VIVAnews - Calon Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar senang dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi posisi menteri dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Bahkan, satu hari setelah di panggil ke Cikeas, ratusan ucapan selamat terus mengalir, salah satunya dari Andi Mattalatta, mantan Menkum dan HAM."Saat itu banyak telepon masuk, salah satunya pak Andi Mattalatta senior saya dan tentu senang sekali, dia bilang selamat yah adinda," ujar Patrialis Akbar usai tes kesehatan, di RSPAD Gatot Soebroto, Senin 19 Oktober 2009.Dia berharap, dengan terpilihnya sebagai Menkum dan HAM, sejumlah agenda besar hukum dapat diselesaikan dalam waktu cepat dan tepat.Diantaranya persoalan UU, jangan sampai pembuatan UU macet di pemerintahan. Setelah selesai, dapat di komunikasikan dengan departemen terkait, lakukan harmonisasi dengan beberapa peraturan perundangan yang ada.Tidak hanya itu, masalah hak kekayaan intelektual, jangan berbelit-belit, karena masalah investor asing maupun dalam negeri yang selalu dihadapkan pada perizinan. "Mereka sudah menghabiskan uang dan waktunya hanya untuk mengurus izin, padahal sudah siap. Ini jelas merugikan," tuturnya.Masalah lain yang juga diisyaratkan presiden yakni setelah pelantikan Menkum dan HAM tidak memberikan pengurangan hukuman terlalu banyak terutama untuk teroris. "Pengurangan kukuman teroris jangan besar-besar, karena tidak ada efek jera," ujarnya.Tidak lupa juga, Presiden mengingatkan kepada Menkum dan HAM dapat berkonsolidasi dengan Komnas HAM, dan Sejumlah LSM-LSM lain baik dalam maupun luar negeri. "Dalam waktu 30 hari setelah pelantikan, diharapkan seluruh susunan rencanan strategis ke depan sudah lengkap, dengan tidak ada istiharat (libur) dan tentunya bekerja keras," tuturnya.• VIVAnews
Bahkan, satu hari setelah di panggil ke Cikeas, ratusan ucapan selamat terus mengalir, salah satunya dari Andi Mattalatta, mantan Menkum dan HAM."Saat itu banyak telepon masuk, salah satunya pak Andi Mattalatta senior saya dan tentu senang sekali, dia bilang selamat yah adinda," ujar Patrialis Akbar usai tes kesehatan, di RSPAD Gatot Soebroto, Senin 19 Oktober 2009.Dia berharap, dengan terpilihnya sebagai Menkum dan HAM, sejumlah agenda besar hukum dapat diselesaikan dalam waktu cepat dan tepat.Diantaranya persoalan UU, jangan sampai pembuatan UU macet di pemerintahan. Setelah selesai, dapat di komunikasikan dengan departemen terkait, lakukan harmonisasi dengan beberapa peraturan perundangan yang ada.Tidak hanya itu, masalah hak kekayaan intelektual, jangan berbelit-belit, karena masalah investor asing maupun dalam negeri yang selalu dihadapkan pada perizinan. "Mereka sudah menghabiskan uang dan waktunya hanya untuk mengurus izin, padahal sudah siap. Ini jelas merugikan," tuturnya.Masalah lain yang juga diisyaratkan presiden yakni setelah pelantikan Menkum dan HAM tidak memberikan pengurangan hukuman terlalu banyak terutama untuk teroris. "Pengurangan kukuman teroris jangan besar-besar, karena tidak ada efek jera," ujarnya.Tidak lupa juga, Presiden mengingatkan kepada Menkum dan HAM dapat berkonsolidasi dengan Komnas HAM, dan Sejumlah LSM-LSM lain baik dalam maupun luar negeri. "Dalam waktu 30 hari setelah pelantikan, diharapkan seluruh susunan rencanan strategis ke depan sudah lengkap, dengan tidak ada istiharat (libur) dan tentunya bekerja keras," tuturnya.• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar