Selasa, 18/08/2009 13:16 WIB
Bahas Putusan MK & MA, KPU Rapat Malam Nanti
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rapat pleno terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Rapat termasuk membahas kemungkinan melakukan revisi atas peraturan yang dibatalkan kedua institusi tersebut.

"Nanti malam pukul 21.00 WIB, sebelumnya jam 20.00 WIB kita ke Istana dulu menyerahkan laporan penetapan capres terpilih ke Presiden SBY," kata Anggota KPU I Putu Gede Artha kepada wartawan di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2009).

Sementara Ketua KPU Hafiz Anshari menerangkan, rapat yang akan digelar di Cisarua, Bogor itu akan membahas soal langkah yang diambil KPU selanjutnya pasca putusan MK dan MA. Hal itu agar peraturan yang ditetapkan KPU sejalan dengan putusan MK dan MA.

"Untuk putusan MA memang tidak berlaku surut dan itu sudah selesai cuma ada pasal-pasal yang harus dicabut itu yang akan dibahas. Sehingga MK bisa jalan MA juga tidak diabaikan," jelasnya.

Hafiz menjelaskan, putusan MA memerintahkan KPU untuk melakukan revisi atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008. Namum, KPU sendiri belum memastikan kemungkinan terjadinya revisi tersebut.

KPU akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengundang pakar-pakar untuk meminta pendapat termasuk melakukan pembicaraan dengan MK dan MA.

"Memang ada tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tapi revisi peraturan itu tergantung rapat pleno nanti," kata Hafiz.

KPU akan melakukan rapat internal pada 18-19 Agustus sebelum nantinya mengadakan rapat terbuka untuk menetapkan anggota DPR terpilih.

(ape/iy)
Selasa, 18/08/2009 13:22 WIB
Jasad Masih Utuh Selama 26 Tahun
Makam Kiai Abdullah Ramai Diziarahi
M. Rizal Maslan - detikNews

Foto: Rizal/detikcom Tangerang - Saat dilakukan pembongkaran makam, jasad Kiai Abdullah Mukmin masih utuh. Padahal usia jasad tersebut sudah 26 tahun. Kini, makam barunya pun sering didatangi warga, baik yang ingin berziarah atau hanya ingin melihat saja.

"Sejak dua minggu ini, banyak orang yang datang ke sini, ada yang penasaran pingin tahu dan berziarah," kata Mukhtar Ali saat ditemui detikcom di makam almarhum KH Abdullah Mukmin di Jl Garuda Pintu Air, RT 03 RW 02 Kelurahan Juru Mudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Selasa (18/8/2009).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang melakukan penggusuran tanah terkait pelaksanaan proyek pelebaran jalan di Benda. Proyek pelebaran jalan ini untuk membuka akses lebih lebar menuju Bandara Soekarno-Hatta yang memang tidak jauh dari lokasi pemakaman itu sendiri.

Mukhtar, yang merupakan putra sulung almarhum KH Abdullah Mukmin mengatakan, lokasi kuburan awal ayahnya ini berada di Mushollah An-Najat. Lokasinya di bibir Kali Ciajane dan tidak jauh dari Ponpes As-Ashidiqiah II milik KH Iskandar SQ.

"Saat dibongkar keluarga dan masyarakat di sini tidak tahu. Namun waktu mengetahui kondisinya baru heboh, semua orang pada berdatangan termasuk wartawan," ujar Mukhtar polos.

Bahkan, Mukhtar mengatakan, Kapolresta Tangerang sampai tiga kali datang
dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil rekaman pembongkaran dan kondisi jasad yang diyakini sebagai orang alim dan saleh itu.

"Waktu dibongkar kain kafan yang melilit di tubuh Bapak masih utuh dan berwarna putih. Saya sempat lihat wajahnya, masih seperti 26 tahun waktu dikubur, nggak berubah. Badannya juga masih seperti dulu, cuma rambutnya agak memutih. Baunya sangat wangi sekali," terangnya.

Diakui Mukhtar, sosok ayahnya selama ini dikenal sebagai seorang guru. Abdullah datang ke Juru Mudi pada tahun 1950-an, setelah belajar di Darul Ulum, Makkah, selama 25 tahun. Abdullah yang memiliki dua istri dan dikarunia 6 putra.

Saat tiba di Juru Mudi, Abdullah pun mendirikan madrasah ibtidaiyah yang diberi nama Islahuddiniyah, yang berada di depan rumahnya. Kini madrasah ini dikelola oleh putranya, Abdul Zibaqi. Madrasah ini pun sebagian tergusur dan tengah dalam pembangunan.

"Karena kemampuan dan ilmu agama yang Bapak miliki, Bapak sempat dipercaya pemerintah dan negara untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama di Tangerang," terangnya.

Abdullah, lanjut Mukhtar, selain mengajar mengaji kepada warga masyarakat,
juga sering memberikan pertolongan untuk menyembuhkan penyakit. "Tapi Bapak tidak pernah mau mengajarkan ilmu pengobatan itu. Bapak maunya mengajar ngaji saja," tandasnya.

Saat ini, lokasi makam KH Abdullah Mukmin letaknya digeser beberapa meter
ke sekitar perumahan keluarganya. Di makam itu ada tiga, yaitu KH Abudllah
Mukmin, putra keduanya bernama M Subur dan satu kuburan yang belum diberi nisan.

Apakah ada pergantian rugi atas pembongkaran itu? "Saya tidak mau menerima uang sepeser pun, walau ditawari. Kami ikhlas untuk memindahkannya," jawab Mukhtar bijak. (zal/mad)

Selasa, 18/08/2009 13:24 WIB
Pemeriksaan Orang Bercadar
Mabes Polri: Siapa pun Yang Dicurigai Kita Cek
Didit Tri Kertapati - detikNews

Jakarta - Mabes Polri mengaku tidak memberikan instruksi terkait pemeriksaan terhadap orang bercadar. Instruksi terkait pemburuan Noordin M Top hanya menyebutkan agar memeriksa siapa pun orang yang dicurigai.

"Kalau yang dicurigai siapapun, yang berkaitan bercadar kita cek," kata Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (18/8/2009).

Sulistyo menegaskan, polisi tidak akan melakukan razia terhadap perempuan bercadar. "Masa wanita bercadar dirazia?" tanyanya retorik.

Sementara itu Kapolres Bekasi Kombes Pol Mas Guntur Laope menyatakan, pemeriksaan orang bercadar hanya dilakukan pada individu yang dicurigai. "Yang dicurigai saja. Berdasarkan informasi intelijen dan reserse," tutupnya.
(ndr/iy)
Selasa, 18/08/2009 13:25 WIB
Bawaslu Ingin Pegang Peluit Tindak Pelanggaran Pemilu
Hery Winarno - detikNews

Ilustrasi Jakarta - Meski pemilu sudah selesai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih memiliki banyak pekerjaan rumah alias PR. Misalnya, masih ada ratusan pilkada di berbagai daerah.

Bawaslu pun ingin berbenah dan memiliki kewenangan menindak pelanggaran pemilu. "Kami ingin pegang peluit," kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini.

Hal itu disampaikan Hidayat usai penepatan pasangan capres dan cawapres terpilih di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2009).

Hidayat berharap, kewenangan yang ada di tangan Bawaslu dapat berjalan maksimal dalam berbagai penyelenggaraan pilkada. "Pada tahun 2010 akan ada 245 pilkada dan 7 pemilihan gubernur," lanjutnya.

Hidayat menyadari masih banyak kekurangan di Bawaslu. Terutama masalah pengentasan laporan-laporan soal pelanggaran pemilu.

"Kami berusaha meningkatkan mutu pengawasan Bawaslu terutama di pengadilan yang selama ini terhambat di sana-sini. Kami harap setiap laoran kami bisa ditindaklanjuti," katanya.

(nal/ken)
Selasa, 18/08/2009 13:35 WIB
18 Agustus Harus Jadi Momen Kesadaran Berkonstitusi
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Dalam rangka menumbuhkkan kesadaran berkonstitusi, tanggal 18 Agustus
telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi. Penetapan ini dilakukan dalam
bentuk penandatangan deklarasi oleh beberapa pimpinan lembaga negara pada 18 Agustus 2008.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dengan ditetapkannya setiap tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi maka menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk terus menggelorakan cinta dan kesadaran berkonstitusi.

"Memperingati Hari Konstitusi untuk dapat memberikan makna yang dalam
terhadap arti penting konstitusi itu sendiri," kata Hidayat dalam sambutan
tertulisnya memperingati Setahun Hari Konstitusi, Senin (18/8/2009).

Penetapan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi tertuang dalam Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 2008.

Dalam momen setahun Hari Konstitusi ini, MPR menggelar beberapa acara
seperti Seminar Nasional, Silaturahim dan Cerdas Cermat UUD 1945. Presiden
SBY dijadwalkan akan memberi kata sambutan dalam Silaturahim dan pembukaan Grand Final Cerdas Cermat yang diikuti oleh siswa siswi SMA di seluruh Indonesia ini.

UUD 1945 yang menjadi konstitusi Negara Republik Indonesia sampai hari ini,
lahir sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu 18 Agustus 1945 atas
prakarsa Ir Soekarno dan Moh Hatta selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam perjalanan RI, telah berlaku beberapa undang-undang dasar atau
konstitusi. Antara lain UUD 1945 yang berlaku 18 Agustus 1945-27 Desember
1945. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku 27
Desember 1945-17 Agustus 1950 di seluruh Negara Bagian RIS.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku 17
Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian dari 5 Juli 1959 sampai
sekarang, konstitusi Indonesia kembali ke UUD 1945. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 tahap yakni pada 1999, 2000, 2001 dan 2002.

(lrn/mad)

Selasa, 18/08/2009 13:43 WIB
Bahan Peledak di Jombang & Banten Bukan Bom
Didit Tri Kertapati - detikNews

Jakarta - Bahan peledak di Jombang, Jawa Timur dan Banten, Tangerang, Banten tidak terkait bom. Bahan peledak di Jombang merupakan bahan pembuat mercon. Sedangkan di Banten untuk ikan.

"Barang itu untuk mercon terdiri dari dua jenis yaitu sulfur dan grom. Sedangkan di Banten dia buat bahan bom untuk ikan," ujar Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2009).

Menurut Sulistyo, satu orang ditangkap atas pembuatan 30 kg bahan pembuat mercon. Sedangkan di Banten polisi menemukan 1 orang tewas atas bahan peledak yang dia buat sendiri.

"Keduanya itu bukan kaitannya dengan bom seperti di Bekasi dan lainnya," tegas dia.

Sementara soal ditemukannya bahan peledak di Bogor, Jawa Barat menurut Sulistyo dikategorikan sebagai bahan kimia. Polisi juga belum menangkap pihak yang bertanggung jawab atas bahan peledak itu.

"Untuk yang di Bogor, belum ada yang ditangkap. Barang bukti sudah ditangani Densus dan Tim Gegana Mabes Polri," tandas Sulistyo.

(nik/iy)
Selasa, 18/08/2009 13:43 WIB
Penggerebekan di Temanggung
Djahri Bertemu Din Syamsudin
Bagus Kurniawan - detikNews

dok detikcom Video Terkait
Drama Penggepungan di Temanggung
Foto Terkait
Proses Penggerebekan Rumah Teroris Yogyakarta - Djahri, pemilik rumah yang dijadikan tempat persembunyian tersangka teroris Ibrohim, bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup di kantor PP MUhammadiyah, Yogyakarta.

Djahri tiba di kantor PP Muhammadiyah, Jl Cik di Tiro, Yogyakarta, sekitar pukul 12.57 WIB, Selasa (18/8/2009). Dia datang bersama istri dan sejumlah Pengurus Daerah Muhammadiyah Temanggung dengan menggunakan kendaraan dinas RS PKU Muhammdiyah Temanggung, Suzuki APV AA 8414 JE.

Saat tiba di kantor PP Muhammadiyah, tidak ada komentar yang keluar dari mulut Djahri. Pensiunan guru SMP Muhammadiyah Kedu itu langsung memasuki ruang kerja Din Syamsudin. Dalam kesempatan itu, Djahri mengenakan kemeja berwarna krem.

Belum ada keterangan resmi mengenai agenda pertemuan Djahri dengan Din Syamsudin. Namun berdasarkan data di buku tamu, Djahri datang untuk menjelaskan kronologi penangkapan Ibrohim di rumahnya, Desa Beji, Kelurahan Kedu, Temanggung.

Seperti diketahui, Ibrohim tewas dalam penggerebekan yang dilakukan Densus 88 Mabes Polri, pada 8 Agustus. Ibrohim yang bersembunyi di rumah Djahri, tewas tertembak setelah dikepung selama 17 jam.

Penggerebekan tersebut membuat rumah Djahri porak-poranda. Djahri juga sempat ditahan beberapa hari oleh polisi. Dia dibebaskan karena dinilai tidak tahu menahu soal aksi terorisme Ibrohim.
(bgs/djo)

Selasa, 18/08/2009 13:58 WIB
Identitas 4 Buron Anak Buah Noordin Dirilis Rabu
Didit Tri Kertapati - detikNews

Video Terkait
Jenazah Nana Dibawa ke Pandeglang
Foto Terkait
Jenazah Nana Dibawa ke Pandeglang Jakarta - Foto, nama, peran dan identitas 4 orang teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) akan diumumkan kepolisian pada Rabu 19 Agustus 2009. Mereka adalah kaki tangan Noordin M Top.

"Berkaitan dengan DPO yang 4 orang, besok kita akan informasikan secara lengkap. Mulai dari foto, nama, peran dan termasuk identitas dia seperti apa," kata Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2009).

Ketika ditanya pukul berapa akan diumumkan, Sulistyo menjawab masih menunggu keterangan dari Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna.

"Tunggu Pak Kadiv dulu," sahut dia. Nanan Soekarna saat ini diketahui masih berada di Bali.

Buron itu diduga berinisial SJ, AS alias Aj, BPP alias Ur dan MS alias Ai. SJ adalah Saifuddin Jaelani, perekrut 'pengantin'

(aan/nrl)

Selasa, 18/08/2009 13:59 WIB
Tommy Siap Jadi Ketum Golkar
Burnap: Boleh, Bagus Itu
Gunawan Mashar - detikNews

Jakarta - Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam bursa kursi ketua umum Partai Golkar. Hal ini mendapat respon positif dari kalangan pengurus DPP Golkar.

"Boleh, bagus itu menambah orang yang minat Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu kepada wartawan usai menghadiri acara seminar sehari berjudul "Golkar Bangkit" di Hotel Sultan, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (18/8/2009).

Burnap, sapaan akrab Burhanuddin, menjelaskan, keikutsertaan Tommy dalam bursa ketum Golkar akan membuat persaingan semakin seru. Selain nama-nama yang telah ada, nama Tommy juga patut diperhitungkan.

"Apalagi sekarang sudah ada orang seperti Aburizal Bakrie, seorang intelektual dan terkaya no 5 pasti punya niat untuk memimpin partai Golkar. Juga ada Surya Paloh yang mempunyai grup besar juga punya minat. Kalau perlu lebih banyak lagi yang maju yang punya jaringan dan pengalaman organisasi," jelasnya.

Burnap menerangkan, kembalinya Tommy dalam panggung politik bisa membuat gairah politik di Golkar semakin hidup. Terlebih kemungkinan masuknya kembali keluarga cendana. "Bisa saja, selama UU tidak membatasi," imbuhnya.
(ape/iy)

Selasa, 18/08/2009 14:29 WIB
Densus 88 Tangkap Ali yang Diduga Penyalur Dana Teroris
Reno Nugraha - detikNews

dok detikcom Kuningan - Densus 88 Mabes Polri dikabarkan kembali menangkap seseorang pria yang diduga terlibat jaringan terorisme di Desa Cirendang, Kecamatan Cirendang, Kuningan Jawa Barat. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan Iwan, yang diduga sebagai kurir penyaluran dana teroris di Indonesia.

Informasi yang diterima detikcom, orang yang ditangkap Densus 88 Mabes Polri itu bernama Ali Muhammad. Pria yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Cirendang, Kecamatan Cirendang, Kuningan, Jawa Barat, dicokok Selasa (18/8/2009), pagi.

"Dia (Ali) keturunan Arab dan baru satu bulan tinggal di desa tersebut," kata sumber detikcom.

Kapolres Kuningan, AKBP Nurullah, menolak berkomentar saat dikonfirmasi mengenai kabar penangkapan itu. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan Densus 88 Mabes Polri.

"No Comment. Kami hanya bertugas memback-up saja," ujar Nurullah.

Namun informasi lain yang diterima detikcom, penangkapan Ali Muhammad dilakukan di kawasan Nagrek, Garut.


(djo/asy)

Selasa, 18/08/2009 14:43 WIB
SBY: Tak Perlu Setiap Saat Lakukan Amandemen UUD
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 tidak perlu dilakukan manakala undang-undang sebagai produk hukum yang berada di bawah UUD masih bisa menjadi sarana memuat aturan. Sebab, UUD memuat norma-norma umum kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan norma rinci.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya memperingati Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/82009).

"Tak mungkin tuangkan segala sesuatu dalam konstitusi. Manakala yang ingin kita atur bisa kita atur dalam undang-undang, tidak perlu setiap saat lakukan perubahan UUD," kata SBY.

SBY menambahkan, norma-norma dalam konstitusi juga harus tegas dan jelas. Tidak boleh ada pasal-pasal yang bisa ditafsirkan secara beragam atau multitafsir.

"Akan lemah kalau pasal UUD bisa ditafsirkan dalam ruang yang luas," tegasnya.

Dalam peringatam Hari Konstitusi yang jatuh tepat hari ini, SBY juga mengajak masyarakat Indonesia untuk sejenak melakukan refleksi kesejarahan.

"Berpikir bersama bagaimana konstitusi kita, UUD RI 1945 dapat dijalankan dengan baik untuk bawa kemashalatan bangsa kita ke masa depan yang lebih aman,lebih adil,demokratis, dan sejahtera," tuturnya.

(lrn/aan)
Selasa, 18/08/2009 14:59 WIB
Misteri 1808, Polri Harap Tak Terjadi Apa-apa
Didit Tri Kertapati - detikNews

Foto Terkait
JW Marriott Pasca Ledakan Bom Jakarta - Selasa ini kalender menunjukkan tanggal 18 bulan 8. Masih ingat para teroris yang meledakkan Hotel JW Marriott dan menginap di kamar 1808 hotel itu?

Polri berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada 18 Agustus 2009 ini. Meski demikian pengamanan tetap diberlakukan.

"Kalau kaitannya dengan 1808 mudah-mudahan tidak ada kaitannya," ujar Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2009).

Menurut Sulistyo, pengamanan rutin tetap diberlakukan seperti biasa. "Sekarang tanggal 18 Agustus agenda KPU menetapkan presiden dan wapres," imbuh dia.

Sejumlah pihak mencurigai ada sandi di balik pemesanan kamar dengan nomor 1808. Pelaku bom sangat ngotot ingin menempati kamar 1808. Mereka menolak tawaran petugas hotel agar menginap di kamar nomor lain.

Apa alasan teroris itu memilih nomor 1808? Inilah yang kini masih menjadi misteri.

(nik/iy)