10/07/09 21:56
Koalisi Genit, Ujian Pertama SBY
R Ferdian Andi R
Susilo Bambang Yudhoyono
[inilah.com]
INILAH.COM, Jakarta – Koalisi partai pendukung SBY-Boediono yang mencakup 24 parpol terkesan mulai bersikap genit. Kegenitan itu tercermin dari nafsu mereka mempersoalkan susunan kabinet. Bila tak disiasati dengan hati-hati, kegenitan itu akan memicu komplikasi politik bagi masa depan pemerintahan SBY. Stabilitas politik pun jadi taruhannya.
Sejak awal, kegenitan itu memang mewarnai sikap partai politik yang terhimpun dalam koalisi SBY-Boediono. Indikasinya antara lain, reaksi beberapa partai politik yang mengomentari figur Boediono sebagai cawapres pilihan SBY. Seruan mencabut dukungan bahkan sempat keluar, meski pada akhirnya itu semua tak lebih dari sekadar gertak sambal.
Kini, tak lama setelah pelaksanaan pemilu presiden yang dimenangkan SBY-Boediono, mereka pun kembali mengulangi sikapnya. Tanpa rasa sungkan partai pendukung SBY langsung mengutak-atik formasi kabinet.
Bahkan mereka tak segan menyebut pos tertentu serta mengusulkan figur yang bakal mengisinya. Kondisi ini kontras dibandingkan dengan situasi di saat penandantanganan kontrak politik antarpartai dengan Partai Demokrat. Semua bungkam soal kompensasi kursi kabinet, meski desas-desus soal itu berembus kencang.
Jelas perilaku politik elit parpol pendukung SBY itu jauh dari harapan publik. Dengan kemenangan telaknya, SBY-Boediono diharapkan mampu menyusun kabinet ahli. Alasan paling mendasar, kemenangan SBY dalam pilpres kali ini menjadikan legitimasi politik bagi SBY lebih kuat dibandingkan Pilpres 2004.
“SBY harus berani membuat kabinet ahli, karena legitimasi politiknya lebih kuat,” tegas pengamat politik Sukardi Rinakit.
Sukardi menyadari bahwa menyusun kabinet ahli sama saja dengan membuat kecewa partai politik pendukung yang selama ini ikut berjuang keras memenangkan pasangan SBY-Boediono. Apalagi hal ini diperparah dengan upaya SBY untuk menggandeng kekuatan politik lainnya seperti Golkar dan PDIP.
“SBY berkepentingan menggandeng Golkar untuk stabilitas politik. Meski berdampak pada kompensasi kursi, ini juga akan menjadi masalah,” kata Sukardi. Ia menambahkan, SBY harus bisa mengelola kekecewaan yang muncul dari partai pendukung itu.
Merespons kecenderungan partai politik pendukung yang merongrong SBY, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menegaskan penyodoran pos maupun figur menteri dari parpol pendukung hanyalah bentuk kegenitan mereka. “Sejak dulu partai pendukung (SBY) memang genit,” cetus Mubarok kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (10/7).
Dalam beberapa hari pasca pemungutan suara pilpres, beberapa partai politik pendukung SBY-Boediono memang langsung menyebut beberapa pos menteri, termasuk figurnya. PKB misalnya, yang tak sungkan menyebut pos Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Kementerian Pemberdayan Perempuan untuk Wakil Ketua Umum PKB Nursyahbani Katjasungkana.
Sementara itu PKS juga menyebut delapan figure, yaitu Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Salim Segaff Al Jufri, Anis Matta, Irwan Prayitno, Suharna Surapranata, Sohibul Iman, dan Surahman Hidayat. Nama-nama tersebut akan disorong PKS untuk menduduki pos menteri di kabinet SBY-Boediono.
Menurut Mubarok, Presiden SBY memang tidak pernah membicarakan kursi menteri dalam penandantanganan kontrak politik dengan partai pendukung. Kondisi ini, sambung gurubesar psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah itu, sebagai ujud sistem presidensial di mana penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Saya kira kabinet SBY kelak kabinet ahli,” katanya.
Kalau benar ada kekecewaan dari partai pendukung, Mubarok yakin, itu semua tak akan berlangsung lama. Bahkan Mubarok memastikan, partai politik tidak akan berani melakukan manuver politik terkait pilihan menteri SBY, termasuk rencana menggandeng Partai Golkar terlibat di pemerintahan.
“Saya kira Partai Golkar akan bergabung dalam pemerintahan. Partai politik pendukung SBY tidak akan berani (menentang, red). SBY ini suara rakyat kok, bukan suara partai-partai,” tandasnya.
