Ketua Komisi IX: Pelecehan Nama Dokter Tak Bisa Dibayar dengan Uang
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: dok.detikcom
"Jangan-jangan memang sengaja dihapuskan untuk mengganti dengan Ibu Endang
karena tekanan yang lain. Isu ini (Nila gagal tes kesehatan) ditiupkan sengaja untuk mengganti Nila dengan Endang," kata Ribka saat dihubungi detikcom melalui telepon, Jumat (23/10/2009).
Ribka heran mengapa Nila dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Sepengetahuannya, Nila orang yang sehat dan energik. Ribka justru bingung mengapa SBY memilih menteri yang belum ditest.
"Masak belum ikut fit proper test dan tes kesehatan kok diambil jadi menteri, SBY melanggar persyaratan yang ditetapkannya sendiri. Saya dengar ada enam orang yang tidak lolos kesehatan kok yang tidak diambil hanya satu," keluh Ribka.
Ribka menganggap tindakan SBY sudah mempermalukan Nila. Jalan satu-satunya adalah memperjelas status Nila dan menerangkan persyaratan apa yang gagal ditempuhnya.
"Ternyata harus ada yang dikorbankan, nggak jadi menteri malah dapatnya malu.
Pelecehan nama dokter itu tidak bisa dibayar dengan uang sekalipun," kritik Ribka.
"SBY sebagai Presiden terpilih harus menjelaskan. Tidak bisa seperti sekarang
ini, kasian Ibu Nila," lanjutnya.
Jika tidak, Ribka menilai masyarakat akan menjadi bingung membaca pilihan SBY. "Aku bilang ini kabinet SBY yang akrobatik. Katanya lebih transparan harus demokratis, harus adil, tapi transparan-adilnya itu bagi siapa? " tandasnya.
(van/lrn)
Jumat, 23/10/2009 02:25 WIB
Uji Kualitas, DPR Panggil Menkes Minggu Depan
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: rumgapers
"Agenda kita pertama sengaja kita akan panggil mitra kerja kita menkes baru minggu depan, mungkin hari Senin. Kita akan uji kualitasnya bagaimana," ujar Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kepada detikcom, Jumat (23/10/2009).
Menurut Ribka, komisi yang dipimpinnya akan menanyakan program apa saja yang akan dikerjakan Menkes 5 tahun ke depan. Hal ini penting untuk memudahkan koordinasi antara kedua mitra kerja ini.
"Kita akan melihat visi-misinya tentang kesehatan, rakyat miskin. Kalau dia bisa membikin rakyat miskin tidak lagi ditolak di rumah sakit, baru jago," imbuh Ribka.
Ribka berharap Menkes dapat melaksanakan amanat beberapa Undang-undang yang dikawal Komisi IX DPR sebelumnya. Hal ini erat kaitan dengan semangat DPR menyamakan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
"Harus bisa melaksanakan amanat UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit. Kalau bisa program Siti Fadilah (Menkes sebelumnya) juga bisa diteruskan," tandasnya.
(van/lrn)
Jumat, 23/10/2009 02:25 WIB
Uji Kualitas, DPR Panggil Menkes Minggu Depan
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: rumgapers
"Agenda kita pertama sengaja kita akan panggil mitra kerja kita menkes baru minggu depan, mungkin hari Senin. Kita akan uji kualitasnya bagaimana," ujar Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kepada detikcom, Jumat (23/10/2009).
Menurut Ribka, komisi yang dipimpinnya akan menanyakan program apa saja yang akan dikerjakan Menkes 5 tahun ke depan. Hal ini penting untuk memudahkan koordinasi antara kedua mitra kerja ini.
"Kita akan melihat visi-misinya tentang kesehatan, rakyat miskin. Kalau dia bisa membikin rakyat miskin tidak lagi ditolak di rumah sakit, baru jago," imbuh Ribka.
Ribka berharap Menkes dapat melaksanakan amanat beberapa Undang-undang yang dikawal Komisi IX DPR sebelumnya. Hal ini erat kaitan dengan semangat DPR menyamakan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
"Harus bisa melaksanakan amanat UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit. Kalau bisa program Siti Fadilah (Menkes sebelumnya) juga bisa diteruskan," tandasnya.
(van/lrn)
Kamis, 22/10/2009 22:11 WIB
Siti Fadilah Siap On Call 24 Jam untuk Endang Rahayu
Nograhany Widhi K - detikNews
Endang Rahayu & Siti Fadilah (detikcom)
"Jangan sampai transisi mengganggu kelancaran Jamkesmas. Saya menyediakan diri kapanpun, 24 jam dalam sehari kalau Ibu Endang ingin menanyakan sesuatu pada saya," ujar Siti Fadilah.
Hal itu dia sampaikan dalam Sertijab Menkes di Gedung Depkes, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2009).
"Kedua, saya ingin Litbangkes jadi pusat riset yang menggunakan spesimen manusia di Indonesia. Ibu Endang yang orang Litbangkes saya kira setuju," imbuh Siti.
Ketiga, lanjut dia, Indonesia telah siap dengan pembuatan vaksin H5N1 dan H1N1. Saat ini tahapannya sedang dalam pengadaan bahan baku.
"Saya minta semuanya tolong dilanjutkan," kata dia.
Tak lupa Siti Fadilah juga berpesan untuk menjaga kerjasama dengan dunia internasional berlandaskan nasionalisme.
"Tata hubungan luar negeri kita benahi. Khusus untuk hubungan Depkes dengan WHO, Ibu Endang bisa melanjutkan dengan rasa nasionalisme yang tinggi," pesan Siti Fadilah.
(nwk/lrn)
Kamis, 22/10/2009 21:08 WIB
KIB II Dinilai Tak Kompeten
Moksa Hutasoit - detikNews
Foto: dok.detikcom
"Melihat susunan kabinet sekarang, 60 persen menteri KIB II tidak memiliki kapasitas politik memadai," kata juru bicara Komite Bangkit Indonesia, Adhie Massardi kepada detikcom, Kamis(22/10/2009).
Adhie memberi contoh untuk Menkeu Sri Mulyani sebagai salah satu menteri bermasalah. Sri Mulyani menurutnya ikut bersalah dalam kasus Bank Century. Mari Elka Pangestu, menurut Adhie, juga tidak punya kapasitas politik perdagangan. Buktinya, lanjut Adhie, pasar Indonesia justru didominasi oleh barang impor.
Lebih lanjut Adhie menjelaskan, kalau diteropong dari khitah zaken kabinet, hasilnya lebih parah. Lebih dari 70 persen anggota KIB II tidak memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
"Sebut saja menteri siapa, bandingkan dengan tugas dan tanggungjawabnya,pasti tidak cocok dengan yang harus dikerjakannya," papar mantan jubir Gus Dur itu.
Adhie meminta agar masyarakat mau berbesar hati mengubur harapan adanya peningkatan kesejahteraan. Masyarakat diminta tetap terus mengkritisi kebijakan kabinet jika tidak pro rakyat.
"Secara umum, KIB II tidak akan membawa kita ke mana-mana," tegasnya.
Meski begitu, Adhie menyambut positif Hatta Radjasa yang ditempatkan sebagai Menko Perekenomian. Oleh Adhie, Hatta belum memiliki track record yang buruk dalam perekonomian untuk rakyat.
"Satu hal yang positif, Hatta Radjasa meskipun tidak memliki kompetensi di sektor ekonomi, tapi dia tidak punya track record menyakiti perekonomian rakyat seperti pendahulunya," pungkasnya.
(van/lrn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar