Sebelum menjabat menteri, tokoh yang satu ini adalah trade mark-nya Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Sebutan itu bukan tidak beralasan. Selama sepuluh tahun (periode 1994-1999 dan 1999-2004) menukangi Kadin, Aburizal Bakrie berhasil membawa organisasi pengusaha itu sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Kini Ical -sapaan Aburizal- pindah "kamar". Bila sebelumnya hanya sebatas mempengaruhi kebijakan pemerintah, kini dia menjadi penentu kebijakan. Ical dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menko Perekonomian. Sebagai mantan pejabat Kadin, apakah Ical akan membekingi kepentingan pengusaha? Meneruskan kepentingan Kadin? Bagaimana pula prospek bisnis Grup Bakrie? Berikut petikan wawancaranya dalam sebuah kesempatan.
Pada saat ditawari SBY jadi menteri, apa poin penting yang dibicarakan?
Pembicaraan itu berlangsung rileks dan terbuka. Sebagai orang yang terjun di dunia bisnis, saya berbicara dan berdiskusi mengenai berbagai langkah ekonomi yang harus dilakukan pemerintah dengan cepat. Ini agar dunia usaha sebagai penopang ekonomi bisa tumbuh dengan baik.
Saya juga jelaskan mana yang harus menjadi prioritas pertama dan mana yang akan menjadi prioritas kedua dan seterusnya. Saya juga mengatakan kepada Pak Yudhoyono, semua konsep itu sudah saya siapkan dengan matang. Jika kemudian saya terpilih, saya sudah siap dan tinggal koordinasi saja antardepartemen. Oh ya, saya ketika dipanggil hari Sabtu 17 Oktober 2004, sore hari.
Awalnya, penunjukan Anda sempat menjadi pro-kontra publik. Bagaimana Anda menjawab keraguan itu saat ini?
Begini. Bagi saya, pro-kontra itu wajar. Itu demokratis. Tapi, yang perlu saya jelaskan adalah saya ini akan berjalan dan bertindak dalam kapasitas sebagai seorang menteri koordinator. Saya membuat prioritas-prioritas kebijakan ekonomi untuk mendorong kerja lima tahun ke depan. Itu sudah mencakup semua aspek perekonomian.
Ada lima prioritas yang saya susun untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Pertama, saya tegaskan, pemerintah akan menggunakan seluruh sumber pendanaan yang ada di dalam negeri untuk membiayai kebutuhan pembangunan sarana penunjang yang saat ini masih kurang.
Misalkan industri makanan dengan pertanian. Jika industri pertanian diproteksi, maka pada saat yang sama, industri makanan akan terpukul karena akan sulit untuk diekspor. Contoh lainnya adalah industri baja dengan makanan. Jika industri baja diproteksi, maka harga kaleng akan menjadi mahal sehingga makanan dalam kemasan kaleng tidak bisa ekspor akibat harga kemasan yang terlalu tinggi.
Kedua, pemerintah akan segera menetapkan jenis strategi industri yang akan diambil oleh Indonesia, yang diharapkan akan berjalan dalam tiga hingga lima tahun kemudian. Keputusan mengenai strategi industri ini harus dilakukan lebih awal.
Prioritas ketiga dalah pembangunan ekonomi domestik. Ini menyangkut pembangunan pasar, pelaku usaha, produksi, hingga pembiayaannya.
Khusus untuk masalah pembiayaan, pemerintah mendatang harus melihat loan to deposit ratio (LDR/rasio kredit) yang saat ini 53 persen. Dari Rp 450 triliun tabungan masyarakat di perbankan nasional, hanya Rp 190 triliun yang dikembalikan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah akan secara hati-hati dan transparan menggunakan sumber-sumber dana yang ada di dalam negeri tadi untuk membiayai pembangunan ekonomi domestik.
Prioritas keempat, pemerintahan akan fokus membangun infrastruktur yang saat ini sudah sangat hancur. Berdasar studi yang dilakukan di Kadin, paling tidak perlu USD 150 miliar untuk membangun infrastruktur selama 10 tahun.
Dari USD 150 miliar tadi, USD 98 miliar atau sekitar Rp 900 triliun per tahun di antaranya dapat dibiayai oleh pihak swasta. Pemerintah harus menyediakan dana paling sedikit USD 52 miliar selama sepuluh tahun atau Rp 450 triliun per tahun.
Prioritas terakhir adalah kebijakan di bidang energi. Dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun, kebijakan energi tersebut akan disusun lebih serius oleh pemerintah. Menurut saya, seluruh energi yang ada dapat disalurkan ke pusat-pusat konsentrasi penduduk, terutama ke Pulau Jawa.
Ini bisa menggunakan sistem pipanisasi dari daerah kaya energi, seperti Kalimantan. Jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan pipanisasi itu hanya USD 2,5 miliar sampai USD 3 miliar atau sekitar Rp 30 triliun.
Program prioritas 100 hari?
Yang menjadi fokus utama kita, yakni menggerakkan sektor riil, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan dana yang berasal dari fiskal. Pemerintah harus bisa memanfaatkan dana perbankan, Jamsostek, atau lainnya yang dapat digunakan sebagai dana jangka panjang.
Dulu, Anda pernah bersuara keras soal penyelundupan. Bagaimana setelah Anda jadi pejabat?
Itu cita-cita saya yang belum kesampaian. Penyelundupan kini masih marak. Mulai gula, kayu, hingga beras. Saat saya masih aktif di Kadin, saya sudah mencoba mengatasi penyelundupan ini dengan pemerintah, tetapi masih belum berhasil. Kali ini saya tegaskan, pemerintah akan fokus untuk memerangi penyelundupan. Saya sudah duduk di pemerintahan.
Karena penyelundupan sudah merusak produsen pertanian dan manufacturing, jadi harus ada gerakan untuk mengatasi hal itu. Saya sebenarnya mendapat pengarahan dari Bapak Presiden yang mengatakan bahwa beliau akan mengadakan inspeksi mendadak pada poin yang krusial dan berbahaya. Jadi, cita-cita saya untuk memberantas penyelelundupan akan saya realisasikan sekarang.
Sekarang bagaimana kelangsungan bisnis Grup Bakrie?
Sejak saya memutuskan untuk mengikuti konvensi Partai Golkar, saya sudah melepaskan kegiatan bisnis saya. Itu semua sudah ada yang ngurus. Jadi, saya tetap akan berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Artinya, saya akan bersikap profesional. Kepentingan negara tetap saya utamakan.
Setelah Anda menteri, ide dan usul Kadin akan terpakai terus?
Saya tegaskan, saya akan profesional. Saya ini menteri dari pos profesional. Jadi, setelah jadi menteri, saya tetap akan profesional. Tapi, ide-ide teman Kadin yang saya nilai baik dan bagus sebagai sebuah kontribusi ekonomi kepada negara tetap diakomodasi.
Sebagai menteri koordinator, bagaimana Anda mengendalikan para menteri teknis?
Insya Allah, dengan komitmen untuk memajukan bangsa dan negara ini, saya dan anggota kabinet lainnya akan bekerja sama seoptimal mungkin dan sebaik mungkin.
Kini Ical -sapaan Aburizal- pindah "kamar". Bila sebelumnya hanya sebatas mempengaruhi kebijakan pemerintah, kini dia menjadi penentu kebijakan. Ical dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menko Perekonomian. Sebagai mantan pejabat Kadin, apakah Ical akan membekingi kepentingan pengusaha? Meneruskan kepentingan Kadin? Bagaimana pula prospek bisnis Grup Bakrie? Berikut petikan wawancaranya dalam sebuah kesempatan.
Pada saat ditawari SBY jadi menteri, apa poin penting yang dibicarakan?
Pembicaraan itu berlangsung rileks dan terbuka. Sebagai orang yang terjun di dunia bisnis, saya berbicara dan berdiskusi mengenai berbagai langkah ekonomi yang harus dilakukan pemerintah dengan cepat. Ini agar dunia usaha sebagai penopang ekonomi bisa tumbuh dengan baik.
Saya juga jelaskan mana yang harus menjadi prioritas pertama dan mana yang akan menjadi prioritas kedua dan seterusnya. Saya juga mengatakan kepada Pak Yudhoyono, semua konsep itu sudah saya siapkan dengan matang. Jika kemudian saya terpilih, saya sudah siap dan tinggal koordinasi saja antardepartemen. Oh ya, saya ketika dipanggil hari Sabtu 17 Oktober 2004, sore hari.
Awalnya, penunjukan Anda sempat menjadi pro-kontra publik. Bagaimana Anda menjawab keraguan itu saat ini?
Begini. Bagi saya, pro-kontra itu wajar. Itu demokratis. Tapi, yang perlu saya jelaskan adalah saya ini akan berjalan dan bertindak dalam kapasitas sebagai seorang menteri koordinator. Saya membuat prioritas-prioritas kebijakan ekonomi untuk mendorong kerja lima tahun ke depan. Itu sudah mencakup semua aspek perekonomian.
Ada lima prioritas yang saya susun untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Pertama, saya tegaskan, pemerintah akan menggunakan seluruh sumber pendanaan yang ada di dalam negeri untuk membiayai kebutuhan pembangunan sarana penunjang yang saat ini masih kurang.
Misalkan industri makanan dengan pertanian. Jika industri pertanian diproteksi, maka pada saat yang sama, industri makanan akan terpukul karena akan sulit untuk diekspor. Contoh lainnya adalah industri baja dengan makanan. Jika industri baja diproteksi, maka harga kaleng akan menjadi mahal sehingga makanan dalam kemasan kaleng tidak bisa ekspor akibat harga kemasan yang terlalu tinggi.
Kedua, pemerintah akan segera menetapkan jenis strategi industri yang akan diambil oleh Indonesia, yang diharapkan akan berjalan dalam tiga hingga lima tahun kemudian. Keputusan mengenai strategi industri ini harus dilakukan lebih awal.
Prioritas ketiga dalah pembangunan ekonomi domestik. Ini menyangkut pembangunan pasar, pelaku usaha, produksi, hingga pembiayaannya.
Khusus untuk masalah pembiayaan, pemerintah mendatang harus melihat loan to deposit ratio (LDR/rasio kredit) yang saat ini 53 persen. Dari Rp 450 triliun tabungan masyarakat di perbankan nasional, hanya Rp 190 triliun yang dikembalikan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah akan secara hati-hati dan transparan menggunakan sumber-sumber dana yang ada di dalam negeri tadi untuk membiayai pembangunan ekonomi domestik.
Prioritas keempat, pemerintahan akan fokus membangun infrastruktur yang saat ini sudah sangat hancur. Berdasar studi yang dilakukan di Kadin, paling tidak perlu USD 150 miliar untuk membangun infrastruktur selama 10 tahun.
Dari USD 150 miliar tadi, USD 98 miliar atau sekitar Rp 900 triliun per tahun di antaranya dapat dibiayai oleh pihak swasta. Pemerintah harus menyediakan dana paling sedikit USD 52 miliar selama sepuluh tahun atau Rp 450 triliun per tahun.
Prioritas terakhir adalah kebijakan di bidang energi. Dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun, kebijakan energi tersebut akan disusun lebih serius oleh pemerintah. Menurut saya, seluruh energi yang ada dapat disalurkan ke pusat-pusat konsentrasi penduduk, terutama ke Pulau Jawa.
Ini bisa menggunakan sistem pipanisasi dari daerah kaya energi, seperti Kalimantan. Jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan pipanisasi itu hanya USD 2,5 miliar sampai USD 3 miliar atau sekitar Rp 30 triliun.
Program prioritas 100 hari?
Yang menjadi fokus utama kita, yakni menggerakkan sektor riil, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan dana yang berasal dari fiskal. Pemerintah harus bisa memanfaatkan dana perbankan, Jamsostek, atau lainnya yang dapat digunakan sebagai dana jangka panjang.
Dulu, Anda pernah bersuara keras soal penyelundupan. Bagaimana setelah Anda jadi pejabat?
Itu cita-cita saya yang belum kesampaian. Penyelundupan kini masih marak. Mulai gula, kayu, hingga beras. Saat saya masih aktif di Kadin, saya sudah mencoba mengatasi penyelundupan ini dengan pemerintah, tetapi masih belum berhasil. Kali ini saya tegaskan, pemerintah akan fokus untuk memerangi penyelundupan. Saya sudah duduk di pemerintahan.
Karena penyelundupan sudah merusak produsen pertanian dan manufacturing, jadi harus ada gerakan untuk mengatasi hal itu. Saya sebenarnya mendapat pengarahan dari Bapak Presiden yang mengatakan bahwa beliau akan mengadakan inspeksi mendadak pada poin yang krusial dan berbahaya. Jadi, cita-cita saya untuk memberantas penyelelundupan akan saya realisasikan sekarang.
Sekarang bagaimana kelangsungan bisnis Grup Bakrie?
Sejak saya memutuskan untuk mengikuti konvensi Partai Golkar, saya sudah melepaskan kegiatan bisnis saya. Itu semua sudah ada yang ngurus. Jadi, saya tetap akan berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Artinya, saya akan bersikap profesional. Kepentingan negara tetap saya utamakan.
Setelah Anda menteri, ide dan usul Kadin akan terpakai terus?
Saya tegaskan, saya akan profesional. Saya ini menteri dari pos profesional. Jadi, setelah jadi menteri, saya tetap akan profesional. Tapi, ide-ide teman Kadin yang saya nilai baik dan bagus sebagai sebuah kontribusi ekonomi kepada negara tetap diakomodasi.
Sebagai menteri koordinator, bagaimana Anda mengendalikan para menteri teknis?
Insya Allah, dengan komitmen untuk memajukan bangsa dan negara ini, saya dan anggota kabinet lainnya akan bekerja sama seoptimal mungkin dan sebaik mungkin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar