By redaksi
Selasa, 26-Mei-2009, 07:55:23 7 clicks
Netralitas TNI, adalah Harga Mati
SERANG – Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye KPU Kota Serang dr Yuliana Mardhotillah menegaskan, kepala daerah harus bersikap netral pada Pemilihan Presiden, Juli mendatang, mengingat kepala daerah harus menjalankan fungsi sebagai pelayan publik.
“Kalau kita melihat sepintas, ketidaknetralan dari kepala daerah yang juga sebagai pejabat Negara, terjadi karena konsekuensi dari jabatannya itu sendiri yang memiliki dua kapasitas,” ulas Yuliana, Senin (25/5). Diterangkan, dua kapasitas itu, yakni sebagai pejabat publik yang harus bersikap netral sementara di posisi lain ada pejabat privat yang mungkin memiliki kepentingan dalam Pemilu. Untuk itu, ia mengimbau kepala daerah untuk menjaga netralitas.
Diketahui, beberapa kepala daerah yang sudah menyatakan siap menjadi tim sukes capres dan cawapres, yakni Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan Walikota Cilegon Tb Aat Syafaat.
Pada bagian lain, di ajang Pilpres 2009 ini sejumlah mantan elit tentara juga terlibat dalm tim sukses capres/cawapres. Menurut Yuliana, beberapa kalangan menilai tentunya mereka memiliki akses yang lebih baik, entah itu kepada TNI secara institusi maupun terhadap intelijen.
Tetapi, lanjut Yuliana, ia berharap sekaligus yakin netralitas TNI dari sisi realitas menjadi harga mati yang tak dapat ditawar-tawar lagi, seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. “Di dalam UU tersebut dikatakan TNI dalam mereformasi diri sasarannya adalah terciptanya TNI yang tak terlibat politik praktis, taat hukum, sejahtera, dan profesional,” urainya. (cr-2)
Selasa, 26-Mei-2009, 07:55:23 7 clicks
Netralitas TNI, adalah Harga Mati
SERANG – Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye KPU Kota Serang dr Yuliana Mardhotillah menegaskan, kepala daerah harus bersikap netral pada Pemilihan Presiden, Juli mendatang, mengingat kepala daerah harus menjalankan fungsi sebagai pelayan publik.
“Kalau kita melihat sepintas, ketidaknetralan dari kepala daerah yang juga sebagai pejabat Negara, terjadi karena konsekuensi dari jabatannya itu sendiri yang memiliki dua kapasitas,” ulas Yuliana, Senin (25/5). Diterangkan, dua kapasitas itu, yakni sebagai pejabat publik yang harus bersikap netral sementara di posisi lain ada pejabat privat yang mungkin memiliki kepentingan dalam Pemilu. Untuk itu, ia mengimbau kepala daerah untuk menjaga netralitas.
Diketahui, beberapa kepala daerah yang sudah menyatakan siap menjadi tim sukes capres dan cawapres, yakni Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan Walikota Cilegon Tb Aat Syafaat.
Pada bagian lain, di ajang Pilpres 2009 ini sejumlah mantan elit tentara juga terlibat dalm tim sukses capres/cawapres. Menurut Yuliana, beberapa kalangan menilai tentunya mereka memiliki akses yang lebih baik, entah itu kepada TNI secara institusi maupun terhadap intelijen.
Tetapi, lanjut Yuliana, ia berharap sekaligus yakin netralitas TNI dari sisi realitas menjadi harga mati yang tak dapat ditawar-tawar lagi, seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. “Di dalam UU tersebut dikatakan TNI dalam mereformasi diri sasarannya adalah terciptanya TNI yang tak terlibat politik praktis, taat hukum, sejahtera, dan profesional,” urainya. (cr-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar