Catatan Redaksi
Kemenangan SBY dan Problem Pemilu Indonesia
Rabu, 8 Juli 2009 - 16:45 wib
Hasil penghitungan cepat atau quick count menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang dengan angka di atas 50 persen suara. Dua kandidat yang diperkirakan bisa menempel ketat, justru tercecer di bawah SBY-Boediono. Lanjutkan.Kemenangan SBY-Boediono memang sudah diprediksi baik pengamat atau hasil polling beberapa lembaga jajak pendapat. SBY-Boediono dengan slogan, "Lanjutkan" tampaknya mampu menyihir masyarakat untuk tetap ingin melanjutkan pemerintahan saat ini hingga lima tahun mendatang.Tapi, kemenangan SBY-Boediono ini sedikit ternoda dengan sejumlah persoalan yang mendera wasit penyelenggara pemilihan umum, yakni KPU. Dua hari menjelang hari pencontrengan, dua pasangan yang berkompetisi, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo tiba-tiba "uring-uringan". Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2009 ini bermasalah. Kubu JK dan Mega menyebut puluhan juta orang belum masuk dalam daftar pemilih.Tak hanya menggerutu, kubu JK dan Mega pun memberikan solusi supaya KPU bisa memperbolehkan masyarakat menggunakan identitas diri (KTP atau paspor) untuk mencontreng di TPS. Tapi, ternyata kebijakan ini pun tidak efektif.Kini, Pemilu Presiden sudah digelar. Karena baru hasil hitung cepat, kubu JK dan Mega masih belum menanggapi kekalahan. "Kami menunggu hasil akhir KPU," kata Kalla.JK dan Mega wajar mengeluh dan sedikit kecewa karena pelaksanaan Pilpres ini terkendala dalam partisipasi rakyat untuk memilih. Persoalan DPT seharusnya sudah diselesaikan KPU jika mereka benar-benar serius menanggapi tuntutan yang sebenarnya sudah mengemuka sejak pemilihan legislatif, April silam.KPU tampaknya kurang maksimal. Masih ada sejumlah warga yang terdaftar. Meski sudah pergunakan KTP namun tetap saja tidak efektif karena persoalan domisili orang yang ingin memilih tidak sesuai dengan KTP yang dimiliki. Selain itu sosialisasi yang sangat mepet mengenai penggunaan KTP pun sangat minim. Tak ada pengumuman resmi KPU yang khusus membahas hal ini. Rasa-rasanya wajar di masa yang akan datang, pemerintah menyoroti secara khusus kekacauan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Karena, tak hanya untuk Pemilu, hal itu juga penting untuk persoalan keamanan negara.Selamat Pak SBY!(ahm)
Kemenangan SBY dan Problem Pemilu Indonesia
Rabu, 8 Juli 2009 - 16:45 wib
Hasil penghitungan cepat atau quick count menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang dengan angka di atas 50 persen suara. Dua kandidat yang diperkirakan bisa menempel ketat, justru tercecer di bawah SBY-Boediono. Lanjutkan.Kemenangan SBY-Boediono memang sudah diprediksi baik pengamat atau hasil polling beberapa lembaga jajak pendapat. SBY-Boediono dengan slogan, "Lanjutkan" tampaknya mampu menyihir masyarakat untuk tetap ingin melanjutkan pemerintahan saat ini hingga lima tahun mendatang.Tapi, kemenangan SBY-Boediono ini sedikit ternoda dengan sejumlah persoalan yang mendera wasit penyelenggara pemilihan umum, yakni KPU. Dua hari menjelang hari pencontrengan, dua pasangan yang berkompetisi, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo tiba-tiba "uring-uringan". Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2009 ini bermasalah. Kubu JK dan Mega menyebut puluhan juta orang belum masuk dalam daftar pemilih.Tak hanya menggerutu, kubu JK dan Mega pun memberikan solusi supaya KPU bisa memperbolehkan masyarakat menggunakan identitas diri (KTP atau paspor) untuk mencontreng di TPS. Tapi, ternyata kebijakan ini pun tidak efektif.Kini, Pemilu Presiden sudah digelar. Karena baru hasil hitung cepat, kubu JK dan Mega masih belum menanggapi kekalahan. "Kami menunggu hasil akhir KPU," kata Kalla.JK dan Mega wajar mengeluh dan sedikit kecewa karena pelaksanaan Pilpres ini terkendala dalam partisipasi rakyat untuk memilih. Persoalan DPT seharusnya sudah diselesaikan KPU jika mereka benar-benar serius menanggapi tuntutan yang sebenarnya sudah mengemuka sejak pemilihan legislatif, April silam.KPU tampaknya kurang maksimal. Masih ada sejumlah warga yang terdaftar. Meski sudah pergunakan KTP namun tetap saja tidak efektif karena persoalan domisili orang yang ingin memilih tidak sesuai dengan KTP yang dimiliki. Selain itu sosialisasi yang sangat mepet mengenai penggunaan KTP pun sangat minim. Tak ada pengumuman resmi KPU yang khusus membahas hal ini. Rasa-rasanya wajar di masa yang akan datang, pemerintah menyoroti secara khusus kekacauan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Karena, tak hanya untuk Pemilu, hal itu juga penting untuk persoalan keamanan negara.Selamat Pak SBY!(ahm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar