Sabtu, 11/07/2009 18:56 WIB
Sigma Serahkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilpres ke Panwaslu Jakarta
Muhammad Taufiqqurahman - detikPemilu
Jakarta - Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) menyerahkan laporan kasus pelanggaran pilpres ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta."Khusus DKI Jakarta, kita temukan di 112 TPS di lima kotamadya dengan jumlah 616 kasus. Pelanggaran tersebut, baik itu pidana, dugaan pelanggaran administratif, dan indikasi pelanggaan kode etik," ujar Koordinator Sigma Said Salahuddin di kantor Panwaslu DKI Jakarta, Jl Suryapranoto, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2009).Menurut Said, dugaan pelanggaran kode etik dan administratif yang terjadi pada pilpres lalu masih banyak dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)."Masyarakat lebih siap dibanding KPU. Misalnya, salinan DPT dapat disalin publik dan justru undang-undang menugaskan KPU agar masyarakat bisa mengetahui apakah dia terdaftar," kata dia.Lebih lanjut, Said mencontohkan banyaknya TPS yang tidak memasang DPT pada TPS saat dilakukan pencontrengan."Data kita 1 dari 7 TPS tidak memasang DPT pada saat pencontrenganya," sebutnya.Pemilih pengguna formulir C4 juga menjadi sorotan Sigma. Pasalnya, banyak saat hari pencontrengan pemilih yang tercantum namanya di DPT belum mendapatkan formulir C4."Akibatnya tidak bisa memilih. Padahal sesuai dengan undang-undang, pemilih yang terdaftar di DPT bisa menggunakan kartu tanda pengenal," tuturnya.Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kordinasi antara KPU dan Pihak KPPS."Terlebih lagi tentang pemutakhiran yang dilakukan KPU tdak optimal," pungkasnya.( fiq / irw )
Jakarta - Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) menyerahkan laporan kasus pelanggaran pilpres ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta."Khusus DKI Jakarta, kita temukan di 112 TPS di lima kotamadya dengan jumlah 616 kasus. Pelanggaran tersebut, baik itu pidana, dugaan pelanggaran administratif, dan indikasi pelanggaan kode etik," ujar Koordinator Sigma Said Salahuddin di kantor Panwaslu DKI Jakarta, Jl Suryapranoto, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2009).Menurut Said, dugaan pelanggaran kode etik dan administratif yang terjadi pada pilpres lalu masih banyak dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)."Masyarakat lebih siap dibanding KPU. Misalnya, salinan DPT dapat disalin publik dan justru undang-undang menugaskan KPU agar masyarakat bisa mengetahui apakah dia terdaftar," kata dia.Lebih lanjut, Said mencontohkan banyaknya TPS yang tidak memasang DPT pada TPS saat dilakukan pencontrengan."Data kita 1 dari 7 TPS tidak memasang DPT pada saat pencontrenganya," sebutnya.Pemilih pengguna formulir C4 juga menjadi sorotan Sigma. Pasalnya, banyak saat hari pencontrengan pemilih yang tercantum namanya di DPT belum mendapatkan formulir C4."Akibatnya tidak bisa memilih. Padahal sesuai dengan undang-undang, pemilih yang terdaftar di DPT bisa menggunakan kartu tanda pengenal," tuturnya.Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kordinasi antara KPU dan Pihak KPPS."Terlebih lagi tentang pemutakhiran yang dilakukan KPU tdak optimal," pungkasnya.( fiq / irw )
Sabtu, 11/07/2009 18:46 WIB
Tim Advokasi Mega-Prabowo Adukan Pelanggaran KPU ke Bawaslu
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Tim Advokasi Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo melaporkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap melanggar UU. Pengaduan terkait ketidakjelasan DPT, pemangkasan jumlah TPS dan quick count IFES."Ada lima hal yang menjadi keberatan yang kami ajukan ke Bawaslu," kata Koordinator Tim Advokasi dan Hukum Timkamnas Mega-Prabowo, Arteria Dahlan, saat diterima anggota Bawaslu Bambang Widodo Eka Cahaya di Kantor Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta, Sabtu (11/7/2009).Menurut Arteria, lima hal yang menjadi keberatan itu, pertama, soal tindakan KPU yang tidak melakukan pemutahiran DPT."Seperti diketahui pada 6 Juli yang lalu, kita diberikan undangan untuk melakukan pengecekan DPT, itu 48 jam sebelum dilakukan pengambilan suara. Kalau kita lihat, hanya 13 persen dari masyarakat pemilih sudah ditemukan 7 DPT yang bermasalah," jelasnya.Kedua, lanjut Arteria, KPU telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran terkait DPT yang diajukan masyarakat, Panwaslu dan Bawaslu. Ketiga, karena ketidakjelasan DPT, Pilpres 2009 dianggap cacat, karena tidak pernah diumumkan.Keempat, terkait kebijakan KPU yang melakukan pemangkasan 69 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, menurut UU No 10/2008 disebutkan bahwa di dalam satu TPS itu ada 500 pemilih."Kalau itu dipangkas sebanyak 69 ribu, maka terdapat potensi suara yang bisadimanipulasi sebanyak 34 juta pemilih," ujarnya.Dijelaskan Arteria, jumlah 34 juta pemilih belum diklarifikasi oleh KPU. Persoalan kelima yang dipersoalkan tim kampanye Mega-Prabowo juga soal keterlibatan IFES dalam melakukan quick count (penghitungan cepat) hasil suara oleh KPU."Ada dua hal kita mencermati, apakah staf IFES itu sebagai pemantau ataumenyelenggarakan quint count? Karena UU menyatakan pemantau punya ketentuan,maka IFES tidak bisa menjadi pemantau," tegasnya.Kalau pun sebagai penyelenggara Quit Count KPU, juga harus dijelaskan dasarmenggunakan IFES. "Atas dasar itu kami ajukan keberatan ke Bawaslu untukmenindaklanjutinya sesuai kewenangan yang ada," pungkasnya.
Jakarta - Tim Advokasi Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo melaporkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap melanggar UU. Pengaduan terkait ketidakjelasan DPT, pemangkasan jumlah TPS dan quick count IFES."Ada lima hal yang menjadi keberatan yang kami ajukan ke Bawaslu," kata Koordinator Tim Advokasi dan Hukum Timkamnas Mega-Prabowo, Arteria Dahlan, saat diterima anggota Bawaslu Bambang Widodo Eka Cahaya di Kantor Bawaslu, Jl Thamrin, Jakarta, Sabtu (11/7/2009).Menurut Arteria, lima hal yang menjadi keberatan itu, pertama, soal tindakan KPU yang tidak melakukan pemutahiran DPT."Seperti diketahui pada 6 Juli yang lalu, kita diberikan undangan untuk melakukan pengecekan DPT, itu 48 jam sebelum dilakukan pengambilan suara. Kalau kita lihat, hanya 13 persen dari masyarakat pemilih sudah ditemukan 7 DPT yang bermasalah," jelasnya.Kedua, lanjut Arteria, KPU telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran terkait DPT yang diajukan masyarakat, Panwaslu dan Bawaslu. Ketiga, karena ketidakjelasan DPT, Pilpres 2009 dianggap cacat, karena tidak pernah diumumkan.Keempat, terkait kebijakan KPU yang melakukan pemangkasan 69 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, menurut UU No 10/2008 disebutkan bahwa di dalam satu TPS itu ada 500 pemilih."Kalau itu dipangkas sebanyak 69 ribu, maka terdapat potensi suara yang bisadimanipulasi sebanyak 34 juta pemilih," ujarnya.Dijelaskan Arteria, jumlah 34 juta pemilih belum diklarifikasi oleh KPU. Persoalan kelima yang dipersoalkan tim kampanye Mega-Prabowo juga soal keterlibatan IFES dalam melakukan quick count (penghitungan cepat) hasil suara oleh KPU."Ada dua hal kita mencermati, apakah staf IFES itu sebagai pemantau ataumenyelenggarakan quint count? Karena UU menyatakan pemantau punya ketentuan,maka IFES tidak bisa menjadi pemantau," tegasnya.Kalau pun sebagai penyelenggara Quit Count KPU, juga harus dijelaskan dasarmenggunakan IFES. "Atas dasar itu kami ajukan keberatan ke Bawaslu untukmenindaklanjutinya sesuai kewenangan yang ada," pungkasnya.
Sabtu, 11/07/2009 21:03 WIB Pilpres 2009
TK : 2 untuk SBY 1 untuk Mega-Prabowo
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Suami capres Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas, merasa bangga dengan perolehan suara pasangan Mega-Prabowo. Taufiq berseloroh posisinya 2-1 untuk kemenangan SBY."Sudah membuktikan dengan 60 persen disana 30 persen di kita, dua orang dia (SBY) satu orang kita, boleh bangga juga dong," ujar Taufiq sumringah, saat ditemui wartawan di kediamannya, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2009).Kegembiraan Taufiq bukan tanpa alasan. Taufiq menilai semua pemilih Mega-Prabowo adalah wong cilik yang tidak menerima suap apapun."Pemilih kita orang kecil lho tidak diberi apa-apa. Tanpa memberi apa-apa dapat 40 juta loh," kata Taufiq bersemangat.Taufiq pun menyentil banyaknya partai di belakang SBY-Boediono. Taufiq semakin bangga hanya 'berteman' dengan Gerindra saja bisa meraup suara cukup besar."Dua partai melawan seribu partai, dua dia kita satu sudah bagus banget di negeri seperti ini lho," ucapnya.( van / irw )
Jakarta - Suami capres Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas, merasa bangga dengan perolehan suara pasangan Mega-Prabowo. Taufiq berseloroh posisinya 2-1 untuk kemenangan SBY."Sudah membuktikan dengan 60 persen disana 30 persen di kita, dua orang dia (SBY) satu orang kita, boleh bangga juga dong," ujar Taufiq sumringah, saat ditemui wartawan di kediamannya, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2009).Kegembiraan Taufiq bukan tanpa alasan. Taufiq menilai semua pemilih Mega-Prabowo adalah wong cilik yang tidak menerima suap apapun."Pemilih kita orang kecil lho tidak diberi apa-apa. Tanpa memberi apa-apa dapat 40 juta loh," kata Taufiq bersemangat.Taufiq pun menyentil banyaknya partai di belakang SBY-Boediono. Taufiq semakin bangga hanya 'berteman' dengan Gerindra saja bisa meraup suara cukup besar."Dua partai melawan seribu partai, dua dia kita satu sudah bagus banget di negeri seperti ini lho," ucapnya.( van / irw )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar