SBY DIMINTA TUNTASKAN MASALAH SOSIAL DI BANTEN

SBY Diminta Tuntaskan Masalah Sosial di Banten
By redaksi
Senin, 18-Mei-2009, 07:54:26 17 clicks


SERANG – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan mampu menuntaskan sejumlah masalah sosial yang ada di Banten, seperti kemiskinan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, apabila terpilih kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Juli mendatang.




Hal itulah yang menjadi salah satu faktor penting kenapa Gerakan Koalisi Kerakyatan (GKK) dideklarasikan di Banten. Acara deklarasi dilaksanakan di Gedung Korpri, Jl Jend A Yani, Kota Serang, Minggu (17/5).
Koordinator GKK Banten Didi Urip mengharapkan, SBY, jika terpilih kembali sebagai RI 1, mampu lebih mendorong aparat pemerintah, baik di pusat maupun daerah, agar bekerja keras mengejar ketertinggalan.
“Kami berharap Presiden SBY terus memberikan perhatian yang besar bagi pembangunan di Banten agar Banten dapat bersaing dengan daerah maju lainnya di Indonesia,” ujar Didi dalam sambutan pendeklarasian GKK Banten, kemarin.
Deklarasi yang digelar pukul 10.00 itu juga dihadiri ratusan warga dari berbagai daerah di Banten. Selain warga, deklarasi itu juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Banten, seperti mantan calon DPD, Taufiequrahman Ruki, serta Wakil Koordinator Nasional Koalisi Kerakyatan Yusuf M Marta.
Secara tegas, Didi mengatakan, GKK mendukung SBY sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres mendatang. Dikatakan, dukungan terhadap SBY tersebut diberikan agar para koruptor dapat diberantas dan rakyatpun dapat merasakan hasil dari pemerintahan yang bersih.
“Saya mengagumi SBY dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan menyeret sejumlah koruptor kelas kakap ke pengadilan. Kami menginginkan agar SBY terus melanjutkan program tersebut agar di masa mendatang tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tutur Didi.
Ia mengulas, SBY telah menunjukkan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan bangsa, termasuk Banten pada lima tahun kepemimpinannya. Program ekonomi kerakyatan, seperti BLT, KUR, dan PNPM Mandiri, menurut Didi, terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Bahkan, lanjutnya, pada masa kepemimpinan pasangan Boediono di Pilpres mendatang ini, harga BBM mengalami penurunan hingga tiga kali.
“Kami ingin program-program tersebut terus dilanjutkan. Karena itu, kami siap memenangkan SBY pada Pilpres nanti,” tegasnya. Ia mengatakan, deklarasi GKK di Banten merupakan deklarasi ketiga setelah sebelumnya di Jakarta dan Bandung.
Setelah Banten, deklarasi serupa juga akan dilakukan di Lampung Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Ambon. Diinformasikan, deklarasi tersebut akan dilakukan di 15 provinsi.
Pada kesempatan yang sama, Taufiequrahman Ruki juga secara resmi mendukung pasangan SBY-Boediono pada Pilpres mendatang. “Kepemimpinan SBY patut dilanjutkan, saya mendukung dengan ikhlas, SBY menjadi presiden,” tegasnya. Mantan Ketua KPK ini mengatakan, SBY betul-betul serius dalam memberantas korupsi dan tidak pernah mengintervensi KPK dalam melaksanakan tugas.
Ia membantah apabila dikatakan SBY lambat dalam menjalankan program-programnya. Ia justru menilai SBY telah bekerja secara cepat. Ruki sempat menyinggung adanya tiga pasangan capres dan cawapres, yakni Jusuf Kalla-Wiranto, SBY-Boediono, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto bakal memunculkan kompetisi sengit antar-pasangan. (cr-2)
23 Parpol Belum Serahkan Daftar Juru Kampanye
By redaksi
Kamis, 19-Maret-2009, 06:56:34 16 clicks


SERANG – Meski masa kampanye terbuka partai politik peserta Pemilu sudah memasuki hari ketiga, namun mayoritas parpol belum menyerahkan daftar nama tim kampanye masing-masing.


Ketua Pokja Kampanye dan Sosialisasi KPU Banten Nasrullah mengatakan, hingga Rabu (18/3), KPU Banten mencatat, masih ada 23 parpol yang belum menyerahkan daftar tim kampanye.
Ia memaparkan, ke 23 parpol tersebut adalah, Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Kedaulatan (PK), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Pemuda Indonesia (PPI).
Selain itu juga, Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Pelopor, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI), dan Partai Sarikat Indonesia (PSI).
“Dua parpol lainnya, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme dan Partai Buru, sudah memutuskan untuk tidak menggelar kampanye,” pungkas aktivis KNPI Kabupaten Serang ini. (esl)
APBD Banten Defisit Rp 145,69 M
By redaksi
Sabtu, 17-Januari-2009, 08:10:44 103 clicks


SERANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2009 defisit sebesar Rp 145,69 miliar.


Hal ini karena pendapatan daerah hanya Rp 2,220 triliun sementara belanja daerah sebesar Rp 2,366 triliun.
Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Harian Panitia Anggaran Legislatif (PAL) DPRD Banten Agus Puji Rahardjo dalam paparannya pada Rapat Paripurna Pengesahan APBD Banten Tahun 2009 di Ruang Paripurna DPRD Banten, Jumat (16/1).
Kata Agus, pendapatan daerah pada APBD 2009 sebesar Rp 2,220 triliun lebih kecil dibanding belanja daerah yang Rp 2,366 triliun. “Dengan demikian APBD Banten tahun 2009 mengalami defisit (kekurangan-red) sebesar Rp 145,698 miliar,” ungkapnya.
Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2008. “Defisit sebesar Rp 145,698 miliar akan ditutupi dengan SILPA 2008,” katanya.
Terkait detail pos-pos anggaran pada APBD 2009 yang mencapai Rp 2,366 triliun, Agus menjabarkan, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,135 triliun dan belanja langsung Rp 1,230 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp 304,642 miliar, belanja hibah Rp 61,591 triliun, belanja bantuan sosial Rp 39,356 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp 575,185 miliar, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 150 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 5 miliar.
Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai Rp 84,985 miliar, belanja barang dan jasa Rp 488,812 miliar, dan belanja modal Rp 657,041 miliar.
Paparan Ketua PAL DPRD Banten mengenai besaran APBD serta pos-pos belanjanya mendapat persetujuan dan sejumlah catatan terkait saran dan kritik dari seluruh fraksi di DPRD Banten.
Arman Rachim, juru bicara Fraksi PDIP, memberi catatan agar Pemprov Banten melaksanakan anggaran untuk mendukung fungsi pendidikan dan kesehatan secara optimal.
“Selain itu, terkait upaya Pemprov Banten mencapai Banten Terang 2012 sepertinya akan sulit dilaksanakan untuk mengupayakan melalui upaya-upaya penggalian potensi yang dimiliki Banten. Sehingga, pencapaian Banten Terang 2012 tidak mengorbankan anggaran lainnya,” ujar Arman.

FBBPU NILAI CACAT HUKUM
Sementara itu, Fraksi Bulan Bintang Peduli Ummat (FBBPU) yang sebelumnya meminta pengesahaan APBD 2009 ditunda, dalam kata akhir yang dibacakan sekretaris fraksinya, Encep Indra Permana, akhirnya menyatakan setuju RAPBD disahkan, meski kata akhirnya hanya ditandatangani sekretaris FBBPU.
Lima Anggota FBBPU yang semula hadir dalam ruang rapat paripurna hanya Encep Indra Permana yang mengikuti rapat. Saris Priada Rahmat, salah satu anggota FBBPU yang pada awal pembukaan rapat hadir meninggalkan tempat tanpa alasan jelas.
Ketua FBBPU Buety Nasir menyatakan, kata akhir yang dibacakan Encep Indra bukan kata akhir FBBPU, tapi pernyataan pribadi sebagai anggota dewan dari PKPB. “Fraksi tidak pernah ada rapat penetapan kata akhir,” ujarnya.
Dia menilai bahwa APBD tahun 2009 cacat hukum, karena salah satu kata akhir fraksinya ilegal karena tidak ditandatangani baik oleh ketua maupun wakil ketua FBBPU. (ila)