Selasa, 21/07/2009 00:47 WIB

Saksi Mega-Prabowo di Sejumlah Daerah Tolak Tandatangani Rekap Suara
Shohib Masykur - detikPemilu


(Foto: dok detikcom)
Jakarta - Saksi pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto di sejumlah daerah menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres. Mereka menilai pilpres dipenuhi dengan berbagai kecurangan yang dikondisikan untuk memenangkan calon tetentu.

"Ada kesamaan pandangan dan pemahaman antara Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Provinsi dan Tim Kampanye Kabupaten/Kota tentang banyaknya masalah fundamental dalam Pilpres yang tak terselesaikan dengan baik. Di antaranya adalah DPT ganda dan berkurangnya jumlah TPS," kata anggota tim kampanye Mega-Prabowo, Arif Wibowo, kepada detikcom, Senin (20/7/2009) malam.

Menurut Arif, Pilpres tidak berlangsung dengan jurdil dan demokratis. Rekapitulasi penghitungan suara menjadi tidak bermakna ketika hak konstitusional warga negara dan berbagai pelanggaran serta kecurangan tak bisa diselesaikan dengan baik.

"Banyak dan variatif kecurangan yang terjadi sehingga mengkondisikan pemenangan calon tertentu," imbuh Arif.

Karena itu tim kampanye nasional Mega-Prabowo menyerahkan sepenuhnya kebijakan menyikapi hasil Pilpres di tiap daerah kepada tim kampanye daerah masing-masing.

"Rekapitulasi sebagai salah satu tahapan dalam Pilpres hanya dapat menghasilkan perolehan suara terpercaya atau sahih dan legitimate jika didasari oleh suatu rangkaian tahapan Pilpres yang jurdil dan demokratis," tandas Arif.

( sho / nwk )

Selasa, 21/07/2009 03:01 WIB
Laporan dari AS
SBY-Boediono Menang Telak di AS
Endang Isnaini Saptorini - detikPemilu



Washington DC - Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menang telak di Amerika Serikat (AS). Dalam rekapitulasi akhir, suara pasangan nomor 2 itu mendominasi dengan perolehan suara antara 77-86 persen di Kedutaan Besar RI (KBRI) di Washington dan di 6 Konsulat Jenderal RI (KJRI).

Seperti dilaporkan reporter detikcom di AS, Endang Isnaini Saptorini, Selasa (21/7/2009) hasil rekapitulasi suara akhir Pilpres itu disampaikan Priyo Pujiwasono di Milis Forum Ikatan Keluarga Indonesia di Washington DC, Maryland & Virginia.

Hasil rekap akhir suara Pilpres di AS adalah sebagai berikut.

1. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) KBRI Washington, DC
-Mega-Prabowo : 97 suara (11,6 persen)
-SBY-Boediono : 684 suara (81,6 persen)
-JK-Wiranto : 57 suara (6,8 persen)

2. KJRI New York
- Mega-Prabowo : 155 suara (13,56 persen)
- SBY-Boediono : 884 suara (77,34 persen)
- JK-Wiranto : 104 suara (9,1 persen)

3. KJRI Chicago
-Mega-Prabowo : 62 suara (12,7 persen)
-SBY-Boediono : 385 suara (78,9 persen)
-JK-Wiranto : 41 suara (8,4 persen)

4. KJRI Houston
-Mega-Prabowo : 104 suara (11,6 persen)
-SBY-Boediono : 733 suara (82 persen)
-JK-Wiranto : 57 suara (6,4 persen)

5. KJRI Los Angeles
-Mega-Prabowo : 156 suara (10,8 persen)
-SBY-Boediono : 1216 suara (84,2 persen)
-JK-Wiranto : 73 suara (5 persen)

(6) KJRI San Fransisco:
-Mega-Prabowo : 36 suara (7,4 persen)
-SBY-Boediono : 420 suara (86,4 persen)
-JK-Wiranto : 30 suara (6,2 persen)
( eis / nwk )

Selasa, 21/07/2009 09:08 WIB

Pimpinan Gerindra Mulai Berdatangan di Area Rapimnas
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu



Video Terkait
Prabowo Hadiri Rakernas PDIP
Foto Terkait
PDIP Gelar Rakernas Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II, Selasa (21/7/2009) ini. Rapimnas ini akan membahas sikap politik partai ke depan pascapilpres 2009.

"Menyikapi hasil pilpres, salah satunya. Dan menentukan sikap politik ke depan," kata Ketua Umum Gerindra Suhardi sebelum acara dimulai di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakpus.

Acara sendiri dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB. Sejumlah ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai berlambang garuda ini pun sudah mulai berdatangan.

Rencananya, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto juga akan hadir untuk membuka acara dan menyampaikan pidato politiknya. Sedangkan mengenai rencana kehadiran pasangan Prabowo, Megawati Soekarnoputri, Suhardi belum bisa memastikannya.

"Belum ada konfirmasi, tapi kami sudah beritahu, mungkin karena acaranya dadakan," ujar Suhardi.

Sebelumnya dalam Rakernas VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) minggu lalu, Prabowo hadir sebagai tamu undangan dan turut menyampaikan kata sambutannya. Dalam acara tersebut, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan partainya akan tetap setia dengan garis perjuangan yang akan dilakukan PDIP.

( lrn / iy )

Selasa, 21/07/2009 10:28 WIB

KPU Kumpulkan KPU Provinsi Bahas Rakapitulasi
Shohib Masykur - detikPemilu



Video Terkait
Aksi Cukur Rambut Pendukung SBY
Foto Terkait
SBY Terima Ucapan Selamat dari JK Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumpulkan KPU Provinsi se-Indonesia guna membahas rekapitulasi manual hasil Pilpres yang akan digelar 22-24 Juli 2009. Mayoritas KPU provinsi dipastikan hadir, kecuali Papua.

"Kita membahas rekapitulasi besok, terus evaluasi penyelenggaraan Pilpres, dan penetapan calon terpilih," kata anggota KPU Abdul Aziz di Kantor KPU, Jl Imam Bobjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2009).

Acara tersebut dijadwalkan akan dimulai pukul 10.00 WIB. Namun hingga pukul 10.10 WIB acara belum juga dimulai. Para utusan dari provinsi tampak telah berkumpul di ruang rapat utama di lantai 2 gedung KPU.

KPU Papua belum hadir karena proses rekapitulasi di tingkat provinsi belum selesai. Rencananya mereka akan menyusul besok.

( sho / aan )
Selasa, 21/07/2009 11:07 WIB

Presiden-Wapres Terpilih Ditetapkan 27 Juli
Shohib Masykur - detikPemilu



Video Terkait
Aksi Cukur Rambut Pendukung SBY
Foto Terkait
SBY Terima Ucapan Selamat dari JK Jakarta - Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan 27 Juli 2009. Penetapan tidak terganggu oleh teror bom.

"Penetapan calon terpilih tanggal 27 Juli," kata anggota KPU Andi Nurpati di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2009).

KPU menggelar rakapitulasi nasional 22-24 Juli di Kantor KPU. Kecuali Papua, semua provinsi telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan Pilpres.

KPU hari ini menggelar rapat bersama seluruh KPU provinsi di Indonesia.
Mereka membahas rencana rekapitulasi nasional yang akan dimulai besok.

( sho / aan )

Selasa, 21/07/2009 11:11 WIB

Tentukan Sikap, Rapimnas II Gerindra Dibuka Moerdiono
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu



Jakarta - Partai Gerindra menggelar Rapimnas II di Hotel Milenium, Jalan Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2009). Pertemuan yang akan membahas sikap Gerindra 5 tahun ke depan itu dibuka oleh Moerdiono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Acara dibuka pukul 10.30 WIB. Tampak hadir petinggi-petinggi partai berlambang burung garuda itu termasuk cawapres Prabowo Subianto.

Selain penentuan sikap, Rapimnas juga akan mengevaluasi pelaksanaan Pilpres 2009. "Sikap kami adalah tim hukum yang akan mengkaji, nanti mereka kasih rekomendasi berdasarkan hukum secara obyektif tidak berdasarkan emosi semata," kata Prabowo sesaat sebelum acara dimulai.

Prabowo mengatakan, meski diprediksi kalah, pihaknya tidak akan terlalu kecewa. Baginya, saat ini yang paling penting adalah kebaikan rakyat dan negara.

"Kita berpikir kebaikan untuk negara bukan kecewa atau masalah keberhasilan atas masalah keberhasilan atau kegagalan," kata mantan menantu Soeharto itu.

Lalu apakah Partai Gerindra sudah pasti menjadi oposisi? "Siapapun yang nanti berkuasa, kita bisa mempengaruhi kekuasaan itu. Peranan check and balance pasti harus ada," ujarnya diplomatis.

( ken / iy )

Selasa, 21/07/2009 11:54 WIB

Tidak Diteken Saksi, Rekapitulasi Tetap Disahkan
Shohib Masykur - detikPemilu



Foto Terkait
SBY Terima Ucapan Selamat dari JK Jakarta - Ketidaksediaan saksi menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pilpres tidak akan menghambat proses rekapitulasi. Meski tanpa tanda tangan saksi, rekapitulasi tetap sah.

"Ada tidaknya tanda tangan dari saksi pasangan calon tidak akan
mempengaruhi. Rekapitulasi tetap harus disahkan," kata anggota KPU Andi
Nurpati di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2009).

Menurut Andi, UU tidak mewajibkan rekapitulasi harus ditandatangani saksi calon maupun anggota KPU. Bahkan jika aggota KPU tidak bersedia tanda tangan bisa digantikan oleh Sekjen KPU. Ini berlaku untuk semua tingkatan.

Dalam peraturan KPU juga disebutkan tanda tangan dilakukan oleh saksi calon yang bersedia. Jika yang bersangkutan tidak bersedia, hal itu tidak akan mempengaruhi legalitas rekapitulasi hasil Pilpres.

Andi mengatakan, KPU menerima laporan ada saksi di beberapa daerah yang
menolak tanda tangan berita acara dan sertifikat rekapitulasi. Tidak hanya pasangan Mega-Prabowo, bahkan ada pula saksi dari pasangan JK-Wiranto dan SBY-Boediono yang tidak tanda tangan.

"Ada yang nggak punya alasan. Pokoknya tidak mau tanda tangan," kata Andi.

Andi menambahkan, sebenarnya hasil rekapitulasi masih bisa dikoreksi pada rekapitulasi nasional 22-24 Juli besok. Tentu saja syaratnya ada bukti-bukti kuat bahwa memang terjadi kesalahan dalam penghitungan.

Sebelumnya diberitakan, saksi Mega-Prabowo di beberapa daerah tidak bersedia tanda tangan berita acara rekapitulasi penghitungan suara pilpres. Mereka menilai Pilpres diwarnai kekurangan dan kecurangan yang terkondisikan untuk memenangkan calon tertentu.

( sho / aan )

Selasa, 21/07/2009 12:39 WIB

Ke Bangkok, Mega Tak Hadiri Rapimnas Gerindra
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu


Foto: Dokumen detikcom
Jakarta - Meski diundang, Megawati Soekarnoputri, pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2009 tidak hadir dalam Rapimnas II Partai Gerindra. Ketua Umum PDIP itu sedang di Bangkok.

"Kebetulan Ibu Mega sedang di Bangkok, jadi tidak bisa menghadiri (Rapimnas)," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Hal itu disampaikan Fadli di sela-sela Rapimnas II Partai Gerindra di Hotel Millenium, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (21/7/2009).

Rapimnas II Partai Gerindra memang mengundang perwakilan sejumlah partai pendukung yang mengusung Mega-Prabowo. Tampak hadir Ketua Umum PNI Marhaen Sukmawati Soekarnoputri dan Ketua Pakar Pangan M Jasin.

Lalu kenapa tidak ada perwakilan dari PDIP? "Setelah ini kita mau ketemu kok," kata Fadli diplomatis.

( ken / iy )

Selasa, 21/07/2009 13:19 WIB

Musda atau Munas Dulu, Strategi Ical Vs Paloh
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu



Jakarta - Pertarungan antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) melawan kubu Surya Paloh dalam memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar sudah sampai pada persoalan strategi teknis.

Wawancara detikcom dengan beberapa sumber di internal DPP Golkar menjelaskan wacana mendahulukan Musyawarah Nasional (Munas) daripada Musyawarah Daerah (Musda) adalah bagian dari strategi pertarungan dua kubu ini.

Jika Munas dilakukan sebelum Musda, yang diuntungkan adalah kubu Ical Cs. Sebabnya konsolidasi Ical Cs dinilai lebih efektif dibanding Surya Paloh. Ical akan dengan mudah memenangkan pertarungan sebab sudah banyak pengurus DPD I maupun DPD II yang menyatakan mendukung Ical.

Hal berbeda akan terjadi jika Munas dilakukan setelah Musda DPD I dan DPD II. Peta kekuatan para kandidat ketua umum Golkar akan berubah drastis. Kekuatan Ical yang sudah mendominasi akan rontok karena kemungkinan besar akan terjadi pergantian pengurus.

Jika hal ini yang terjadi, kedua kubu, baik Ical ataupun Paloh sama-sama harus bekerja keras untuk mendekati pengurus DPD I ataupun DPD II hasil Musda. Hal ini tentu akan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya lagi bagi para kandidat.

Namun cara ini dinilai paling fair karena masing-masing kandidat akan memulai kerja politiknya dari nol. Hal ini berbeda jauh jika Munas dilakukan sebelum Musda.

Munas dilakukan setelah Musda juga membuka peluang bagi para kandidat baru yang akan ikut bersaing dalam bursa ketua umum Golkar. Tokoh seperti Yuddy Chrisnandi, Ferry Mursyidan Baldan dan lainnya akan memiliki peluang yang sama dengan Ical maupun Paloh untuk melakukan pendekatan kepada pengurus DPD hasil Musda.

Sebelumnya Ketua DPP Golkar Firman Subagyo mengatakan banyak DPD I maupun II yang mendesak pelaksanaan Munas Golkar dilakukan sebelum Musda. Hal ini dilakukan karena muncul wacana Munas Golkar untuk memilih ketua umum Golkar baru akan dipercepat dari jadwal semula.

( yid / iy )

Selasa, 21/07/2009 13:48 WIB
Pidato SBY Pasca Bom
Kriminalisasikan Pejuang Keadilan Pilpres, SBY Mirip Orba
Shohib Masykur - detikPemilu



Jakarta - Pidato Presiden SBY yang menanggapi ledakan bom JW Marriott dan Ritz Carlton dinilai sebagai upaya mengkriminalisasikan para pejuang keadilan pilpres. Mereka yang memperjuangkan agar pilpres berlangsung jujur dan adil seolah-olah dianggap sebagai penjahat yang antinegara dan antidemokrasi.

"Penting untuk diketahui presiden bahwa pernyataan beliau terasa sangat memukul kelompok masyarakat yang selama ini aktif melakukan advokasi pelanggaran dan kecurangan pemilu," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Ragkuti dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2009).

Menurut Ray, SBY mengarahkan opini publik agar beranggapan bahwa pihak-pihak yang tidak puas terhadap pilpres adalah pelaku kekerasan yang antidemokrasi, antinegara, dan antipemerintahan. Orang-orang itu berbahaya karena ingin membuat Indonesia serupa Iran yang mengalami kekacauan pascapilpres.

Tindakan SBY ini, menurut Ray, ada kemiripan dengan apa yang dilakukan Soeharto ketika membangun Orde Baru. Saat itu Soeharto juga mengkriminalisasikan para pengkritik pemerintah sebagai pihak yang antipemerintahan dan antinegara. Dan seperti diketahui, Orde Baru kemudian mengarah pada otoritarianisme. "Ada indikasi (sekarang) juga mengarah ke situ," kata Ray.

Padahal, lanjut Ray, pihak-pihak yang mengadvokasi pelanggaran pemilu itu berjuang demi menegakkan demokrasi. Sebab setiap pelanggaran pemilu berarti menciderai proses demokrasi. Dan pembiaran kecurangan dan pelanggaran pemilu merupakan awal bagi upaya penggerogotan demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu kecurangan dan pelanggaran ini tidak boleh didiamkan. "Sebab penting untuk diingat bahwa warisan yang paling indah dan amat sangat berguna bagi anak cucu bangsa kita adalah demokrasi," tegas Ray.

( sho / yid )

Selasa, 21/07/2009 13:54 WIB

Franky: Mainkan Melodrama Bom, SBY Main Sinetron Saja
Shohib Masykur - detikPemilu



Jakarta - Presiden SBY dinilai memainkan melodrama dalam pidatonya menanggapi ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. SBY disarankan main sinetron saja karena hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden.

"Presiden harus minta maaf atas melodrama yang dimainkannya 6 jam setelah ledakan bom. Kalau mau main melodrama ikut sinetron saja, jangan jadi presiden," kata musisi yang juga politisi Franky Sahilatua dalam konterensi pers di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2009).

Menurut Franky, ucapan SBY tidak dikeluarkan atas kapasitasnya sebagai presiden, tetapi calon presiden. Sebab dalam pidatonya itu SBY menyinggung mengenai kegaduhan politik di masa pilpres dan kemungkinan keterkaitannya dengan pengeboman. Misalnya ucapan SBY tentang ada pihak yang berupaya menduduki KPU, mencegah SBY terpilih dan dilantik, dirinya dijadikan sasaran tembak, dan lain-lain.

"Itu tidak pantas diucapkan presiden setelah terjadinya inseden peledakan bom. Waktu itu SBY bicara bukan sebagai presiden, tetapi sebagai capres," kata Franky.

Dalam kesempatan itu Franky juga membawakan lagu yang berjudul Pemilu Busuk. Demikian liriknya:

Pemilu busuk siapa yang buat
Pemilu sepanyol separuh nyolong!
Pemilu busuk siapa yang buat
(S)iapa (Y)ang (B)uat - SYB

Lagu itu dinyanyikan bersama-sama dengan rekan-rekan Franky yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Demokrasi, antara lain Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, Direktur Reform Institute Yudi Latif, dan mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Chalid Muhammad.

( sho / ndr )

Selasa, 21/07/2009 14:37 WIB

Bawaslu Diminta Tindak Tegas Drakula Anti Demokrasi
Shohib Masykur - detikPemilu



Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak agar lebih serius dalam menangani pelanggaran dan kecurangan pemilu. Para pelaku kecurangan pemilu adalah drakula-drakula antidemokrasi yang sangat berbahaya dan harus disingkirkan.

"Kami menghimbau Bawaslu sebagai salah satu pilar penegak hukum pemilu agar lebih terpacu dalam mengugkapkan berbagai misteri Pemilu 2009. Berbagai temuan Bawaslu akhir-akhir ini mulai menunjukkan adanya berbagai ketidaktepatan dalam pelaksanaan pemilu," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Hal ini dikatakan Ray dalam jumpa pers Masyarakat Pengawal Demokrasi di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2009).

Menurut Ray, banyak dijumpai pelanggaran dan manipulasi aturan main pemilu yang berpotensi menghancurkan demokrasi. Misalnya, daftar pemilih tetap (DPT) yang tak pernah diumumkan kepastian jumlah dan ketetapannya.

Selain itu juga terjadi pelanggaran oleh pemerintah dalam bentuk mobilisasi sumber daya dan penggiringan pemilih pada calon tertentu. Sementara lembaga yudisial cenderung mengabaikan pengaduan dari lembaga pengawasan atau Bawaslu/Panwaslu.

"Lembaga riset dan penyiaran mengabaikan rasionalitas dan kemaslahatan publik dengan melanggar kaidah ilmiah atau etika penyiaran hasil survei dan hitung cepat. Selain itu juga adanya keterlibatan lembaga asing pada sektor strategis yang berpotensi memanipulasi hasil pemilu," imbuh Ray.

Ray menyebut para pelaku keculasan yang tidak taat asas dan curang dalam pemilu sebagai drakula-drakula antidemokrasi. Drakula-drakula ini harus disingkirkan demi terciptanya tatanan demokrasi yang baik.

"Mereka adalah drakula-drakula antidemokrasi yang sangat berbahaya bagi masa
depan demokrasi bangsa Indonesia," tandasnya.

( sho / ndr )

Selasa, 21/07/2009 14:58 WIB

Pidato SBY Pasca Bom Terbantahkan Temuan Pihak Keamanan
Shohib Masykur - detikPemilu



Jakarta - Pidato Presiden SBY pascaledakan bom JW Marriott dan Ritz Carlton telah terbantahkan dengan temuan-temuan pihak kemanan. Sebab temuan itu mengindikasikan teror dilakukan oleh pelaku lama dan tidak terkait hasil pilpres.

"Pernyataan tersebut setidaknya telah terbantahkan dengan berbagai penemuan pihak keamanan yang mulai mengarah pada kelompok dan pelaku bom. Jika dilihat dari pernyataan pihak keamanan, jelas belum ada indikasi kasus bom meledak dengan kisruh pelaksanaan pilpres," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Hal ini dikatakan Ray dalam jumpa pers Masyarakat Pengawal Demokrasi di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2009).

Ray menilai SBY terlalu terburu-buru dengan pernyataannya. Karena itu SBY harus meminta maaf kepada seluruh rakyata Indonesia.

"Sebaiknya Presiden menyatakan maaf kepada rakyat Indonesia atas pernyataannya yang terlalu cepat dari realitas yang sesungguhnya," ucapnya.

Ada 5 hal yang dipersoalkan dalam pidato SBY. Pertama, pernyataan SBY bahwa telah terjadi kegaduhan di tingkat elit politik. Kedua, bahwa banyak pernyataan bernada menghasut dan memelihara suhu panas dan penuh permusuhan. Ketiga, bahwa ada rencana pendudukan KPU. Keempat, bahwa akan ada revolusi jika SBY menang. Kelima, bahwa ada pihak yang tidak menghendaki SBY dilantik.

"Lima pernyataan Presiden yang terkait dengan pelaksanaan pemilu itu benar-benar sangat mengagetkan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sejak awal tekun dan gigih dalam mengadvokasi seluruh pelanggaran, keculasan, dan ketidakjurdilan pelaksanaan pemilu," ungkap Ray.

( sho / yid )