KPU Jatim Pastikan DPT Jatim Bersih

Kamis, 02/07/2009 19:08 WIB
KPU Jatim Pastikan DPT Jatim Bersih

Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Nikmatul Hidayati mengakui adanya sejumlah pemilih ganda di Jawa Timur. Namun pembersihan besar-besaran membuat KPU Jatim yakin DPT pilpres Jatim sudah beres."DPT pilpres Jatim sudah bersih. Kalau ada pemilih ganda, kami mengakui iya, namun sudah kami coret dan ditandai, dibersihkan, sehingga hanya memilih satu kali," ujar Nikmah dalam konferensi pers di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2009).Nikmah, demikian disapa, mengungkapkan detail jumlah pemilih ganda yang sudah dibereskannya itu. "Jumlah se-Jawa Timur dari 38 Kabupaten/Kota ada 137.395 ditemukan pemilih ganda. Didalamnya ada 3.244 Jiwa meninggal, 92 TNI Polri, 145 dibawah 17 tahun," beber Nikmah.Nikmah pun mengungkapkan cara yang digunakannya untuk membersihkan DPT yang sempat bermasalah itu. Tingkat verifikasi dari tingkat RT diyakininya mengamankan DPT pilpres. "Setiap lembar DPS sebelum direkap sudah ditandatangani oleh RT setempat," jelasnyaNikmah pun mengklarifikasikan tudingan terkait sejumlah pemilih fiktif di Jawa Timur. "Kalau pemilih fiktif jelas tidak ada, karena semua pemilihnya nyata," tegasnya.( van / yid )

7 Juta Pemilih Fiktif di 3 Provinsi

Kamis, 02/07/2009 19:21 WIB

7 Juta Pemilih Fiktif di 3 Provinsi

Luhur Hertanto - detikPemilu
Jakarta - Tim TI JK-Wiranto menemuka 7 juta pemilih fiktif dalam DPT Pilpres 2009 di 3 propinsi. Ini merupakan hasil penelusuran tim selama 7 hari terhadap 50%data yang mereka peroleh dari KPUD bersangkutan."Di Jatim, Jateng dan Jabar ditemukan 7,1 juta pemilih fiktif," ungkap Ketua Umum DPP PKNU, Choirul Anam, di Kantor DPP PKNU, Jl Kramat VI/8, Jakarta, Kamis (2/7).Di Jawa Barat, dari 26 kab./kota baru diteliti 11 daerah. Tapi berhasil didapatkan kesamaan NIK sebanyak 1.470.727 calon pemilih, nama sama 713.304 dan tanggal lahir sama ada 180.951.Sedangkan di Jawa Tengah, penelurusan dilakukan di 12 dari 35 kab./kota yang ada. Untuk kasus NIK sama terdapat 1.223.647 calon pemilih, nama sama ada 327.877 dan kesamaan alamat sebanyak 312.999.Sementara ada 26 dari 38 kab./kota yang ditelusuri di Jawa Timur. Di sana di dapatkan temuan kasus NIK sama sebanyak 388.973 calon pemilih, kesamaan nama ada 190.762 dan alamat sama 154.541.“Belum termasuk pemilih di bawah umur, NIK yang tidak standar,pemilih tak bernyawa dan TNI/Polri aktif yang masuk DPT,” kata Cak Anam sembari menandaskan bahwa KPU harus bertanggungjawab atas carut marutnya DPT Pilpres ini.Sejauh ini penelusuran di Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan masih berlangsung. Sambil menunggu hasilnya, temuan yang sudah ada akan dilaporkan ke Bawaslu. "Lebih cepat, lebih baik,” sahut Cak Anam tentang waktu penyampaian laporan.( lh / lh )

Ide Tunda Pilpres PD : Motivasinya Patut Dipertanyakan

Minggu, 05/07/2009 18:50 WIB

Ide Tunda Pilpres PD: Motivasinya Patut Dipertanyakan

Luhur Hertanto - detikPemilu
Jakarta - Munculnya wacana menunda pelaksanaan Pilpres 2009 patut untuk dipertanyakan motivasinya. Penundaan yang bertentangan dengankonstitusi itu bisa menimbulkan krisis politik dan akan mengancam masa depan demokrasi."Kepentingan menunda pilpres sukar dibedakan dengan motivasi membuatpilpres tidak terselenggara tepat waktu. Itu potensial menimbulkankrisis politik bahkan memburamkan masa depan bangsa," kata Ketua DPPPD Anas Urbaningrum, Minggu (5/7/2009), melalui sambungan telepon.Menyinggung isu perbaikan DPT pilpres yang dijadikan alasan,menurutnya hal tersebut merupakan tugas KPU. Jajaran KPU juga sudah dan sedang terus melakukan upaya perbaikan. Upaya yang justru sebaiknya didukung oleh semua pasangan kontestan pilpres dan tim pemenangan masing-masing.Anas mengakui bahwa memang dalam iklim demokrasi, semua pihak bebasberpendapat dan berkepentingan. Tetapi dia ingatkan ada tanggung jawab besar di balik kebebasan itu, sehingga membawa faedah bagi kepentingan pembangunan demokrasi yang sehat.Anas menambahkan, kepentingan menang dalam ajang pilpres merupakan sesuatu yang wajar. Tapi tetap tiap pendapat dan kepentingan harus berdasar logika dan kejernihan berpikir."Kepentingan untuk menang tidak boleh menyingkirkan hajat rakyatmendapatkan manfaat dari kehadiran pemilu yang luber dan jurdil, serta aman, tertib dan damai," tandas Anas.( lh / anw )

JHPR Sampaikan Petisi Penundaan Pilpres

Minggu, 05/07/2009 20:08 WIB

JHPR Sampaikan Petisi Penundaan Pilpres

Djoko Tjiptono - detikPemilu
Jakarta - Puluhan tokoh yang tergabung dalam Jaringan Hak-hak Politik Rakyat (JHPR) mengeluarkan petisi penundaan Pilpres 2009. Hal ini terkait ketidakberesan KPU dalam menangani Daftar Pemilih Tetap (DPT)."Belum terpenuhinya hak puluhan juta warga yang tidak terdaftar di DPT akan membuat pelaksanaan pilpres tidak demokratis dan legitimate. Karena itu kami mendesak presiden menerbitkan Perppu tentang penjadwalan ulang pilpres," kata tokoh JHPR yang juga mantan Ketua Komisi II DPR, Amin Aryoso di Restoran Pulo Dua, Jakarta, Minggu (5/7/2009).Amin menegaskan, kisruh DPT menunjukkan ketidakmampuan KPU, baik dalam hal teknis, administrasi maupun hukum. Bahkan dengan tidak dibukanya DPT oleh KPU, kata Amin, menunjukkan lembaga itu tidak transparan."JHPR berpendapat, kepengurusan KPU telah gagal melaksanakan proses pilpres seperti yang diamanatkan Undang-Undang," ungkap Amin. Terkait hal ini, sambung Amin, JHPR mendesak pemerintah memfasilitasi pembentukan kepengurusan KPU yang baru, baik di tingkat pusat maupun daerah.Selain Amin Aryoso, acara pembacaan petisi itu juga dihadiri sejumlah tokoh dan mantan anggota DPR lainnya. Mereka antara lain Saleh Khalid, Awad Bahasoan, M Achwadi, Zulkifli S Ekomei dan Achmad Markun.( djo / anw )

Tiba di PP Muhammadiyah, Mega-Probo dan JK Disambut Demo

Minggu, 05/07/2009 21:24 WIB
Tiba di PP Muhammadiyah, Mega-Prabowo dan JK 'Disambut' Demo
Hery Winarno - detikPemilu
Jakarta - Capres dari Partai Golkar dan Hanura, Jusuf Kalla (JK) dan capres-cawapres dari PDIP dan Gerindra, Mega-Prabowo tiba di Gedung PP Muhammadiyah di Jl Menteng Raya, Jakarta. Kedantangan mereka 'disambut' demo puluhan aktivis 98.JK tiba terlebih dahulu sekitar pukul 21.15 WIB. Sementara Mega dan Prabowo tiba lima menit setelahnya. Ketiganya tidak banyak berkomentar. Namun, cawapres Prabowo tidak menampik soal kemungkinan seruan anjuran penundaan pilres."Ya kalau tidak beres (DPT) mungkin arahnya ke situ," Kata Prabowo singkat.Mega dan Prabowo pun langsung masuk ke gedung PP Muhammadiyah. Sementara JK-Wiranto telah menunggu di dalam.Sementara itu, puluhan aktivis 98 melakukan demo di depan Gedung PP Muhammadiyah. Mereka mendukung penundaan pilpres karena masalah DPT belum juga tuntas.( anw / anw )

Capres Bahas DPT (Kubu Mega Probo & JK-WIN0 Taufiq Kiemas Juga Hadir di Gedung PP Muhammadiyah

Minggu, 05/07/2009 21:37 WIB

Capres Bahas DPT Taufiq Kiemas Juga Hadir di Gedung PP Muhammadiyah

Hery Winarno - detikPemilu
Jakarta - Pertemuan para capres-cawapres minus SBY-Boediono di Gedung PP Muhamamdiyah ternyata juga dihadiri suami capres Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas. Taufiq tampak duduk santai menunggu hasil pertemuan yang berlangsung di lantai 2 gedung tersebut.Namun, pria asal Palembang ini enggan berkomentar jauh mengenai pertemuan yang dibahas oleh para capres-cawapres. "Kita tunggu saja nanti hasilnya," ujar Taufiq singkat di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Minggu (5/7/2009).Saat ini, pertemuan antara JK-Wiranto serta Mega-Prabowo masih berlangsung. Pertemuan berlangsung mulai pukul 21.30 WIB. Agenda utama yang mereka bahas adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum juga selesai.( anw / anw )

Denny Indrayana : Tak Ada Dasar Hukum Penundaan Pilpres

Minggu, 05/07/2009 21:53 WIB

Denny Indrayana: Tak Ada Dasar Hukum Penundaan Pilpres

Anwar Khumaini - detikPemilu
Jakarta - Wacana penundaan pemilihan presiden (pilpres) dianggap sebagai hal yang mustahil. Sebab, secara hukum tidak ada dasar untuk melakukannya."Secara hukum tidak ada dasar untuk melakukan penundaan pemungutan suara pilpres," kata Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bidang Hukum, Denny Indrayana melalui pesan singkatnya kepada detikcom, Minggu (5/7/2009).Denny mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pun telah siap melaksanakan hajatan lima tahunan tersebut. "KPU menyatakan telah siap dan akan tetap melaksanakan pilpres pada 8 Juli. Tanpa usul dari KPU, penundaan pemungutan suara tidak sah dilakukan," terang Denny.Denny menjelaskan, usul penundaan pilpres hanya dapat disampaikan KPU jika 40 provinsi di Indonesia tidak dapat melaksanakan pilpres, atau 50 persen pemilih terdaftar tidak dapat melaksanakan hak pilihnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 172 UU Pilpres."Semua syarat itu tidak terjadi, dan karenanya tidak ada dasar hukum untuk penundaan pemungutan suara," pungkas dosen hukum tata negara UGM tersebut.( anw / anw )