Bersiap Menyusun Kabinet (1)

Kontrak Politik Mengincar Kursi Menteri

Minggu, 19 Juli 2009 - 08:12 wib

TEXT SIZE :

Sejumlah perhitungan cepat (quick count) lembaga survei terhadap hasil pemilihan presiden 8 Juli lalu memang menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di urutan teratas dengan pencapaian sekitar 60 persen.

Meski begitu, hingga saat ini kubu Partai Demokrat (PD), sebagai parpol pemimpin koalisi pengusung SBY-Boediono belum berniat mengumumkan kabinet mendatang. Hal ini dilakukan mengingat belum ada hasil resmi pilpres 2009 dari KPU. Tetapi, rumor dan isu liar tentang kabinet SBY-Boediono sudah merebak. Bahkan, kasak-kusuk yang muncul di publik justru menyebutkan nama-nama tokoh yang akan mengisi pos-pos tertentu dalam kabinet.

Setidaknya, selain nama-nama tokoh partai politik pendukung koalisi SBY-Boediono, juga muncul sederet nama profesional. Tetapi,hal itu dibantah Ketua DPP PD Bidang Politik Anas Urbaningrum. "Secara resmi belum ada nama-nama menteri yang kami keluarkan. Proses pilpres belum selesai," ungkap Anas. Menurut Anas, hak kewenangan penyusunan kabinet dipercayakan sepenuhnya kepada SBY. Sebagai pemegang amanah rakyat, presiden terpilih harus memiliki pembantu-pembantu yang kompeten.

Oleh karenanya wajar jika kabinet mendatang lebih banyak berorientasi pada kinerja, bukan berdasarkan konsensus politik semata. Dengan menggandeng 24 parpol sebagai mitra koalisi, memang sempat memunculkan pertanyaan bagaimana SBY akan membagi jatah kursi di kabinet? Apalagi, hingga kini disebut-sebut ada beberapa parpol yang sudah mengajukan sebagian kadernya untuk menduduki kursi menteri dalam kabinet. Akan tetapi, karena pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih, karena itu proporsi pembagian di antara mitra koalisi juga masih menjadi wewenang presiden.

Kontrak politik yang ditandatangani antara mitra koalisi lebih banyak menitikberatkan pada platform dan agenda aksi, termasuk mekanisme untuk menjaga soliditas koalisi selama lima tahun. "Tidak ada kontrak jatah kursi menteri. Urusan menteri itu wewenang presiden. Termasuk mengenai jatah bagi mitra koalisi," tukasnya. Meski PD belum banyak berkomentar tentang kabinet, isu tentang pembagian menteri kini telah berkembang ke publik. Beberapa mitra koalisi dikabarkan telah mengajukan kadernya guna mengisi kursi menteri kabinet mendatang.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan telah mengajukan beberapa nama di antaranya Lukman Edy, Muhaimin Iskandar, dan Helmy Faishal Zaini. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga dikabarkan tidak mau terlambat meminta jatah menteri. Nama-nama seperti Suryadharma Ali, Chozin Chumaidy, Lukman Hakim Saifuddin, Anwar Sanusi, dan Hasrul Azwar disebut-sebut akan mewakili partai berlambang Kakbah ini di kabinet. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun setali tiga uang. Nama-nama kadernya seperti Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Suswono, Suharnia Surapranata, dan Salim Segaf Al-Jufri dijagokan akan menjadi pembantu-pembantu presiden untuk masa jabatan lima tahun mendatang.

Tetapi, kata Anas, hingga kini PD sebagai pemimpin koalisi belum menerima nama-nama yang telah diajukan partai anggota koalisi. "Sampai sekarang saya belum mendengar ada yang mengajukan nama kadernya ke SBY," lanjut mantan Ketua Umum PB HMI ini. Pernyataan senada juga diutarakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB Lukman Eddy. Hingga saat ini PKB belum mengajukan nama-nama kadernya untuk duduk dalam kabinet mendatang. Meski begitu, jika SBY meminta rekomendasi dari PKB, mereka akan segera mengirimkan nama kadernya.

"Sampai sekarang, secara formal, PKB belum mengirimkan kader ke SBY. Namun, begitu kami diminta, segara kami kirimkan," ungkapnya. Lukman mengatakan, pembagian jabatan secara proporsional kepada mitra koalisi pendukung SBY-Boediono merupakan bagian dari kontrak politik yang ditandatangani di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, sehingga dalam penyusunan kabinet, SBY juga harus memperhatikan partai politik anggota koalisi.

"Pembagian secara proporsional kepada mitra koalisi merupakan bagian dari kontrak politik. Namun, bagaimana proporsinya, terserah dan kami serahkan kepada SBY dengan kearifan dan kebijaksanaannya," ungkapnya. (Koran SI/Koran SI/mbs)