Bila kepercayaan diri yang tinggi mewarnai sikap SBY dalam penyusunan kabinet pemerintahan 2009-2014, itu adalah hal wajar. Meskipun begitu, kegenitan dan kekecewaan yang muncul dari partai politik pendukung SBY tidak bisa dipandang remeh. [P1]
Koalisi Genit, Ujian Pertama SBY
R Ferdian Andi R
Susilo Bambang Yudhoyono
[inilah.com]
INILAH.COM, Jakarta – Koalisi partai pendukung SBY-Boediono yang mencakup 24 parpol terkesan mulai bersikap genit. Kegenitan itu tercermin dari nafsu mereka mempersoalkan susunan kabinet. Bila tak disiasati dengan hati-hati, kegenitan itu akan memicu komplikasi politik bagi masa depan pemerintahan SBY. Stabilitas politik pun jadi taruhannya.
Sejak awal, kegenitan itu memang mewarnai sikap partai politik yang terhimpun dalam koalisi SBY-Boediono. Indikasinya antara lain, reaksi beberapa partai politik yang mengomentari figur Boediono sebagai cawapres pilihan SBY. Seruan mencabut dukungan bahkan sempat keluar, meski pada akhirnya itu semua tak lebih dari sekadar gertak sambal.
Kini, tak lama setelah pelaksanaan pemilu presiden yang dimenangkan SBY-Boediono, mereka pun kembali mengulangi sikapnya. Tanpa rasa sungkan partai pendukung SBY langsung mengutak-atik formasi kabinet.
Bahkan mereka tak segan menyebut pos tertentu serta mengusulkan figur yang bakal mengisinya. Kondisi ini kontras dibandingkan dengan situasi di saat penandantanganan kontrak politik antarpartai dengan Partai Demokrat. Semua bungkam soal kompensasi kursi kabinet, meski desas-desus soal itu berembus kencang.
Jelas perilaku politik elit parpol pendukung SBY itu jauh dari harapan publik. Dengan kemenangan telaknya, SBY-Boediono diharapkan mampu menyusun kabinet ahli. Alasan paling mendasar, kemenangan SBY dalam pilpres kali ini menjadikan legitimasi politik bagi SBY lebih kuat dibandingkan Pilpres 2004.
“SBY harus berani membuat kabinet ahli, karena legitimasi politiknya lebih kuat,” tegas pengamat politik Sukardi Rinakit.
Sukardi menyadari bahwa menyusun kabinet ahli sama saja dengan membuat kecewa partai politik pendukung yang selama ini ikut berjuang keras memenangkan pasangan SBY-Boediono. Apalagi hal ini diperparah dengan upaya SBY untuk menggandeng kekuatan politik lainnya seperti Golkar dan PDIP.
“SBY berkepentingan menggandeng Golkar untuk stabilitas politik. Meski berdampak pada kompensasi kursi, ini juga akan menjadi masalah,” kata Sukardi. Ia menambahkan, SBY harus bisa mengelola kekecewaan yang muncul dari partai pendukung itu.
Merespons kecenderungan partai politik pendukung yang merongrong SBY, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menegaskan penyodoran pos maupun figur menteri dari parpol pendukung hanyalah bentuk kegenitan mereka. “Sejak dulu partai pendukung (SBY) memang genit,” cetus Mubarok kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (10/7).
Dalam beberapa hari pasca pemungutan suara pilpres, beberapa partai politik pendukung SBY-Boediono memang langsung menyebut beberapa pos menteri, termasuk figurnya. PKB misalnya, yang tak sungkan menyebut pos Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Kementerian Pemberdayan Perempuan untuk Wakil Ketua Umum PKB Nursyahbani Katjasungkana.
Sementara itu PKS juga menyebut delapan figure, yaitu Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Salim Segaff Al Jufri, Anis Matta, Irwan Prayitno, Suharna Surapranata, Sohibul Iman, dan Surahman Hidayat. Nama-nama tersebut akan disorong PKS untuk menduduki pos menteri di kabinet SBY-Boediono.
Menurut Mubarok, Presiden SBY memang tidak pernah membicarakan kursi menteri dalam penandantanganan kontrak politik dengan partai pendukung. Kondisi ini, sambung gurubesar psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah itu, sebagai ujud sistem presidensial di mana penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Saya kira kabinet SBY kelak kabinet ahli,” katanya.
Kalau benar ada kekecewaan dari partai pendukung, Mubarok yakin, itu semua tak akan berlangsung lama. Bahkan Mubarok memastikan, partai politik tidak akan berani melakukan manuver politik terkait pilihan menteri SBY, termasuk rencana menggandeng Partai Golkar terlibat di pemerintahan.
“Saya kira Partai Golkar akan bergabung dalam pemerintahan. Partai politik pendukung SBY tidak akan berani (menentang, red). SBY ini suara rakyat kok, bukan suara partai-partai,” tandasnya.
Bila kepercayaan diri yang tinggi mewarnai sikap SBY dalam penyusunan kabinet pemerintahan 2009-2014, itu adalah hal wajar. Meskipun begitu, kegenitan dan kekecewaan yang muncul dari partai politik pendukung SBY tidak bisa dipandang remeh. [P1]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar