Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015

Aburizal Bakrie , Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015
Aburizal Bakrie alias Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar (2009-2015) dalam Munas VIII di Pekanbaru, Riau Kamis (8/10/2009) dini hari. Ical memenangkan secara aklamasi setelah dalam pemungutan suara penetapan calon telah meraih 296 suara (lebih 55 persen), sedangkan pesaingnya Surya Paloh memperoleh 240 suara, dan dua kandidat lainnya yakni Hutomo Mandala Putra (Tomy) dan Yuddy Chrisnandi tidak mendapat suara satupun.
Setelah itu dipilih Tim Formatur untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2009-2015. Tim formatur terdiri dari ketua umum terpilih Aburizal Bakrie, tiga orang perwakilan DPD yakni Mahyuddin (DPD Kaltim), Ridwan (Sultra) dan Rusli Zainal (Riau) serta satu orang dari unsur ormas yakni Fachri Andi Laluasa (AMPI).
Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar 2009-2015 susunan tim formatur tersebut sebagai berikut:
Ketua Dewan Pertimbangan:
Akbar Tandjung
Ketua Umum: Aburizal Bakrie
Wakil Ketua Umum: HR Agung Laksono dan Theo L Sambuaga
Ketua Bidang Kaderisasi: Hafiz Zawawi
Ketua Bidang Organisasi dan Daerah: Mahyudin
Ketua Bidang Hub Eksekutif dan Yudikatif: HM Rusli Zainal
Ketua Bidang Hubungan Legislatif: Priyo Budi Santoso
Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini: Fuad Mansyur
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Andi Achmad Dara
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa & Bali: Sharif Cicip Sutarjo
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua: Freddy Latumahina
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan: Ahmadi Nur Supit
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Fachri Andi Laluasa
Ketua Bidang Perempuan: Ratu Atut Chosyiah
Ketua Bidang Pemuda: Yorris Raweyay
Ketua Bidang Pekerja, Tani dan Nelayan: Yamin Tawari
Ketua Bidang Usaha dan Koperasi: Firman Subagyo
Ketua Bidang Keagamaan dan Kebudayaan: Hajriyanto Y Thohari
Ketua Bidang Kemahasiswaan dan LSM: Fadel Muhammad
Ketua Bidang Kerja Sama Internasional: Iris Indira Murti
Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan: Rizal Mallarangeng
Ketua Bidang Pendidikan: Indra Bambang Utoyo
Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Ade Komaruddin
Ketua Bidang Bidang Penanganan Kerawanan Sosial: Pontjo Sutowo
Ketua Bidang Hukum dan HAM: Muladi
Ketua Bidang Umum: Rully Chairul Azwar
Ketua Bidang Khusus: Nurdin Halid
Sekjen: Idrus Marham
Wasekjen: Harry Azhar Azis, Musfihin Dahlan, Muhidin, Ahmad Dolly Kurnia, Titiek Soeharto, Mujib Rohmat, Nurul Arifin, Ricky Rachmadi, Happy Bone Zulkarnain, Hasanuddin Mochdar, I Made Sumarjaya Linggih, Immanuel Blegur, Oktaviano dan Leo Nababan.
Bendara Umum: Setya Novanto
Wakil Bendahara: Airlangga Hartarto,: Erwin Aksa, Hariara Tambunan, Agus G Kartasasmita, Azis Syamsuddin, Bobby Suhardiman, Melchias Mekeng, Tri Hanurita Sudwikatmono, Mustoko Weni, Bambang Atmanto Wiyogo, Watty Amir, Hamzah Sangaji dan Rahman Akil.
Empat Program
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menjanjikan kemenangan Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Aburizal juga berjanji akan memilih kader Partai Golkar terbaik dan paling populer untuk maju dalam setiap pilkada dan pemilu.
"Setiap tahun, ada 100 pilkada. Kita harus merebut satu per satu. Kita harus menguningkan Sabang sampai Merauke. Saya akan bekerja keras tujuh hari dalam seminggu, 24 jam sehari, membantu kader di provinsi dan kabupaten/kota. Perjuangan kader partai adalah perjuangan saya. Kekalahan kader Partai Golkar juga akan memukul saya," ujar
Aburizal Bakrie dalam pidato politiknya pada penutupan Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10/2009) memaparkan empat hal yang akan dilakukannya untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai terbesar. "Pertama, akan melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini harus bersifat vertikal dan horizontal. Kader serta pengurus di pusat dan daerah harus menyatu. Seluruh kader partai harus disiplin. Semuanya harus mengikuti garis partai dengan menghormati kesepakatan internal partai.
Kedua, akan melakukan kaderisasi. Saat ini, Golkar memang bukan partai terbesar. Tapi, kader terbaik Golkar masih banyak di seluruh Indonesia. Untuk merebut kejayaan itu, kader inilah yang menjadi andalan partai. Selain kader yang sudah ada, harus dicetak kader baru. Untuk itu perlu dijalankan kaderisasi.
Ketiga, melakukan kreativitas dan ketajaman ide serta gagasan. Golkar harus menjadi partai yang hidup dan dinamis. Begitu banyak isu strategis dan persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk menghadapi hal itu, harus diciptakan solusi yang kreatif melalui ide-ide yang cemerlang.
Keempat, memenangi pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. "Kita harus menguningkan Indonesia. Setiap tahun banyak pilkada. Kita harus merebutnya satu per satu," katanya.
Sebagai Ketua Umum Golkar, Aburizal mengajak kadernya bekerja keras. Ia berjanji akan bekerja keras untuk membantu kader-kadernya, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga yang terbawah. "Saya akan membantu memenangkan kader kita dalam pilkada," ujarnya.
Dalam Pemilu 2014, Partai Golkar juga akan konsisten mencalonkan kader terbaik dan terpopuler. Bahkan, Aburizal siap apabila tidak menjadi calon presiden Partai Golkar di Pemilu 2014. "Capres Golkar tidak harus ketua umum," tuturnya.
Dalam pidato politiknya, Aburizal Bakrie juga mengajak tiga calon Ketua Umum Partai Golkar untuk bersatu. "Hari ini Golkar membuktikan biasa berdemokrasi, kita telah menunjukkan suatu pertarungan yang ketat. Kita tetap bersahabat," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar (2004-2009) Jusuf Kalla dalam sambutannya berpesan agar ke depan Partai Golkar melayani masyarakat dengan baik. Karena dengan kecintaan rakyat itu, Golkar bisa bangkit. "Golkar harus mampu menjadi partai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat," katanya.
Jusuf Kalla mengingatkan kader Partai Golkar yang ada di pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, supaya menjaga nama baik Partai Golkar. "Jangan sampai ada yang berurusan dengan polisi, kejaksaan atau bahkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kader kita yang di pemerintahan akan dinilai rakyat. Kalau berurusan ke KPK terus, tentu akan dinilai rakyat," katanya.
Sebelumnya Jusuf Kalla menyarankan agar Partai Golkar bukan hanya ikut menjalankan pemerintahan, tapi sekaligus mengontrol pemerintahan. "Memang dua kemungkinan pilihan Golkar. Pertama, menjalankan pemerintahan; kedua, mengontrol pemerintahan. Tapi, seyogianya kalau memilih menjalankan pemerintahan, sebaiknya sekaligus mengontrol pemerintah," katanya.