pemutakhiran DPT. Kami tidak memiliki wewenang untuk itu," kata Wahidah.
( aan / ken )
Sabtu, 25/07/2009 13:05 WIB
SBY-Boediono Temukan Selisih Suara
Sengaja Tak Lapor karena Tak Akan Ubah Hasil Pilpres
Luhur Hertanto - detikPemilu
Capres SBY mengungkapkan itu saat jumpa pers beberapa jam usai pengumuman hasil akhir pilpres di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Sabtu (25/7/2009).
Menurut SBY, ia bersama tim menemukan dugaan selisih suara di beberapa tempat. Namun setelah diteliti lebih dalam, selisih tersebut hanya berjumlah ratusan.
"Tentu tidak tepat kami salurkan ke MK karena hampir pasti tidak akan merubah perolehan suara," kata SBY.
Meski begitu, ia menyambut baik jika ada pihak-pihak yang merasa protes dengan hasil akhir suara. "Sistem dan UU yang kita miliki berikan ruang untuk sampaikan protes," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menyampaikan penghargaannya kepada semua pihak yang telah mengamankan jalannya pemilu sehingga berlangsung aman dan tertib.
( mok / ken )
Sabtu, 25/07/2009 13:13 WIB
Boediono Telah Bertemu Megawati di Teuku Umar
Djoko Tjiptono - detikPemilu
"Mereka semalam bertemu di Teuku Umar (kediaman Megawati). Pertemuan berlangsung hangat ditemani pisang rebus," kata Sekjen PDIP Pramono Anung, saat berbincang-bincang dengan detikcom, Sabtu (25/7/2009).
Menurut Pramono, Boediono tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 21.00 WIB, Jumat 24 Juli. Boedino didampingi Rizal Mallarangen.
"Selanjutnya Bu Mega dan Pak Boediono melakukan pertemuan tertutup. Tentunya mereka membicarakan banyak hal, soal materinya saya tidak bisa menjelaskan," ungkap Anung.
Yang jelas, sambun Anung, pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung hangat. Sebab keduanya memang sudah lama kenal dan memilik hubungan yang sangat dekat.
"Saya yang mengatur pertemuan mereka. Dan pertemuan ini merupakan insiatif dari keduanya," tegas Anung.
( djo / djo )
Sabtu, 25/07/2009 13:28 WIB
Evaluasi Pilpres
Bawaslu Rekomendasikan Bentuk Dewan Kehormatan
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempertimbangkan akan segera membentuk Dewan Kehormatan (DK) untuk mengevaluasi pelanggaran pilpres. Meski begitu, Bawaslu ragu bisa membawa KPU ke ranah pidana.
"DK untuk kasus yang sedang kami tangani sedang berjalan kami kembangkan menjadi bahan atas DK pelanggaran penyelenggaraan pemilu presiden," ujar Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini, seusai konferensi pers di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Hal ini, menurut Hidayat, menjadi dasar pertimbangan Bawaslu membentuk DK untuk pelanggaran yang dilakukan KPU. KPU dinilai melanggar kode etik.
"Kan ada benang merahnya maka kita telusuri apa yang terjadi. Ke pidana agak susah saya ragu, legitimasi kode etik lebih mudah karena tidak harus dengan bukti kuat," ujar Hidayat.
Hidayat mengaku akan bekerja cepat menyusun bukti dan fakta dilapangan untuk memperkuat rekomendasi DK.
"Kalau dilihat dari keseluruhannya ini sih iya, tapi itu datanya banyak sekali jadi nanti ya, tergantung penelusuran kami, secepatnya" pungkasnya.
( van / mok )
abtu, 25/07/2009 13:42 WIB
SBY: Kejanggalan Pemilu Tak Selalu Berarti Kecurangan
Luhur Hertanto - detikPemilu
Demikian kata capres SBY menyambut pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2009 oleh KPU. Pidato disampaikannya di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Sabtu (25/7/2009).
"Saya ingatkan bahwa yang namanya irregularities dalam election tidak selalu kecurangan," kata SBY.
Kesimpulan tersebut didapatnya setelah melakukan perbandingan pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan negara lain yang kurang lebih punya kompleksitas sama yaitu India, Amerika Serikat dan Brazil.
Hasilnya kejanggalan dan kekurangan selalu ada, termasuk di AS yang punya sistem lebih mapan. Setelah ditelusuri, ternyata kejanggalan dan kekurangan yang ada dalam pelaksaan pemilu tidak selalu berarti ada kecurangan.
"Tapi bagaimanapun harus dikoreksi dan diselesaikan secara baik," sambung SBY.
Terkait koreksi dan penyelesaian itu, SBY menyatakan pihaknya akan berikan masukan dan rekomendasi ke pihak terkait. Seperti jajaran KPU, Bawaslu, Panwaslu, Polri dan DPR selaku yang membuat UU.
"Karena kita ingin makin ke depan makin baik. Sistem kita makin tepat, UU kita makin berkurang penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu," pungkas SBY.
( lh / mok )
abtu, 25/07/2009 13:59 WIB
Penetapan Hasil Pilpres Rampung, Jalan Imam Bonjol Kembali Dibuka
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto: Dokumen detikcom
Tank-tank milik polisi dan juta mobil penjinak bom milik Gegana yang disiagakan pun telah meninggalkan Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009) pukul 13.45 WIB.
Teralis besi yang sebelumnya dibentangkan di Jalan Imam Bonjol juga sudah dirapikan. Kini tinggal beberapa bus polisi dan puluhan polisi yang masih tampak berjaga-jaga di sekita kantor KPU.
Sementara itu arus lalu lintas yang sebelumnya macet di perempatan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro kini mulai mengurai. Kendaraan kini sudah bisa melewati jalan di depan kantor KPU tersebut.
Meski pengamanan telah dikendorkan, namun polisi masih tampak serius berjaga. Mereka tampak bergerombol di beberapa titik untuk mengamankan kantor KPU.
( ken / mok )
Sabtu, 25/07/2009 15:15 WIB
Di Bawah Guyuran Hujan Deras, Pendukung Mega-Prabowo Demo KPU
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Puluhan orang yang sebagian besar mengenakan baju merah tersebut tiba di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.15 WIB, Sabtu (25/7/2009).
Saat mereka tiba di depan kantor KPU, hujan deras sedang mengguyur kawasan tersebut. Namun demikian, mereka tetap nekad menggelar orasi.
"Pilpres 2009 penuh kecurangan, demokrasi telag dinodai. Kami menuntut KPU membereskan DPT dan menggelar pemilu ulang," tegas salah satu demonstran dalam orasinya.
Para pengunjuk rasa juga membawa berbagai macam spanduk. Namun sebagian besar spanduk tersebut mereka gunakan untuk menutup kepala sehingga tulisannya tidak bisa dibaca. Satu-satunya spanduk besar yang terbaca bertuliskan "Kejahatan Demokrasi Harus Diganti Pemilu Ulang".
Sepeti aksi unjuk rasa lainnya, demo kali ini juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Namun karena hujan deras, para polisi itu hanya berdiri di bawah kanopi gedung KPU.
( djo / djo )
Sabtu, 25/07/2009 15:39 WIB
PD: Kisruh DPT Tak Untungkan SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Foto: Dokumen detikcom
"Memang ada yang kurang dalam DPT, tetapi amat jelas bahwa kekurangan dalam hal DPT tidak merugikan atau menguntungkan SBY," ujar Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum, dalam pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (25/7/2009).
Lebih dari itu, Anas menjelaskan, kisruh DPT yang selalu dipersoalkan rival SBY sebenarnya tidak mengganggu legitimasi pemilu. "Kekurangan dalam penyelenggaraan tidak mengganggu keabsahan dan legitimasi politik hasilnya. Angka hasil pilpres adalah cermin otentik kemauan politik rakyat," ujar Anas.
Tidak hanya itu saja, survei internal PD menunjukkan tingkat partisipasi di atas rata-rata. "Tidak menyebabkan turunnya angka partisipasi politik. Malah tingkat partisipasi meningkat menjadi lebih dari 72 persen," kata Anas.
Anas dan segenap pengurus PD menilai pemilu berjalan lancar tanpa kendala. "Pemungutan dan penghitungan suara juga berjalan baik dan lancar. Artinya, pilpres berjalan demokratis," katanya.
( van / ken )
abtu, 25/07/2009 16:10 WIB
Mega-Prabowo Tolak Hasil Pilpres
Anas: Tanda Demokrasi Masih Muda
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Video Terkait
Foto Terkait
"Ini adalah tanda elemen demokrasi kita masih muda. Sportifitas, kedewasaan dan sikap legowo perlu ditingkatkan," kata Anas kepada detikcom, Sabtu (25/7/2009).
Menurut dia, seharusnya dibagun tradisi menerima kekalahan secara elegan.
"Tetapi, kita optimis sekali pun pihak yang tidak puas menempuh jalur hukum.
Bagaimana pun juga itu adalah sebagian dari konsekuensi negara demokrasi," ujar eks anggota KPU ini.
( aan / ken )
Sabtu, 25/07/2009 16:22 WIB
Muhammadiyah Beri Selamat pada SBY-Boediono
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Video Terkait
Foto Terkait
"Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada pasangan SBY-Boediono untuk sementara yang telah ditetapkan KPU telah memperoleh suara terbanyak dan mengucapkan kepada dua pasangan lainnya yang telah bersaing dengan sikap kenegarawannya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dalam jumpa pers di kantornya Jl Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Menurut Din, Muhammadiyah telah mengikuti penetapan KPU atas hasil rekapitulasi akhir Pilpres. Untuk itulah, kata dia, Muhammadiyah merasa bersyukur atas tahapan pemilu yang berjalan aman dan damai. "Walau masih ada tahapan lain, yaitu pembahasan di MK dan penetapan presiden," ujarnya.
Din mengatakan, selama ini pihaknya mempersoalkan DPT terutama saat selama pelaksanaan Pemilu Legislatif. Begitu juga saat bertemu dengan dua pasangan Capres dan Cawapres lainnya, Muhammadiyah mendorong agar KPU memperbaiki DPT di Pilpres.
Terkait gugatan dua pasangan capres dan cawapres ke MK, Din menegaskan,
Muhammadiyah tidak terlibat dalam proses hukum yang saat ini sedang berjalan.
"Sebab kami bukan peserta Pemilu dan Pilpres. Tapi, kami meminta agar MK bekerja secara profesional, jujur dan bertanggung jawab dan dapat memutuskan secara obyektif. Sebab, putusan MK lah yang memutuskan final hasil Pilpres ini nantinya," papar Din.
( zal / aan )
Sabtu, 25/07/2009 17:33 WIB
Akbar Tandjung: Capres yang Kalah Harus Terima Hasil KPU
Bagus Kurniawan - detikPemilu
"Saya harapkan semua tentunya dapata menerima hasil itu," kata Akbar Tandjung seusai menghadiri ujian terbuka promosi doktor AM Hendropriyono di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (25/7/2009)
Akbar mengatakan capres JK-Wiranto dan yang lainnya juga harus menerima hasil keputusan KPU, sekaligus memberi ucapan selamat kepada pasangan SBY-Boediono. Namun bila ada catatan-catatan yang dianggap tidak wajar atau terjadi pelanggaran, bisa diproses melalui Bawaslu dan proses hukum pada MK.
"Kalau ada catatan, biarkan lembaga itu yang menyelesaikan," katanya.
Akbar menambahkan berkaitan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung (MA), hal itu akan berdampak besar dan serius. Meski dari segi kewenangan hasil penghitungan suara tetap di KPU. Namun bila ada sengketa diselesaikan melalui MK.
Akibat dari putusan itu lanjut dia, akan menjadikan parpol yang dulunya melewati ambang batas menjadi tidak lewati ambang batas. Seperti misalnya Partai Gerindra dan Hanura menjadi tidak melewati ambang batas, sehingga keabsahan mereka jadi pendukung salah satu capres bisa jadi tidak sah.
"Putusan itu bisa mengganggu, sehingga pencalonannya dulu bisa dianggap tidak sah. Betapa luas dampaknya dari keputusan itu," kata Akbar. ( bgs / mok )
Sabtu, 25/07/2009 20:08 WIB
Gugat Hasil Pilpres, Tim JK Sharing Data dengan Tim Mega
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
"Besok, Senin 27 Juli 2009 kami akan melaporkan ke MK bersama sejumlah bukti hasil sharing dengan tim Mega-Prabowo," ujar Juru Bicara tim JK-Wiranto, Poempida Hidayatulloh, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (25/7/2009).
Poempida pun menjelaskan alasan kerjasama tersebut. Menurutnya, yang digugat oleh keduanya tidak berbeda jauh.
"Karena masalahnya kan tidak berbeda jauh, seputar DPT dan pelanggaran pilpres," ujar Poempida.
Poempida kemudian menjelaskan posisi kubu JK-Wiranto dalam menyikapi hasil pilpres. Menurutnya, timnya tidak sepenuhnya menerima hasil pilpres. "Pihak kita tidak menolak tapi protes. Kita tidak persoalkan hasil tapi proses," ungkap Poempida.
Mengenai sikap penolakan tim Mega-Prabowo, Poempida mengaku menghormatinya. "Kami menghargai itu, menolak itu hak seseorang dalam demokrasi, dalam peraturan juga tidak diwajibkan," tegasnya.
( van / mok )
Sabtu, 25/07/2009 23:01 WIB
Kursi Kabinet SBY-Boediono
Din: Muhammadiyah Tak Pragmatis
M. Rizal Maslan - detikPemilu
"Tentang posisi politik di pemerintahan, kita (Muhammadiyah) yang lebih tua dari republik ini, sudah lama mengisi pembangunan di berbagai bidang. Bagi kita tidak memperhitungkan baktinya dengan posisi itu (menteri)," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, di kantornya Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2009).
Seperti diketahui saat ini ada sembilan menteri di kabinet SBY-JK yang merupakan kader Muhammadiyah. "Kalau memang tidak ada lagi, Muhammadiyah tetap berbuat untuk bangsa dan negara. Jadi jangan diukur dengan pragmatisme politik atau jabatan, tapi moral," jelasnya.
Terkait banyaknya kader dan simpatisan Muhammadiyah yang menjadi pendukung dan tim sukses pada pilpres lalu. Din menegaskan, selama ini memang banyak kadernya yang mendukung dan menjadi tim suskes di tiga pasangan Capres dan Cawapres.
"Kalau kader banyak yang berada di partai lain, tapi misinya bukan pragmatis," tegasnya. ( zal / mok )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar