Senin, 22/06/2009 09:39 WIBWarta No. 1
Hashim: Alasan Boediono Soal Penjualan Aset Negara Tak Masuk Akal
Adv - detikNews
-->Jakarta -
Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo mengkritik pernyataan Cawapres Boediono yang tetap akan meneruskan kebijakan penjualan aset negara ke pihak asing, lantaran pengelolaannya selama ini tidak efisien dan tidak transparan. Alasan yang disampaikan pendamping Capres SBY itu dinilai tidak masuk akal."Kalau tidak mampu mengelola, kenapa tidak diserahkan ke yang mampu?" tandas Hashim dalam dua kesempatan berbeda, yakni saat deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo oleh Relawan Pembela Ibu Pertiwi di Hotel Sahid dan deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo dari Pemuda Demokrat di sekretariat Mega-Prabowo Media Centre, Jakarta, Sabtu (20/6).Hashim mengungkapkan, jika pengelolaan aset negara selama ini tidak baik, tidak efisian, dan tidak transparan, maka semestinya yang harus dilakukan adalah mengganti pengelolanya - dalam hal ini adalah mengganti pemerintah. Bukan menjual aset-aset negara ke pihak asing."Apakah karena tidak mampu mengelola dengan baik, efisien dan transparan terus dijual? Yang diganti itu (mestinya) pemerintahannya. Bukan aset-aset BUMN lantas dijual. Ini tidak masuk akal sehat," tandas putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut.Sebagaimana diketahui, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (19/6), Boediono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. Alasannya, karena birokrasi kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.Agar lebih efisien, kata Budiono yang oleh banyak kalangan dinilai penganut paham ekonomi neo-liberal, maka diperlukan pihak luar yang dapat mengelola secara efisien melalui strategi kemitraan atau privatisasi. Pihak luar dinilai akan lebih transparan dan akuntabel.Asing Kuasai 31%Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama ini, dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham 31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankkan, pertambangan dan migas, semen, serta farmasi.Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40%. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5% sahamnya kini dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak 39,21% dikuasai asing. Pun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) - yang selama ini menjadi andalan para petani dan rakyat kecil - sahamnya telah dikuasi asing sebesar 35,39%.Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan - sebagaimana sikap yang diambil Boediono - prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana nasib Indonesia ke depan bila BUMN kian dicengkeram asing?(adv/adv)
-->Jakarta -
Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo mengkritik pernyataan Cawapres Boediono yang tetap akan meneruskan kebijakan penjualan aset negara ke pihak asing, lantaran pengelolaannya selama ini tidak efisien dan tidak transparan. Alasan yang disampaikan pendamping Capres SBY itu dinilai tidak masuk akal."Kalau tidak mampu mengelola, kenapa tidak diserahkan ke yang mampu?" tandas Hashim dalam dua kesempatan berbeda, yakni saat deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo oleh Relawan Pembela Ibu Pertiwi di Hotel Sahid dan deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo dari Pemuda Demokrat di sekretariat Mega-Prabowo Media Centre, Jakarta, Sabtu (20/6).Hashim mengungkapkan, jika pengelolaan aset negara selama ini tidak baik, tidak efisian, dan tidak transparan, maka semestinya yang harus dilakukan adalah mengganti pengelolanya - dalam hal ini adalah mengganti pemerintah. Bukan menjual aset-aset negara ke pihak asing."Apakah karena tidak mampu mengelola dengan baik, efisien dan transparan terus dijual? Yang diganti itu (mestinya) pemerintahannya. Bukan aset-aset BUMN lantas dijual. Ini tidak masuk akal sehat," tandas putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut.Sebagaimana diketahui, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (19/6), Boediono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. Alasannya, karena birokrasi kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.Agar lebih efisien, kata Budiono yang oleh banyak kalangan dinilai penganut paham ekonomi neo-liberal, maka diperlukan pihak luar yang dapat mengelola secara efisien melalui strategi kemitraan atau privatisasi. Pihak luar dinilai akan lebih transparan dan akuntabel.Asing Kuasai 31%Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama ini, dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham 31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankkan, pertambangan dan migas, semen, serta farmasi.Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40%. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5% sahamnya kini dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak 39,21% dikuasai asing. Pun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) - yang selama ini menjadi andalan para petani dan rakyat kecil - sahamnya telah dikuasi asing sebesar 35,39%.Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan - sebagaimana sikap yang diambil Boediono - prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana nasib Indonesia ke depan bila BUMN kian dicengkeram asing?(adv/adv)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar