Jumat, 10 Juli 2009

GOLKAR Mulai Beriak Kisruh

19/05/09 15:01
Elit Golkar Gembosi JK-Wiranto?
Vina Nurul Iklima
Yuddy Chrisnandi
[inilah.com/Noerma]
INILAH.COM, Jakarta - Yuddy Chrisnandi menilai keinginan Munaslub Golkar yang digalang beberapa kader dinilai sebagai bentuk penggembosan terhadap pasangan JK-Wiranto. Yuddy tidak mempermasalahkan jika pengganti JK itu Aburizal Bakrie alias Ical.
Yuddy membeberkan adanya pertemuan di kediaman Aburizal Bakrie yang berlangsung pada Senin malam. Menurut Yuddy, tujuannya memang ingin mempercepat Munas yang harusnya berlangsung pada 24 Oktober 2009.
"Kalau tempatnya di rumah Pak Ical kebetulan saja. Kalaupun penggantinya Pak Ical nggak masalah. Tapi jangan ada sedikit pun merusak kesolidan Pengurus Golkar. Ini ada penggembosan kepada JK Win. Ini harus dihentikan," kata Yuddy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut Yuddy, Munas yang dipercepat identik dengan Munaslub. Hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa ada dasar-dasar yang kuat.
"Hanya dimungkinkan apabila Ketum berhalangan tetap, sakit, atau meninggal. Kedua DPP tak berfungsi jalankan tugas roda organisasi. Ketiga, Ketum atau mayoritas jajaran kepengurusan melanggar anggaran rumah tangga, dan ini harus 2/3 dari dukungan DPD II," papar Yuddy.
Dari sekian alasan di atas, Yuddy mengatakan tidak ada alasan yang kuat bagi pihak mana pun untuk mendesak Munas dipercepat. Kalau alasannya adalah kekalahan Partai Golkar perolehan suaranya turun, ujarnya, itu merupakan kesalahan kolektif, dan tanggung jawab semua.
"Bukankah JK Win itu lahir atas keputusan semua secara formil. Jadi saya imbau kepada DPP, kader untuk bisa menahan diri dan soliditas Golkar menjelang Pilpres meningkat. Jangan merusak tatanan, jangan ganggu konsolidasi di tengah medan perjuangan menuju Pilpres ini. Ini persoalan serius. Kita butuh soliditas dan disiplin yang tinggi.

19/05/09 13:23
Agung Minta Percepat Munas Golkar?
Vina Nurul Iklima
Yuddy Crisnandi
INILAH.COM, Jakarta - Juru Bicara Tim Sukses Kampanye JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, membenarkan adanya pertemuan elit Golkar yang meminta Munas dipercepat. Pertemuan tersebut dihadiri Agung Laksono, Firman Subagyo, Priyo Budi Santoso, dan beberapa anggota Fraksi Golkar lain.
"Ini adalah pernyataan resmi partai bahwa tadi malam di rumah Pak Ical ada pertemuan antara Agung Laksono, Firman Subagyo, Priyo Budi Santoso, dan beberapa orang dari fraksi juga ada yang mendampingi sekitar puluhan tidak sampai seratus," kata Yuddy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5).
"Mereka bertemu Pak Ical untuk menyampaikan aspirasi agar Munas dipercepat. Saya tak hadir di sana," tambahnya.
Sebagai Jubir tim kampanye nasional JK-Win, Yuddy meminta kader Golkar harus memupuk soliditas untuk memenangkan Pilpres. Sebab pasangan JK-Win ini sudah diputuskan dan didukung oleh seLuruh DPD Tingakat I.
"Jadi saya mengimbau agar semua fungsionaris, pengurus DPP, kader untuk menahan diri. Kalau tak mendukung atau tidak setuju dalam pencalonan JK-Win sebaiknya mereka tak melakukan langkah-langkah atau tindakan yang dapat mengganggu konsloidasi pemenangan JK-Win nanti," pintanya.
Adanya keinginan atau desakan pihak-pihak tertentu di DPP Golkar yang melibatkan DPD II Golkar, menurut Yuddy, merupakan tindakan tak etis dalam norma berorganisasi. Karena beliau-beliau juga terlibat dalam pengambilan keputusan pencalonan JK Win. [ana]
an serius. Kita butuh soliditas dan disiplin yang tinggi," pungkasnya. [ana]

19/05/09 11:32
Dituding Dongkel JK, Akbar Membantah
INILAH.COM, Jakarta - Dituding berniat mendongkel Jusuf Kalla dari Partai Golkar melalui penggalangan desakan munaslub dari DPD tingkat II, Senin (18/5) malam, Akbar Tandjung membantah. Ia menyarankan elite pimpinan Golkar siap berkonsolidasi pasca kekalahan pemilu legislatif.
"Artinya munaslub merupakan puncak konsolidasi secara rasional. Saya tidak mengerti dan tidak tahu adanya itu (Munaslub)," ujar Akbar kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (19/5).
Akbar mengatakan siap membantu untuk kepentingan Golkar. Pemilu legislatif lalu, Akbar telah berkampanye di 14 provinsi dalam kurun waktu 20 hari. Hal itu dilakukan agar Golkar mendapatkan dukungan signifikan.
Namun, Golkar mengalami penurunan suara. Dibandingkan Pemilu 2004 lalu partai berlambang pohon Beringin itu keluar sebagai pemenang pemilu. Berdasarkan penetapan suara dan kursi resmi KPU, Golkar mendapatkan suara 15.037.757 atau 14,45%. Sedangkan Pemilu 2004 meraih 21,6%.
"Sebaiknya kita segera dilakukan persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi agenda politik ke depan dengan menggelar forum konsolidasi," tandasnya. [bar/ana]

18/09/08 19:56
Theo: Munaslub Pepesan Kosong
INILAH.COM, Jakarta - Salah satu Ketua DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, menegaskan tidak akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di partai itu. Munculnya wacana munaslub itu hanyalah 'pepesan kosong' yang tak perlu diseriusi.
"Itu (Munaslub) tidak menjadi isu yang penting sekarang. Karena memang tidak ada satu pun DPD Partai Golkar dari provinsi mana pun yang menghendaki Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) itu," tandas Theo di Jakarta, Kamis (18/9), menanggapi adanya suara-suara sementara kalangan yang mendesak digelarnya Munaslub tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI ini menambahkan, isu itu amat tidak beralasan. "Dan memang kita tidak akan adakan, karena apa keperluannya Munaslub itu?" tanyanya bali.
Apalagi, menurutnya dalam nada meyakinkan, seluruh jajaran DPD dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga Dewan Penasihat mendukung kepemimpinan DPP Partai Golkar di bawah Jusuf Kalla.
"Justru yang sekarang menjadi salah satu isu yang dibicarakan, baik dalam Rapat Konsultasi (Rakon) tanggal 23 September minggu depan, juga pada Rapat Pimpinan (Rapim) 17-20 Oktober nanti, adalah fokus semua jajaran partai kepada upaya memantapkan organisasi serta kader agar lebih bekerja keras mendekati rakyat, demi memenangkan Pemilu 2009," tegasnya.
Mengenai Rakon 23 September minggu depan, lanjutnya, itu sudah merupakan kegiatan reguler yang digelar tiap tahun, di hadiri DPP serta DPD provinsi se-Indonesia.
"Sebagaimana namanya, ini lebih bersifat konsultasi. Dengan maksud utama, mengkonsolidasikan persamaan persepsi tentang isu-isu aktual, juga konsolidasi organisasi dan seterusnya," ungkapnya. Yang paling strategis, ujarnya, ialah pelaksanaan Rapim pada tanggal 17 hingga 20 Oktober 2008 mendatang.
"Rapim itu kan merupakan media pengambilan keputusan tertinggi sesudah Munas. Kita tunggu saja acaranya," kata Theo Sambuaga lagi. [/*P1]
Politik
09/07/2009 - 10:08
DPD I Tetap Ingin Golkar Jadi Oposisi
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Setelah kalah pada pemilu legislatif lalu, Partai Golkar juga harus menganggung kekalahan JK pada Pilpres 2009 ini. Pasca kekalahan itu, wacana Golkar merapat ke SBY pun berkembang. Namun DPD I Golkar menolak dan tetap menginginkan Golkar menjadi oposisi.
"DPD I tetap akan mendorong agar Golkar menjadi oposisi. Karena kita sudah susah payah mengangkat harkat mertabat partai Golkar. Jadi ngapain kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ketua DPD I Golkar DIY Gandung Pardiman kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (9/7).
Gandung mengatakan, bila Golkar merapat kembali ke SBY sementara yang menjadi pemimpin negara bukan dari Golkar maka Golkar hanya kan menjadi alat kepentingan kekuasaan semata. Karena itulah, DPD I akan tetap mempertahankan harga diri partai.
"Bagi kami kekalahan ini bukanlah kiamat. Tapi ini adalah suatu cara untuk menguji coba seberapa jauh kekuatan Partai Golkar saat ini dan itu perlu dievauasi dan instrospeksi," katanya.
Soal wacana Munas Golkar yang dipercepat, Gandung menyatakan sampai saat ini belum ada koordinasi antar DPD-DPD I Golkar. Namun dirinya mengakui bahwa desakan segera digelarnya Munas untuk melengserkan JK semakin berhembus kencang.
"Saat kampanye pilpres, wacana mempercepat Munas memang sudah bergulir dan saat ini desakan itu semakin kencang. Mengenai Munas tidak perlu dicari-cari alasan siapa penyebab yang kalah, kita introspeksi dan evalusi saja," pungkasnya. [mut]
Politik
09/07/2009 - 09:21
Golkar Akan Kembali Menghamba ke SBY
Raden Trimutia Hatta
Aburiizal B-Akbar T- Agung L(inilah.com /Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Kalahnya JK pada Pilpres 2009 menjadi sebuah momentum bagi elite Golkar untuk menjatuhkan JK dari kursi Ketua Umum dengan segera. Bila, dalam waktu dekat JK berhasil dilengserkan maka Golkar akan kembali menghamba kepada SBY.
"Saat ini ada salah satu kubu di Golkar yang tengah mendorong agar Munas Golkar dipercepat. Karena kubu itu akan kembali merapatkan Golkar ke bawah ketiak SBY," ujar sumber INILAH.COM di internal Golkar, Jakarta, Kamis (9/7).
Sumber itu mengatakan, kubu yang akan membawa Golkar merapat ke SBY itu adalah kubu yang dimotori Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung dan Agung Laksono. Kubu trio A ini pun tengah menggalang kekuatan untuk dapat segera melengserkan JK melalui Munas Golkar yang dipercepat.
"Aburizal itu ingin menjadi Ketua Umum Golkar dan akan membawa Golkar mengabdi dan menghamba kepada SBY. Golkar akan dijadikannya sebagai tempat perlindungan bisnisnya yang kini bermasalah, salah satunya adalah kasus Lapindo," katanya.
Selain kubu trio A, lanjut dia, ada kubu lain yang dimotori Surya Paloh yang juga ingin melengserkan Golkar. Namun, bila dibandingkan dengan Aburizal, Surya Paloh masih punya idealisme ke-Golkar-an. Golkar akan menjadi oposisi bila Surya Paloh yang jadi ketua umumnya.
"Nasib Golkar sekarang ini sebenarnya ditentukan oleh SBY. SBY tidak ingin menjadikan Golkar sebagai oposisi. SBY tidak senang bila Surya Paloh yang menggantikan JK," pungkasnya. [mut]
Politik
09/07/2009 - 06:12
Quick Count Bukan Alasan Munaslubkan JK
Djibril Muhammad
Poempida Hidayatulloh
INILAH.COM, Jakarta - Kekalahan pasangan JK-Wiranto dalam quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei membuat mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengusulkan percepatan proses Munaslub. Namun, Wakil Bendahara Golkar Poempida Hidayatulloh menilai hal itu tidak beralasan dan terlalu pagi untuk didengungkan.
"Tidaklah beralasan dan terlalu dini jika ada DPD Partai Golkar yang menyuarakan Munaslub," kata Poempida dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (8/7).
Juru bicara Tim Kampanye Nasional JK-Win ini mengatakan proses penghitungan suara belum berakhir. Sebab, KPU belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pilpres 2009. "Oleh karena itu seyogianya semua kader Golkar jangan terprovokasi atas hasil quick count yang sifatnya hanya sebagai indikator dan tidak mengikat," terang menantu Menteri Perindustrian Fahmi Idris ini.
Apalagi, kata dia, quick count yang ditampilkan sejumlah lembaga survei bermasalah. Sebab, DPT bermasalah belum 100% diperbaiki. Selain itu, laporan mengenai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pun belum jelas. "Kita tunggu saja laporan dari KPU untuk menyikapi semua ini," tandas Poempida. [jib/nuz]
Politik
10/06/2009 - 15:32
Golkar Tak Beralasan Bendung Akbar Cs
Raden Trimutia Hatta
Akbar T-Aburizal B-Agung L(inilah.com /Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Manuver yang dilakukan Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang dikabarkan tengah menggalang dukungan untuk mempercepat Munaslub semata-mata untuk menyelamatkan Golkar. Partai Beringin itu tak beralasan bila manuver ketiganya itu dibendung.
"Akbar cs merupakan fenomena yang hadir di tengah-tangah Golkar pasca lahirnya duet JK-Wiranto. Tidak ada satu kesepakatan di antara mereka untuk menggagalkan pasangan ini tapi ingin menyelamatkan Golkar ke depan. Jadi tak ada alasan untuk membendungnya," ujar Direktur Riset Akbar Tandjung Institute, Alfan Alfian kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (10/6).
Alfan mengatakan, upaya penyelamatan yang dilakukan Akbar cs itu dilakukan agar bagaimana Golkar tetap solid seandainya JK Wiranto kalah dalam Pilpres 8 Juli mendatang. Karena, secara kalkulasi politik memang agak susah menandingi popularitas SBY.
"Harus diakui kalau tidak ada gerakan luar biasa maka pasangan JK-Wiranto susah mengalahkan SBY Boediono. Kekuatan politik yang kontra SBY terpecah dan inilah yang menyulitkan JK Win menang dalam pilpres apalagi satu putaran. Jadi apa yang dilakukan Akbar cs, menang ataupun kalah Golkar bisa tetap bersatu," katanya.
Alfan menilai, sebagai parpol Golkar tidak pernah lepas dari dinamika politik internal, sejak Rapimnassus kemudian akhirnya JK memutuskan menggandeng Wiranto sampai sekarang Golkar sudah resmi mendukung JK Win. Realitas politik yang tak bisa diingkari adalah di tingkat elit tidak ada kebulatan kesepakatan satu sama lain untuk menguatkan pasangan JK Win yang bernomor urut 3 itu. [mut/]
Politik
10/06/2009 - 14:35
Silatnas Golkar Bendung Manuver Akbar cs
Raden Trimutia Hatta
Soemarsono(inilah.com /Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Manuver A3 yakni Agung Laksono, Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung yang dikabarkan tengah menggalang dukungan untuk mempercepat Munaslub Golkar, membuat gerah dewan penasihat (Wanhat) Golkar. Silatnas pun akhirnya digelar guna membendung manuver A3.
"Iya Silatnas itu memang digelar untuk menyolidkan partai menyokong pasangan JK-Wiranto menang pada Pilpres 2009," ujar Sekjen DPP Golkar Soemarsono kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (10/6).
Soemarsono mengatakan, acara Silatnas merupakan kegiatan rutin dari Wanhat Golkar untuk menguatkan hubungan sekaligus menjaga kesolidan partai dan mencegah adanya upaya penggembosan. Karena saat ini sudah memasuki masa kampanye pilpres, maka tujuan dari Silatnas Golkar yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta itu untuk memantapkan dukungan terhadap duet JK Win.
"Itu kegiatan rutin Wanhat karena saat ini kaitanya dengan pilpres maka jadi hal wajar bila salah satu agenda Silatnas untuk menyolidkan dukungan Golkar kepada pasangan JK-Wiranto," katanya.
Namun, terkait dengan manuver yang dilakukan A3 yang dikabarkan akan mempercepat Munaslub untuk melengserkan posisi JK dari ketua umum Golkar, Soemarsono mengaku tidak percaya. "Saya sebagai sekjen tidak percaya kalau itu ada. Bahkan saya merasa gerakan-gerakan seperti itu memang tidak ada," pungkasnya. [mut/ton]
Dapatkan
20/05/2009 - 07:13
Golkar Harus Buktikan Solid
Adhini Amaliafitri
INILAH.COM , Jakarta - Golkar tengah dibayangi desakan Munaslub yang berniat mendongkel Jusuf Kalla dari kursi Ketua Umum Golkar. Imbauan agar seluruh warga Golkar solid dinilai percuma, sebab tidak ada parpol yang solid saat ini.
"Partai-partai tidak ada yang solid. Suaranya ke mana-mana. Apalagi Golkar punya masalah dengan masa lalu dia yang tidak pernah kalah. Dan ketika ada pihak internal yang ada merasa kalah kemudian mereka mencari pasangan lain, dan berinidikasi berpindah," kata pengamat politi LP3ES Fajar Nursahid kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (20/5).
Menurutnya dinamika di internal Golkar belum selesai. Imbauan dilakukan mereka sebagai bentuk Golkar sebagai organisasi formal. Hal ini memang harus dilakukan oleh DPD untuk melakukan tertib organisasi agar bisa berjalan lancar.
Fajar menyebutnya ini sebagai bagian dari membangun citra Partai Golkar. Semua partai ingin mencitrakan bahwa mereka solid.
"Tetapi masalahnya sekali lagi, pemilihan presiden sangat subjektif. Tidak semua yang diputuskan secara formal bisa 100 persen menjadi pilihan partai," tutup Fajar. [ana]
Politik
20/05/2009 - 06:49
Munaslub Jelas Gusur JK
Adhini Amaliafitri
Jusuf Kalla(inilah.com/Wirasatria)
INILAH.COM, Jakarta - Desakan Munaslub Golkar dinilai bukan lagi hanya soal ketidakpuasan atas berkurangnya suara Golkar di Pemilu Legislatif 2009. Munaslub jelas untuk menggusur Jusuf Kalla dari kursi Ketua Umum Golkar.
Bertemunya Ical, Agung Laksono, Akbar Tandjung bersama DPD II Golkar, menurut pengamat politik LP3ES Fajar Nursahid merupakan upaya penggembosan oleh elit Golkar. Ada spekulasi bahwa terdapat orang-orang di Golkar yang tidak sepaham dengan pencalonan JK sebagai capres.
"Munas artinya akan ada indikasi untuk menggusur dari ketua umum Golkar. Itu arahnya jelas untuk menggusur JK dari kursi ketua umum dari Golkar," ujar Fajar kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (20/5).
Upaya penggembosan ini merupakan friksi orang-orang di Golkar yang tidak sepaham. Alasannya mereka mengkalkulasi JK Wiranto dinilai tidak meyakinkan untuk memenangkan pemilu.
Menurut Fajar, proses Munas Golkar paling tidak dilakukan setelah proses Pilpres berlangsung dan untuk mengevaluasi hasil Pilpres. Jika munas dipercepat, hal itu akan menjadi tradisi yang kurang baik buat Golkar. Dan pergantian tidak normal akan menjadi luka politik lama yang berulang, seperti ketika Golkar di 2004 mencapreskan Wiranto.
"Ini ada semacam politik balas dendam, dan ini akan terjadi di Pilpres 2014. Publik kemudian tahu dan semakin menegaskan bahwa record Golkar menjadi partai oportunis, yang selalu mengambil bagian dari menangnya pemilu. Ini bisa jadi ancaman tim sukses Golkar. Bagi keduanya lebih fair apabila munas diadakan setelah Pilpres," pungkas Fajar. [ana]
Politik
19/05/2009 - 14:42
Yuddy: Tak Masalah Ical Gantikan JK
Vina Nurul Iklima
Yuddy Chrisnandi(inilah.com/Noerma)
INILAH.COM, Jakarta - Suara Munaslub yang digalang beberapa kader Golkar dinilai Yuddy Chrisnandi sebagai penggembosan pada JK-Wiranto. Yuddy tidak mempermasalahkan jika pengganti JK itu Aburizal Bakrie alias Ical.
Yuddy membeberkan adanya pertemuan di kediaman Aburizal Bakrie yang berlangsung pada Senin malam. Menurut Yuddy, tujuannya memang ingin mempercepat Munas yang harusnya berlangsung pada 24 Oktober 2009.
"Kalau tempatnya di rumah Pak Ical kebetulan saja. Kalaupun penggantinya Pak Ical nggak masalah. Tapi jangan ada sedikit pun merusak kesolidan Pengurus Golkar. Ini ada penggembosan kepada JK Win. Ini harus dihentikan," kata Yuddy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut Yuddy, Munas yang dipercepat identik dengan Munaslub. Hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa ada dasar-dasar yang kuat.
"Hanya dimungkinkan apabila Ketum berhalangan tetap, sakit, atau meninggal. Kedua DPP tak berfungsi jalankan tugas roda organisasi. Ketiga, Ketum atau mayoritas jajaran kepengurusan melanggar anggaran rumah tangga, dan ini harus 2/3 dari dukungan DPD II," papar Yuddy.
Dari sekian alasan di atas, Yuddy mengatakan tidak ada alasan yang kuat bagi pihak mana pun untuk mendesak Munas dipercepat. Kalau alasannya adalah kekalahan Partai Golkar perolehan suaranya turun, ujarnya, itu merupakan kesalahan kolektif, dan tanggung jawab semua.
"Bukankah JK Win itu lahir atas keputusan semua secara formil. Jadi saya imbau kepada DPP, kader untuk bisa menahan diri dan soliditas Golkar menjelang Pilpres meningkat. Jangan merusak tatanan, jangan ganggu konsolidasi di tengah medan perjuangan menuju Pilpres ini. Ini persoalan serius. Kita butuh soliditas dan disiplin yang tinggi," pungkasnya. [ana]
Politik
19/05/2009 - 13:04
Agung Minta ke Ical Munas Dipercepat
Vina Nurul Iklima
Yuddy Crisnandi(inilah.com/Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Pertemuan elit Golkar yang meminta Munas dipercepat dibenarkan oleh Juru Bicara Tim Sukses Kampanye JK-Win Yuddy Crisnandi. Pertemuan tersebut dihadiri Agung Laksono, Firman Subagyo, Priyo Budi Santoso dan beberapa anggota Fraksi Golkar lainnya.
"Ini adalah pernyataan resmi partai bahwa tadi malam di rumah Pak Ical ada pertemuan antara Agung Laksono, Firman Subagyo, Priyo Budi Santoso, dan beberapa orang dari fraksi juga ada yang mendampingi sekitar puluhan tidak sampai seratus," kata Yuddy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5).
"Mereka bertemu Pak Ical untuk menyampaikan aspirasi agar Munas dipercepat. Saya tak hadir di sana," tambahnya.
Sebagai Jubir tim kampanye nasional JK-Win, Yuddy meminta kader Golkar harus memupuk soliditas untuk memenangkan Pilpres. Sebab pasangan JK-Win ini sudah diputuskan dan didukung oleh seLuruh DPD Tingakat I.
"Jadi saya mengimbau agar semua fungsionaris, pengurus DPP, kader untuk menahan diri. Kalau tak mendukung atau tidak setuju dalam pencalonan JK-Win sebaiknya mereka tak melakukan langkah-langkah atau tindakan yang dapat mengganggu konsloidasi pemenangan JK-Win nanti," pintanya.
Adanya keinginan atau desakan pihak-pihak tertentu di DPP Golkar yang melibatkan DPD II Golkar, menurut Yuddy, merupakan tindakan tak etis dalam norma berorganisasi. Karena beliau-beliau juga terlibat dalam pengambilan keputusan pencalonan JK Win. [ana]

10/07/09 15:14
Situasi Golkar Siaga Satu?
R Ferdian Andi R
[inilah.com/Ferdian]
INILAH.COM, Jakarta – Kekalahan ganda yang dialami Partai Golkar dalam Pemilu 2009 menyisakan persoalan serius di tubuh partai beringin itu. Seiring dengan kekalahan telak itu, Golkar menghadapi sejangkala. Bagaimana masa depan partai yang pernah dibesarkan mantan Presiden Soeharto tersebut?
Faktanya kini drama politik yang menyakitkan betul-betul dihadapi Partai Golkar. Betapa tidak? Partai mayoritas dalam Pemilu 2004 itu kini nyaris yang tak diperhitungkan lagi. Dalam pemilu legislatif ia hanya mengumpulkan 14% suara dan di pemilu presiden pun capresnya hanya mampu menghimpun 11-12% suara.
Performa Golkar dalam Pemilu 2009 ini memang ironis. Dengan posisi ketua umumnya di kuris RI-2, Partai Golkar mestinya memiliki akses yang lebih mudah untuk membesarkan dan mengkonsolidasikan partai. Namun nyatanya konsolidasi Partai Golkar selama lima tahun terakhir ini tak membuahkan hasil.
Hasil Pemilu 2009 dan serangkaian pemilu kepala daerah menunjukkan konsolidasi internal Partai Golkar tak berjalan sukses.
Maka tak mengherankan bila kekalahan JK-Wiranto dalam Pilpres 2009 ini langsung memicu ide Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Targentnya cukup tegas, yaitu mengevaluasi kepemimpinan JK di partai itu. Munaslub ini bisa berarti juga mempercepat Munas yang sedianya dijadwalkan Desember 2009.
Gagasan Munaslub yang awalnya disuarakan oleh elit Golkar yang tidak sevisi dengan JK itu memuncak pasca kekalahan Partai Golkar dalam pemilu legislatif lalu. Motornya adalah tokoh yang dikenal dengan sebutan ‘Triple A’ (Akbar Tandjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie). Situasi ini jelas menegaskan, ketidaksolidan elit Golkar dalam mendukung JK maju dalam Pilpres 2009.
Maka kekalahan JK yang cukup dramatis di kantung suara Partai Golkar dimaknai serius oleh loyalis dan pendukung JK, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ancaman untuk tidak memilih alias keluar dari Partai Golkar muncul.
Bahkan di situs jejaring sosial Facebook, muncul grup ajakan untuk membubarkan Partai Golkar yang disuarakan dari pendukung JK-Wiranto. “Setujukah Anda, Partai Golkar dibubarkan,” demikian tulis pengguna Facebook sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap Partai Golkar.
Kekecewaan itu kian memuncak dengan kekalahan pasangan JK-Wiranto. Apalagi, fakta politik dalam pemilu presiden lalu sebagaimana terekam dalam exit poll (jawaban responden sesaat setalah keluar dari TPS) oleh LP3ES yang mengungkapkan bahwa pemilih Partai Golkar dalam pemilu legislatif lalu sebenarnya masih dominan mendukung JK-Wiranto dengan presentasi sebesar 41%, memilih SBY-Boediono 38,9% dan Megawati-Prabowo 8,8%.
Dominasi pemilih Partai Golkar memilih JK berjarak tipis dengan pemilih Partai Golkar yang memilih SBY-Boediono. Artinya, mesin Partai Golkar benar-benar tidak maksimal mendongkrak perolehan suara JK. Meskipun, dalam pilpres langsung ini peran figuritas calon memang lebih dominan dalam menentukan perolehan suara.
Karenanya suksesi kepemimpinan Partai Golkar, entah lewat Munas ataupun Munaslub, menjadi demikian strategis bagi Golkar untuk survive lima tahun ke depan. Menurut pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, jika Golkar tak jeli dalam memilih kepemimpinan partai, bisa saja Golkar akan terus mengecil.
“Harus dicari pemimpin Partai Golkar yang memiliki karakterisktik seperti Akbar Tandjung yang mampu menyatukan banyak faksi di Partai Golkar,” tegas Siti kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (10/7).
Hingga kini beredar sedikitnya tiga nama kandidat pengganti JK. Mulai Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Agung Laksono. Khusus nama yang terakhir, sepertinya tak begitu dominan. Jika Aburizal Bakrie yang menggantikan JK, arah politik Golkar dipastikan akan condong ke kubu SBY. Namun jika Surya Paloh mampu mengambil alih kepemimpinan partai beringin tersebut, pilihan menjadi partai oposisi bersama PDIP diprediksi akan ditempuh.
Jika salah satu dari dua figur tersebut memimpin Partai Golkar lima tahun ke depan, apakah Golkar semakin mendekatkan pada pengecilan suara atau sebaliknya? Surya Paloh maupun Aburizal telah memainkan peran yang pernah dilakukan Akbar Tandjung di era awal reformasi dulu.
Meski begitu, sulit berharap dua figur tersebut untuk mampu Golkar semakin besar dan solid. Eksistensi Golkar tak semata-mata ditentukan oleh figur pimpinan pusat, tapi juga pada kemampuan pimpinannya mengikis pola pikir para kadernya di daerah yang telah terperangkap oleh paradigm kepemimpinan yang 'bergizi' dan 'tidak bergizi'. [P1]

Tidak ada komentar: