Bom Marriot & Ritz-Carlton
Bagus Budi Pernah Dibui 3 Tahun Karena Sembunyikan Noordin M Top
Didit Tri Kertapati - detikNews
"Bagus Budi Parnoto atau Urwah pernah divonis 3 tahun 6 bulan karena menyembunyikan Azahari dan Noordin M Top," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (19/8/2009).
Bagus sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Mei 2005 karena membantu dan menyembunyikan 2 buronan asal Malaysia yang terlibat dalam pengeboman Hotel Marriott 2003 lalu. Dia dijerat dengan pasal 13 huruf b Perpu RI No. 1/2002 jo pasal 1 UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
"Kemudian dia bebas dan kembali terlibat," tambah Nanan.
Saat persidangan itu dari tangan Bagus, pengadilan juga menyita buku yang ditulis tangan dengan judul "Tugas ke Depan" dan menyita sebuah HP merek Nokia beserta SIM Card dan membayar biaya sidang Rp 2.500. (ndr/lrn)
Rabu, 19/08/2009 23:30 WIB
Berebut Ketum Golkar
DPD Palembang Dukung Surya Paloh
Taufik Wijaya - detikNews
Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang M Yansuri yang ditemui di kantornya, Jalan POM IX Palembang, Rabu (19/08/2009), mengatakan alasan memilih Surya Paloh karena bos Media Group itu sudah lama berkiprah di organisasi kepemudaan.
Selain itu, katanya, ia tidak punya kaitan jabatan di pemerintahan seperti
menjadi menteri atau apapun. Yansuri mengakui bahwa ada banyak calon yang muncul, selain Surya Paloh, ada Aburizal Bakrie, Yuddy Crisnandy, Ferry Mursidan Baldan dan yang terakhir adalah Tommy Suharto (Hutomo Mandala Putra).
"Namun yang paling cocok adalah Surya Paloh bila dari pendapat DPD Partai Golkar Kota Palembang," katanya.
Dijelaskan Yansuri, memimpin partai ke depan tidaklah mudah. Harus mampu
mengurus partai selain mampu mendanai partai tersebut. Dengan demikian
diperlukan figur yang secara ekonomi mapan.
Terkait dengan dukungan dari kepengurusan yang lain, Yansuri mengatakan belum mengetahui. Terdapat mekanisme yang mempertemukan pendapat masing-masing dari DPD Partai Golkar, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saat ini, kata Yansuri, belum pernah ada pembicaraan atau rapat internal ditingkat kepengurusan di DPD Partai Golkar di Sumsel.
"Dengan DPD Partai Golkar kabupaten dan kota punya hak suara, maka terbuka
peluang untuk menentukan sikap sendiri dalam menentukan pemilihan pimpinan
partai," kata Yansuri.
(tw/lrn)
Rabu, 19/08/2009 22:02 WIB
Pertemuan Utusan SBY dan Mega Tak Bicarakan Koalisi
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
"Ini melanjutkan pembicaraan sebelumnya, di mana sebelumnya sudah ada pembicaraan terkait legislatif dan MPR. Yang pasti pertemuan ini tidak membicara koalisi," kata Sekjen PDIP Pramono Anung usai pertemuan selama sejam di rumah Mega, Jl Teuku Umar, Jakpus, Rabu (19/8/2009).
Pertemuan juga dihadiri oleh Taufiq Kiemas selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Syarif Hasan.
Sementara itu Hadi Utomo menjelaskan kedatangannya ke rumah Mega hanya untuk silaturahmi.
"Intinya kami bersilaturahmi karena mengurus bangsa yang besar ini perlu bersama-sama. Kita lihat kemarin Pak prabowo mengucapkan selamat," katanya.
Pramono membeberkan, dalam pertemuan tertutup tersebut Taufiq Kiemas juga mengucapkan selamat atas terpilihnya SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden 2009-2014.
"Ya ada ucapan selamat dari Pak Taufiq mewakili keluarga," pungkasnya.
(lrn/asy)
Rabu, 19/08/2009 20:15 WIB
Di Serang, Polisi Amankan Suami Istri Bercelana Ngatung dan Bercadar
Alamsyah - detikNews
Kejadian ini bermula ketika Daud (suami) dan Karsiti (istri) sedang melakukan salat Ashar di Masjid Al-Barokah, Kampung Kandinding, Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Serang, Banten, Rabu (19/8/2009) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat aparat desa menanyai identitas mereka, keduanya pun kebingungan dan menjawab berbelit-belit.
Menurut Sekdes Kibin, Juhdi, Daud berperawakan sekitar 160 cm, berjenggot, memakai peci putih, berbaju koko dan bercelana panjang ngatung. Sementara itu, Karsiti mengenakan jilbab lengkap dengan cadar berwarna hitam. Mereka pun membawa dua orang anaknya yang masih kecil.
Saat diperiksa KTP-nya, Daud ternyata bernama asli Karmin. Di KTP yang dikeluarkan di Bekasi itu, Daud dan Karsiti tercatat kelahiran Cilacap.
Saat ditanya hendak kemana, Karsiti pun kebingungan. "Saya dari Bekasi, nggak tau nih suami saya mau ke mana." Keduanya pun akhirnya didatangi petugas Polsek Cikande dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi.
(lrn/asy)
Rabu, 19/08/2009 20:01 WIB
SBY Kirim Utusan Temui Mega
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Pantauan detikcom, rombongan Hadi Utomo tiba di kediaman Mega sekitar pukul 19.20 WIB. Hadi dan Syarief yang mengenakan kemeja batik ini langsung disambut hangat oleh Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo dan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.
Sementara di dalam rumah sudah menunggu Megawati yang ditemani Taufiq Kiemas dan beberapa pengurus DPP PDIP. Tidak ada wawancara sebelum utusan SBY ini bertemu Megawati dan Taufiq karena keduanya langsung masuk setelah menjawab pertanyaan wartawan sekenanya.
"Ini silaturahmi biasa saja," kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan yang mencecar maksud tujuannya datang ke rumah Mega, Rabu (19/8/2009).
Saat didesak apakah kedatangannya terkait jatah menteri yang akan diberikan SBY kepada PDIP dan pos ketua MPR untuk Taufiq Kiemas, dengan singkat Hadi mnejawab, "Ohh ... nggak," jawabnya langsung masuk ke dalam rumah Mega.
(yid/lrn)
Rabu, 19/08/2009 19:41 WIB
Muktamar NU di Makassar
Sudah Pimpin 2 Periode, Hasyim Tidak Akan Maju
Muhammad Nur Hayid - detikNews
Pernyataan Hasyim ini untuk menjawab keraguan publik soal bursa calon ketua umum PBNU periode 2010-2015.
"Sudah sering saya kemukakan bahwa saya tidak akan nyalon lagi dalam muktamar nanti. Keputusan saya ini sudah final, saya tidak akan nyalon lagi meskipun tidak ada pembatasan masa jabatan," kata Hasyim kepada detikcom, Rabu (19/8/2009).
Menurut Hasyim, keputusan untuk tidak mencalonkan lagi sebagai ketua umum PBNU karena menghargai sistem kaderisasi di organisasi NU. Hal itu juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi munculnya kader-kader muda yang lebih gesit dan cekatan dalam memimpin NU.
"Sikap saya yang tidak maju itu karena didasari maksud untuk memberikan kesempatan kepada para kader NU lainnya. Saya ingin jadikan NU ini republik, bukan kerajaan," katanya.
Hasyim berharap dengan tidak majunya dalam bursa calon ketua umum, banyak kader muda potensial yang akan melanjutkan pengabdiannya di NU. Namun Hasyim berpesan agar pergantian kepemimpinan NU tidak menjadikan arah perjuangan dan aqidah NU menjadi berubah.
"Saya berharap pergantian pengurus tidak menjadikan perubahan haluan NU. Biarkan yang berubah itu hanya kepemimpinannya," kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang ini.
Saat ditanya apakah pernyataanya untuk tidak maju lagi ini karena sedang mengincar jabatan di pemerintahan seperti Menteri Agama, dengan tegas Hasyim menjawab, tidak.
"Saya ini tidak ada tampang untuk jadi menteri agama. Dan perlu dicatat, tidak ada konsultasi apapun dari PBNU kepada mandataris (presiden terpilih) terkait masalah jabatan," pungkas Hasyim.
(yid/nwk)
Rabu, 19/08/2009 19:24 WIB
PBNU Launching Muktamar ke-32 di Makassar
Muhammad Nur Hayid - detikNews
Menurut ketua panitia muktamar KH Said Agil Sirajd, panitia sudah mulai melaksanakan program kerja kepanitiaannya sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, panitia sudah bekerja dan berkoordinasi dengan panitia lokal di Makassar.
"Kami sudah menyusun dan melengkapi draft Surat keputusan (SK) kepanitiaan demi memenuhi tuntutan pemberi mandat yang terdiri dari para pengurus Tanfidziyah dan Syuriyah di PBNU," kata Said di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (19/8/2009).
Materi Muktamar Sudah Siap
Dalam kesempatan ini, Said juga mengungkapkan kesiapan materi muktamar yang sudah dikirimkan oleh para Pengurus Wilayah nahdlatul Ulama (PWNU). Draft kiriman PWNU ini sudah diolah oleh panitia untuk dijadikan materi final muktamar.
"Pada pembahasan bidang diniyyah waqi'iyyah, panitia meloloskan pembahasan mengenai hukum penundaan penyelenggaraan jenazah, batasan minimal usia menikah dan transaksi elektronik. Selain itu, pencurian ikan di laut juga akan menjadi fokus bahasan," terang Said Agil
Lebih lanjut, Said menyatakan, komisi diniyyah waqiiyyah akan berusaha mewujudkan konsepsi mengenai taqlid manhaji (rumusan taklid) dan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), yang selama ini hanya sebatas wacana di kalangan para ulama NU.
(yid/ndr)
Rabu, 19/08/2009 18:56 WIB
Sambut Munas, DPD Golkar Pastikan Riau Bebas Asap
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
"Kesiapan sampai saat ini sudah 80 persen. Bahaya asap tidak perlu dikhawatirkan lagi," Ujar Rusli usai menghadiri sidang Paripurna Khusus DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2009)
Rusti mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengatasi masalah asap ini. Menurutnya, hasil pengamatan BMKG Riau menunjukkan, bulan Oktober sudah musim hujan sehingga potensi serangan asap akan mengecil atau bahkan tidak ada lagi.
"Kami sudah koordinasi. Menurut laporan BMKG, bulan Oktober akan hujan sehingga tidak ada asap lagi," ungkap Rusli meyakinkan.
Mengenai majunya Tommy Soeharto dalam Munas di daerahnya besok, Rusli berkomentar datar. "Saya pikir siapa saja boleh maju. Nanti tergantung apakah memenuhi syarat atau tidak," katanya sembari melenggang meninggalkan Gedung Dewan. (van/yid)
Rabu, 19/08/2009 18:52 WIB
Minum Bir di Malaysia
Kartika Sari Shukarno Dihukum Cambuk Pekan Depan
Rachmadin Ismail - detikNews
Daily Mail
Seperti diberitakan laman Malaysia Star, Rabu (19/8/2009), ia akan dihukum 6 kali cambukan rotan dan denda 5.000 RM. Hukuman ini ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Syariah Malaysia.
Kasus ini berawal ketika Kartika tertangkap basah meminum bir di sebuah kafe tahun lalu. Ia ditangkap oleh polisi yang menangani hukum syariah di Malaysia.
Sebelum dicambuk, model paruh waktu itu akan terlebih dahulu ditahan selama sepekan. Setelah menjalani hukuman cambuk, ia akan segera dibebaskan.
(mad/anw)
Rabu, 19/08/2009 18:44 WIB
Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton
'Gerebek' Kendal, Polisi Tak Temukan Rumah Ario Sudarsono
Triono Wahyu Sudibyo - detikNews
dok detikcom
Rombongan yang dipimpin langsung Kapolres Kendal AKBP Sugihardi datang dengan mengendarai tiga mobil, yang terdiri dari satu mobil ranger dan dua kijang.
Di belakang mobil, beberapa polisi dan anggota TNI ikut serta. Karena tak tahu alamat orang yang dicari, mereka mampir ke rumah kades setempat.
Polisi sempat berdialog secara tertutup dengan kades, camat Patean, dan beberapa warga. Namun usai pertemuan, kapolres enggan memberikan keterangan. Polisi meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.00 WIB.
Oleh Mabes Polri, salah satu alamat tinggal Ario adalah di Dukuh Gamping, Rt 08/ 02 Desa Sidokumpul, Patean, Kendal. Namun ternyata alamat itu palsu. Selain itu, nama Ario atau aliasnya tak ditemukan.
"Kalau alamatnya seperti itu, yang benar ya Rt 08/03. Atau Rt 08/02 tapi dukuhnya bukan Gamping," kata Kades Sidokumpul, Numbang, di rumahnya, Rabu (19/8/2009).
Numbang yakin nama Ario atau aliasnya tidak ada di wilayahnya. Pasalnya, sebelum polisi datang, dia mengecek buku kependudukan. (try/djo)
Rabu, 19/08/2009 18:16 WIB
Mahfud MD Risaukan Tidak Adanya Pengawasan Terhadap Hakim MK
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
"Saya ragu 15 tahun atau 20 tahun ke depan apakah kualitas hakim masih bisa dipertahankan. Saya risau karena MK tidak ada yang mengawasi," ujar Ketua MK Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Buku Karya 3 Hakim Konstitusi dan Peluncuran Website Pribadi Ketua MK di Aula Gedung MKRI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2009).
Mahfud menyayangkan pasal pengawasan Komisi Yudisial (KY) kepada MK yang sekarang ini tidak bisa dihidupkan kembali, kecuali dengan adanya amandemen konstitusi. Menurutnya, hakim MK juga harus diawasi dan tidak boleh diistimewakan.
Dulu ketika MK memutus bahwa hakim MK tidak bisa diawasi oleh KY, Mahfud yang kala itu menjadi anggota DPR, mengatakan dirinya termasuk sebagai orang yang marah dan tidak puas mengapa penafsirannya bisa demikian.
"Jika ada gagasan amandemen kelima UUD, saya yang pertama mengusulkan agar hakim konstitusi diawasi KY. Kalau bisa kita jadi punya checks and balances. Saya akan mengusulkan agar dalam pasal 24b UUD, KY itu tidak hanya mengusulkan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim, tapi juga mengawasi hakim konstitusi dan semua hakim," jelasnya.
Mahfud mengkhawatirkan semakin lama idealisme hakim akan semakin luntur. Dirinya khawatir jika tidak diawasi hakim akan bertindak sewenang-wenang nantinya.
Mahfud juga berpendapat agar proses seleksi hakim konstitusi yang berasal dari unsur DPR tidak diseleksi sendiri oleh DPR. Tetapi dititipkan kepada sebuah lembaga independen yang dibentuk secara ad hoc. Contohnya, lanjut dia, jika sekarang ada hakim konstitusi yang kosong dan diisi penggantinya dari DPR, maka bisa dibentuk lembaga ad hoc dari luar DPR dan DPR tinggal mengesahkan
saja.
"Karena kalau DPR itu bisa dipolitisir. Siapa yang punya hubungan politik dan kapasitas DPR tidak memiliki kemampuan untuk menggelar fit dan proper test," ucap dia.
(nvc/anw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar