Pernikahan Manohara Tidak Sah!

04/06/2009
Pernikahan Manohara tidak Sah!

Widhi Adhi Hartono


INILAH.COM, Jakarta - Pernikahan Manohara dengan putra mahkota Kesultanan Kelantan, Malaysia, Tengku Muhammad Fakhry dinilai tidak sah, karena mempelai wanita masih dibawah umur.


“Selain tak memiliki surat resmi, saat menikah Mano masih di bawah umur, yakni 16 tahun” ujar kuasa hukum Manohara, OC Kaligis di Jakarta, Kamis (4/6) siang.

Menurut Kaligis, ia tidak pernah semboro dalam menangani kasus. "Saya tidak akan mungkin menangani suatu kasus tanpa memiliki dasar, tanpa memiliki fakta hukum yang jelas. Saya juga bersikap profesional,” ucapnya.

Dewi Sari Asih, kakak Manohara juga mengungkapkan, pernikahan itu tidak disetujui ayah Manohara, Reiner Pinot Noack.

"Waktu mereka menikah, ayah saya belum setuju. Apalagi saat itu umur Mano masih 16 tahun," ucap Dewi.

Tekad Kaligis tidak mau setengah-setengah membantu kliennya untuk mendapat keadilan. Ia telah menyiapkan ahli forensik untuk membantu Mano.

"Saya sudah bertemu dokter ahli forensik. Dia seorang ahli visum. Dia sudah bilang setuju, tapi untuk waktunya kita belum bisa kasih tahu. Yang pasti secepatnya,” jelasnya.

Namun, Kaligis belum mau mengungkap lebih jauh langkah hukum yang akan ditempuh dalam membantu Mano memperjuangkan keadilan

Mano mengaku tetap tidak mau kembali ke Kesultanan Kelantan dan hidup bersama Fakhry. Ia pun tidak takut jika Fakhry akan menculiknya lagi.

“Meski dipaksa, saya tidak akan mau. Saya sangat bahagia bertemu keluarga saya lagi,” ucapnya. [wdh]


Politik04/06/2009 - 11:41
AM Fatwa: Wajar Manohara & Prita Dipolitisir
Vina Nurul Iklima

AM Fatwa
(inilah.com /Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - Kasus pelanggaran HAM yang dialami Manohara Odelia Pinot dan Prita Mulyasari dianggap wajar menyedot perhatian kalangan elit politik. Upaya simpati yang diberikan merupakan salah satu strategi para kandidat untuk menunjukkan kepedulian terhadap rakyat.


"Segala peristiwa baik Prita maupun Manohara, dalam dunia politik sah-sah saja orang mengambil manfaat, dipolitisasi, apalagi sedang bersaing dalam pemilu hanya perlu bersikap secara elegan," kata Wakil Ketua MPR AM Fatwa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).


Tokoh senior PAN ini mengatakan, upaya yang dilakukan kandidat untuk merespon permasalahn Manohara dan Prita akan berdampak positif di masyarakat. Selain sebagai seruan keadilan hukum harus ditegakkan, juga bisa mempengaruhi dukungan di Pilpres 2009 mendatang.


"Memang ada dampaknya sebagai warning kemanusiaan secara umum, dan berpengaruh positif," imbuhnya.


Ia menyayangkan terjadinya kasus yang menimpa dua wanita tersebut. Terutama kasus Manohara yang menambah dereta persengketaan antara RI dengan Malaysia.


"Dalam hal ini, memang saya sudah berulang kali meminta perhatian pemerintah, supaya lebih memperhatikan keselamatan TKI," ungkapnya.


Untuk itu ada yang harus terus diperbaiki dari sistem pengamana TKI yang bekerja di Malaysia. "Pemerintah masih lemah dalam perlindungan TKI. Di Philipina, TKI dijemput Presiden dengan karpet merah," tandasnya. [ikl/ana]

04/06/2009
Presiden SBY: Kasus Manohara Masalah Rumah Tangga

Widhi Adhi Hartono


INILAH.COM, Jakarta - Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menilai kasus Manohara dengan Pangeran Kelantan, Malaysia adalah masalah rumah tangga, jadi jangan disangkutpautkan dengan hubungan negara antara Indonesia dengan Malaysia.


"Jangan dicampuradukan urusan rumah tangga dengan kewajiban negara," kata SBY tadi siang di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Kasus Manohara, kata SBY, harus ditempatkan secara wajar. "Tidak layak seorang presiden mencampuri urusan rumah tangga orang," tegasnya.

Menurut SBY, masalah-masalah Manohara yang menyangkut hak asasi manusia, bisa dikomunikasikan ke pemerintah. Pemerintah memastikan yang bersangkutan mendapatkan proteksi.

Sebelumnya, dalam pernyataannya saat kunjungan ke Jeju, Korea Selatan, SBY menyarankan Manohara Odelia Pinot melayangkan permohonan kepada Departemen Luar Negeri terkait pelanggaran haknya sebagai warga negara Indonesia oleh keluarga Kerajaan Kelantan. [wdh]