JK dan SBY Bertemu Selasa Pekan Depan

Kamis, 09/07/2009 15:48 WIB SBY-JK Bertemu Selasa Pekan Depan Luhur Hertanto - detikPemilu
Foto: Dokumen detikcom

Jakarta - Selama masa kampanye Pilpres 2009, SBY dan JK tidak pernah bertemu dalam kapasitas sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kini, pemilihan presiden telah selesai. Keduanya pun segera kembali memimpin negara hingga masa tugas selesai pada Oktober 2009.Rencananya, SBY dan JK akan bertemu Selasa 14 Juli mendatang. Mereka akan bertemu dalam sidang kabinet paripurna."Kami tadi update isu penting untuk bahan sidang kabinet paripurna Selasa depan. Ini sidang pertama dalam satu bulan terakhir sejak kampanye pilpres. Saya, Pak Wapres dan para menteri akan hadir," ujar SBY.Hal itu disampaikan SBY usai rapat kabinet terbatas di kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (9/7/2009).Agenda utama dalam sidang kabibet paripurna itu adalah penuntasan program aksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah periode 2004-2009. Sebab masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu baru akan berakhir pada 20 Oktober 2009.Salah satunya yang jadi prioritas yaitu penyelesaiaan RAPBN 2010 dan rencana percepatan pembahasannya dengan DPR. Ini diperlukan terkait masa transisi pergantian anggota DPR saat ini dengan legislator terpilih hasil Pemilu 2009."Pada 1 Oktober sudah bekerja DPR yang baru, maka sebelum itu perlu ada mail open transisi untuk RAPBN 2010. Pada tingkat pemerintah perlu percepatan sampai saya keluarkan Ampres bagi pembahasan RAPBN," ujar SBY.( lh / ken )
Kamis, 09/07/2009 15:13 WIB Kabinet SBY Harus Kabinet Ahli Bukan Kabinet Kroni Indra Subagja - detikPemilu

Jakarta - Kabinet SBY-Boediono hendaknya tidak cuma terikat aspirasi dari partai pendukung koalisi. Juga bukan karena faktor nepotisme dan kroniisme. Yang harus diutamakan orang-orang yang memang ahli di bidangnya."SBY harus mengisinya dengan kabinet ahli. Ini kesempatan SBY tidak terikat partai. Semua menteri jangan diangkat karena ketidakahlian atau faktor nepotisme dan kroniisme, harus tetap berdasar merit system," kata pengamat politik Arbi Sanit saat dihubungi melalui telepon, Kamis (9/7/2009).Kalaupun memang partai pendukung yang menjadi pertimbangan, hendaknya diutamakan karena keahlian."Keahlian yang harus diutamakan, kalau hanya alasan politis untuk apa? Partai pendukung bisa diberikan posisi lain misalnya dalam Pilkada atau di DPR," terangnya.Bagaimana kalau kemudian partai pendukung pergi karena tidak diberi kursi kabinet? "Coret saja, tidak akan ada yang mau lari," tutupnya.( ndr / iy )