Golkar di Persimpangan Jalan

Sabtu, 11/07/2009 10:36 WIB Kemenangan SBY Dinilai Tidak Lebih Dari Faktor Luck Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu

Jakarta - Dilihat dari hasil quick count, SBY sudah menang satu putaran. Sayangnya, kemenangan SBY dinilai oleh ekonom Prasetyantoko, hanya karena keberuntungan semata."Presiden kita ada faktor luck, krisis dimana-mana tapi Indonesia tidak terkena krisis. Itu menjadi poin yang sangat besar sampai membuat dia terpilih kembali," ujar kata Pras, sapaan akrabnya dalam diskusi "Presiden Lanjutan" di Warung Daun, Jl. Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2009).Dari sisi ekonomi, Pras memandang rendahnya ekspor Indonesia menolong SBY. Arus uang yang tidak terlalu besar menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi yang marak belakangan ini."Ini faktor luck saja karena kondisi ekspor kita tidak terlalu besar membuat kita bertahan," ujar Pras.Pras bahkan tidak melihat andil SBY dalam meningkatkan infrastruktur perekonomian dalam negeri. Justru investor asing yang "disayang" SBY.Selain itu, Pras menilai modal asing memang bertambah, tetapi tidak ada program infrastruktur jangka panjang yang dilakukan. "Agak sulit mengatakan SBY berhasil," pungkasnya.( van / mad )
Sabtu, 11/07/2009 10:29 WIB Golkar Merapat ke PD Koalisi Parpol Pendukung SBY akan Lemahkan Pemberantasan Korupsi Rachmadin Ismail - detikPemilu

Jakarta - Setelah jagonya kalah di Pilpres 2009, Partai Golkar terindikasi akan bergabung ke kubu SBY-Boediono. Jika benar terjadi, parlemen akan terlampau kuat dan berpeluang melemahkan upaya pemberantasan korupsi."Parlemen besar semoga dimaksudkan bukan untuk menunda atau melemahkan pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Emerson F Yuntho saat berbincang lewat telepon, Sabtu (11/7/2009).Dari awal, ICW melihat belum ada komitmen yang jelas dari partai politilk soal pemberantasan korupsi. Selama ini, langkah-langkah yang terlihat hanya sebatas wacana lewat ucapan lisan."Susah ditebak bagaimana agenda mereka, selama ini arahnya masih mengawang-awang," ucapnya.Emerson juga menilai, dominasi yang terlalu kuat di parlemen dan pemerintahan akan menciptakan suasanakerja yang kurang kritis. Bahkan ada kecenderungan untuk saling melindungi terutama dalam hal-hal yang berhubungan soal pelanggaran, khususnya korupsi."Kita harap itu tidak terjadi," tutupnya.( mad / ken )
Sabtu, 11/07/2009 09:06 WIB Golkar Harus Jadi Oposisi Agar DPR Tak Jadi 'Tukang Stempel' Laurencius Simanjuntak - detikPemilu

Jakarta - Indikasi merapatnya Partai Golkar ke barisan partai pendukung SBY-Boediono dinilai bakal menjadi pukulan berat bagi rakyat. Sebab, dengan sangat dominannya partai pendukung pemerintah di parlemen, DPR bisa jadi hanya akan berperan sebagai 'tukang stempel' untuk mengamankan kebijakan pemerintah. "Jika Golkar merapat, DPR hanya akan jadi tukang stempel. Tidak ada lagi yang merhatiin rakyat kalau presidennya mencla-mencle," kata pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (11/7/2009).Menurut Irman, dalam sebuah sistem presidensial sebenarnya tidak ada yang dinamakan dengan koalisi pemerintahan. Istilah tersebut hanya berlaku untuk sistem parlementer.Partai politik, katanya, hanya secara administratif saja mendukung pasangan calon dalam Pilpres, untuk kemudian setelah pemerintahan baru berjalan, parpol harus kembali kepada khittah-nya sebagai pembela rakyat lewat fungsi pengawasan di parlemen."Yang namanya DPR, pasti opsisi," tegasnya.Ia menambahkan, presiden terpilih nantinya juga harus bersikap negarawan dengan merelakan sebagian kekuatan untuk melakukan check and balance kepada kebijakannya kelak."Jangan takut dijatuhkan (impeachment), proses menuju itu sangat rumit. Harus lewat pengkajian konstitusi yang mendalam. Tidak mudah untuk melakukan impeachment itu," pungkasnya.Seperti diketahui, jika akhirnya Partai Golkar benar merapat ke kubu SBY-Boediono, maka sedikitnya 70 persen kursi DPR akan dikuasai partai pendukung pemerintah. Dengan demikian, jika terjadi voting dalam pengambilan keputusan di DPR, maka usulan pemerintah baik itu legislasi maupun anggaran dipastikan akan lolos dengan mulus.( lrn / lrn )
Sabtu, 11/07/2009 06:52 WIB Cegah Pemerintahan Otoriter, Golkar Diminta Perkuat Oposisi Laurencius Simanjuntak - detikPemilu

Jakarta - Partai Golkar diminta tidak merapat ke partai koalisi pendukung SBY-Boediono dan lebih baik menjadi oposisi, setelah hasil quick count memprediksi pasangan yang diusungnya bersama Hanura, JK-Wiranto, kalah dalam Pilpres 2009. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan parlemen dalam melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan ke depan."Jika Golkar bergabung, maka pemerintahan akan dominan sekali. Koalisi jadi terlalu oversize. Risikonya pemerintah akan mudah terdorong jadi pemerintahan otoriter, karena jika demikian tidak akan ada lagi check and balance," kata pengajar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (11/7/2009).Jika Golkar merapat ke SBY-Boediono, maka minimal 70 persen kursi parlemen akan dikuasai partai pendukung pemerintah. Menurut Saldi, hal ini tidak sehat bagi sistem demokrasi yang menuntut check and balance atas semua lini.Oleh karenanya, kata Saldi, yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar kebesaran hati, tetapi keberanian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang diprediksi sebagai presiden terpilih, untuk menolak Golkar. Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan visi misinya, SBY juga harus peduli akan fungsi check and balances ini."Ini juga menyangkut komitmen pemerintahan yang bersih yang selalu dikatakannya," tegas Saldi.Sebaliknya, menurut Saldi, Golkar sebaiknya juga tidak selalu berpikir untuk merapat ke kekuasaan. Sebab, merapat kepada pasangan SBY-Boediono tidak akan selalu menguntungkan bagi eksistensi partai ke depannya."Eksistensi Golkar juga harus diperhatikan jika bergabung dengan SBY-Boediono (banyak partai)," pungkasnya. ( lrn / lrn )
Sabtu, 11/07/2009 06:52 WIB Cegah Pemerintahan Otoriter, Golkar Diminta Perkuat Oposisi Laurencius Simanjuntak - detikPemilu

Jakarta - Partai Golkar diminta tidak merapat ke partai koalisi pendukung SBY-Boediono dan lebih baik menjadi oposisi, setelah hasil quick count memprediksi pasangan yang diusungnya bersama Hanura, JK-Wiranto, kalah dalam Pilpres 2009. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan parlemen dalam melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan ke depan."Jika Golkar bergabung, maka pemerintahan akan dominan sekali. Koalisi jadi terlalu oversize. Risikonya pemerintah akan mudah terdorong jadi pemerintahan otoriter, karena jika demikian tidak akan ada lagi check and balance," kata pengajar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (11/7/2009).Jika Golkar merapat ke SBY-Boediono, maka minimal 70 persen kursi parlemen akan dikuasai partai pendukung pemerintah. Menurut Saldi, hal ini tidak sehat bagi sistem demokrasi yang menuntut check and balance atas semua lini.Oleh karenanya, kata Saldi, yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar kebesaran hati, tetapi keberanian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang diprediksi sebagai presiden terpilih, untuk menolak Golkar. Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan visi misinya, SBY juga harus peduli akan fungsi check and balances ini."Ini juga menyangkut komitmen pemerintahan yang bersih yang selalu dikatakannya," tegas Saldi.Sebaliknya, menurut Saldi, Golkar sebaiknya juga tidak selalu berpikir untuk merapat ke kekuasaan. Sebab, merapat kepada pasangan SBY-Boediono tidak akan selalu menguntungkan bagi eksistensi partai ke depannya."Eksistensi Golkar juga harus diperhatikan jika bergabung dengan SBY-Boediono (banyak partai)," pungkasnya. ( lrn / lrn )
Jumat, 10/07/2009 18:19 WIB Kekalahan JK Tanggung Jawab Semua Kader Golkar Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu

Jakarta - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Mandji menilai kekalahan pasangan JK-Wiranto dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 kemarin sangat dipengaruhi oleh prilaku elit Partai Golkar sendiri. Ketidaksolidan para elit memenangkan JK merupakan faktor penentu terpuruknya perolehan suara JK-Wiranto."Saya bingung, kenapa elit dan kader Golkar tidak punya kebanggaan ketua umumnya maju sebagai capres. Padahal moment ini sejarah bagi Golkar. Malah beberapa elit partai ini ke sana kemari nggak punya komitmen," kata Iskandar kepada detikcom, Jum’at (10/07/2009).Menurut orang dekatnya JK ini, semua kader Golkar harus bertanggungjawab atas kekalahan JK-Wiranto ini. Sangat tidak fair dan rasional jika kekalahan calon Golkar dalam pilpres kemarin hanya dibebankan kepada JK semata. "Pak JK itu sudah mengeluarkan dana besar untuk membiyai partai. Beliau sudah berkorban materi dan moral untuk menjaga partai ini. Seharusnya kader Golkar angkat topi memberikan penghargaan, bukan mencaci dan menghakiminya," pintanya.Sekretaris Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto ini menambahkan, manuver sejumlah elite Golkar yang akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau munas dipercepat cukup mempengaruhi psikologi kader Golkar. Akibatnya, perolehan suara JK anjlok dalam pilpres. "Saya kira semua kader harus ikut bertanggungjawab atas kondisi Golkar saat ini. Kalau kita kompak, saya kira tidak bakal kita kalah seperti ini," pungkasnya.Meskipun tidak menyebut nama, politisi asal Makassar itu sepertinya ingin menyindir gerakan Triple A (Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono). Hal ini disebabkan karena Triple A sudah sejak lama disebut-sebut menggalang kekuatan ke daerah-daerah untuk agenda munas dipercepat.Konsolidasi itu dilakukan dalam rangka mengegolkan agenda pengantian JK dan mereformasi kepengurusan Golkar dengan komposisi ketua umum, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung sebagai ketua dewan penasehat dan Agung Laksono sebagai sekretaris jenderal DPP Partai Golkar.( yid / ndr )
Jumat, 10/07/2009 17:54 WIB PKS: Bergabungnya Golkar Jangan Ganggu Kesepakatan Koalisi Hery Winarno - detikPemilu

Jakarta - Peluang bagi Partai Golkar bergabung dalam koalisi parpol mendukung SBY-Boediono memang sangat terbuka. Hanya saja diimbau masuknya Golkar jangan menganggu kesepakatan antara 24 parpol yang mendukung SBY sedari awal.Demikian tanggapan Ketua FPKS DPR RI Mahfudz Siddiq, tentang wacana merapatnya Golkar ke kubu SBY. Hal ini disampaikan Mahfudz di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2009)."Secara etika masuknya Golkar tidak boleh mengganggu berjalannya koalisi yang sudah dibentuk sejak awal," kata dia.Format koalisi yang sudah digalang PD bersama 23 parpol lain tidak akan berubah karena bergabungnya Golkar. Hal tersebut khususnya berkenaan dengan jatah pos kabinet bagi kader parpol anggota koalisi dalam pemerintahan 5 tahun mendatang."Kalau toh nanti Golkar berkoalisi, yang diberikan adalah pos profesional yang bukan merupakan jatah parpol koalisi sejak awal,"tegas politisi PKS ini.Namun menurutnya lebih baik Golkar bergabung dengan PDIP mengambil posisi sebagai pihak oposisi dalam parlemen. Bergabungnya dua parpol besar itu diyakini akan membuat fungsi oposisi menjadi lebih efektif."Selama ini PDIP yang berada di jalur oposisi kurang begitu kuat. Jika ditambah Golkar mungkin lebih efektif sebagai oposisi," ujar Mahfudz.( lh / nrl )
Jumat, 10/07/2009 17:53 WIB Berebut Kursi Ketum Golkar Dukungan DPD Kepada Ical Murni Tanpa Uang Nograhany Widhi K - detikPemilu

Jakarta - Aburizal Bakrie diklaim didukung hampir 500 DPD I dan II Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum Golkar kandidat kuat pengganti Jusuf Kalla (JK). Tak ada politik uang dan dukungan SBY dalam penggalangan dukungan ini.Demikian disampaikan Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Golkar Ridwan Bae usai bertemu dengan JK di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2009)."Kami, Golkar tidak ada keterkaitan dengan pemerintah. Bahwa secara tidak langsung ada keterkaitan. Tapi dalam persoalan untuk melahirkan figur bagi Golkar, tidak," jelas Ridwan ketika ditanya apakah ada dukungan SBY untuk menggalang Ical sebagai kandidat Ketua Umum Golkar.Ridwan menambahkan dia bicara dalam konteks sebagai orang Golkar. Dan tidak ada orang di luar Golkar yang intervensi dalam penggalangan dukungan bagi Ical. "Saya tidak melihat ada orang luar dan saya meyakini pemerintah, dalam hal ini Pak SBY, tidak campur tangan dalam persoalan Bang Ical atau tidak Bang Ical (kandidat ketum Golkar)," tegasnya.Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya politik uang kepada para DPD I dan II itu, Ridwan membantahnya. Malah Ridwan mengatakan kendati Ical belum pernah turun ke bawah, para pengurus DPD I dan II lah yang sering datang mengunjungi Ical. Dukungan itu dikatakan dia adalah spontanitas."Susah kalau selalu diarahkan ke money politik. Money politic itu dari mana sumbernya. Bang Ical tidak mendatangi mereka. Mereka datang sendiri," tukasnya.Ical, imbuhnya hanya menjanjikan program-program kesejahteraan rakyat, kemajuan partai ke depan. "Hanya pada sudut itu. Saya Ketua DPD I Sulawesi Tenggara dengan sejumlah ketua DPD pernah ketemu, tidak pernah ada tawaran seperti itu kepada kami," katanya.Ridwan juga mengatakan tak sempat membicarakan tentang dukungan kepada Ical ini kepada JK. Saat ditegaskan soal konsolidasi DPD lebih fokus untuk pemenangan Ical dalam Munas daripada memenangkan JK dalam Pilpres, Ridwan menjawab diplomatis."Yang tersisa. Yang memenangkan JK ada. Tapi dalam persoalan-persoalan, Ical juga ada," jawabnya.( nwk / yid )
Jumat, 10/07/2009 17:35 WIB Berebut Kursi Ketum Golkar DPD Sultra: Ical Dapat Dukungan 500 DPD II Nograhany Widhi K - detikPemilu

Jakarta - Meskipun belum ada kesepakatan soal jadwal Munas Golkar yang dipercepat, para kandidat yang akan mengganti JK terus bergerilya. Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Bae menilai sosok Ical paling siap menjadi ketua umum Golkar. Alasannya, selain didukung kuat oleh kader Golkar di bawah, Ical (sapaan akrabnya) juga memiliki dana dan pengalaman yang cukup dalam mengelola Golkar selama ini. "Kalau yang berpeluang besar saya ingin tegas mengatakan Insyaallah Aburizal Bakrie, karena pendukungnya sekarang ini saya lihat ada hampir 500 dari 500 lebih DPD I dan DPD II," kata Ridwan."Dia memiliki kedekatan dengan kader, ia memiliki pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan, dia mempunyai integritas yang dapat kita yakini dan keihklasan dalam beroganisasi," papar Ridwan usai bertemu dengan JK di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2009). Selain itu, imbuh Ridwan, kelebihan Ical karena berani berjanji untuk lebih fokus mengurusi partai Golkar. Hal ini sebagai bentuk komitmen dia untuk lebih mengurusi partai daripada menjadi bagian di kabinet."Ditambah satu lagi (alasan), Dia tidak akan menawarkan diri di kabinet dalam 5 tahun ke depan. Dia akan konsentrasi pada kepentingan Golkar," kata Ridwan.Nama Surya Paloh dinilai sosok paling siap menghadang Ical. Namun Ridwan melihat peluang Surya akan sangat sulit mengingat dukungan grassroot yang lemah. "Bang Ical, Agung dan Akbar itu satu paket. Kalau Agung pada akhirnya menjadi sekjen dan Akbar menjadi ketua dewan penasihat," pungkasnya.( ape / yid )
Jumat, 10/07/2009 17:00 WIB JK-Wiranto Temui Tim Sukses Bahas DPT Novi Christiastuti Adiputri - detikPemilu

Jakarta - Pasangan JK-Wiranto akan bertemu dengan juru kampanye (jurkam) dan tim kampanye nasionalnya (timkamnas) untuk membahas kisruh daftar pemilih tetap (DPT). Rencananya setelah membahas permasalahn DPT, mereka akan menyusun langkah-langkah selanjutnya."Iya, rapat biasa baik dengan teman-teman jurkam maupun teman-teman timkamnas, kita kumpul juga dengan teman-teman daerah terkait pilpres dan DPT," ujar juru kampanye JK-Wiranto, Ali Mochtar Ngabalin, di depan rumah JK, Jl Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta, Jumat (10/7/2009).Ali melanjutkan, pukul 20.00 WIB nanti, rencananya rapat akan dihadiri oleh semua timkamnas, termasuk Fahmi Idris, JK dan Wiranto."Tentang DPT, kita ada temuan di lapangan sesudah dan sebelum pencontrengan. Banyak data yang sudah dikumpulkan tetapi belum dibicarakan. Nanti kita akan melihat langkah-langkah apa yang bisa dilakukan," papar Ali.Menurut Ali, pemilu yang telah diselenggarakan hari lalu penuh dengan pembohongan."Bangsa ini kan perlu diberitahu pengetahuan dan pendidikan. Pemilu ini penuh dengan pembohongan, membingungkan, dan lucu. Pemilu seperti mimpi, banyak SMS dan juga laporan tentang hasil pemilu di berbagai daerah, terutama di Aceh," jelas Ali."Masa bisa 90% (perolehan suara SBY), itu kan sesuatu yang lucu," tandas pria berseragam jurkamnas hijau putih ini.( amd / iy )
Jumat, 10/07/2009 16:55 WIB Habibie Ajak Semua Pihak Legowo dengan Hasil Pilpres Aprizal Rahmatullah - detikPemilu
Mantan Presiden RI BJ Habibie. (foto. dok/dtc)

Jakarta - Walau belum secara resmi ditetapkan oleh KPU, hitung cepat (quick count) menunjukkan pasangan SBY-Boediono unggul satu putaran. Terkait hal ini, mantan Presiden RI BJ Habibie mengimbau agar semua pihak menerima hasil yang nanti disahkan KPU."Saya mengajak semua pihak untuk menerima hasil Pemilu yang nanti akan ditetapkan oleh KPU secara legowo dan mencatat berbagai kelemahan serta kekurangan yang ada dalam persiapan dan penyelenggaraan Pemilu, untuk diperbaiki pada penyelenggaraan Pemilu yang akan datang," kata Habibie dalam rilis elektronik yang diterima detikcom, Jumat (10/7/2009).Habibie juga mengajak, agar seluruh pihak baik pemerintah maupun oposisi kembali berkonsentrasi membangun Indonesia sesuai perannya masing-masing. "Mengajak kepada seluruh kekuatan politik untuk dapat berperan secara bijak dan berkualitas baik sebagai pihak yang memerintah maupun oposisi sehingga terbina kehidupan demokratis yang sehat dan berkualitas dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sesuai amanat UUD 1945," jelasnya.Selain itu, Habibie juga mengatakan, rakyat Indonesia harus kembali bersatu melanjutkan pembangunan. Perdebatan panas, konflik, hingga intrik-intrik politik pada masa kampanye lalu harus segera ditinggalkan."Seluruh rakyat Indonesia mesti kembali bersatu dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa menuju cita-cita nasional. Hal-hal yang terjadi menjelang Pemilu hendaknya jangan sampai merusak keutuhan bangsa dan tekad kita bersama untuk menuntaskan reformasi bangsa dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat," terang Habibie.Menurut Habibie, walau banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU tetap mesti diapresiasi atas kinerjanya. Bagaimanapun, KPU telah melaksanakan tugasnya secara maksimal."Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada KPU dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu di daerah yang telah berusaha maksimal mungkin dalam penyelenggaraan pemilu," tandasnya.( ape / iy )

Jumat, 10/07/2009 16:46 WIB Kisruh DPT Pilpres Mega-Prabowo Gugat Dana IT KPU Muhammad Taufiqqurahman - detikPemilu

Jakarta - Limpahan anggaran dana sebesar Rp 3,7 triliun untuk kegiatan IT KPU, dinilai tidak sebanding dengan produk yang dihasilkan. Salah satu buktinya adalah DPT Pilpres yang masih saja bermasalah meski telah dimutakhirkan."Dananya itu dipakai apa saja? Kita minta itu untuk diaudit," tandas Fadli Zon, di kantor Sekretariat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo di Jl Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta, Jumat (10/7/2009).Pada H+1 Pilpres 2009, tim Mega-Prabowo mendapatkan mendapatkan laporan pengaduan sebanyak 7.652.210 kasus terkait DPT bermasalah. Kasus yang ditemukan pada DPT yang telah dimutakhirkan itu adalah kesamaan nama, NIK dan alamat."Kami kahawatir ada pelanggaran. Kita mempertanyatan dana yang KPU pakai untuk memutakhirkan data, kok ternyata tidak ada perbaikan," tandas sekretaris umum Tim Mega-Prabowo itu.( lh / nrl )
Jumat, 10/07/2009 16:19 WIB Evaluasi Hasil Pilpres, JK Segera Gelar Rapimnassus Golkar Nograhany Widhi K - detikPemilu

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) akan segera menentukan sikap partai terkait kekalahannya dalam Pilpres lalu. Sikap partai itu dibahas dalam Rapimnassus bukan Munaslub. "Beliau akan sangat obyektif membesarkan Golkar ke depan dan akan segera diarahkan ke Rapimnasus. Di Rapimnasus akan dibicarakan langkah ke depan," ujar Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Bae usai bertemu dengan JK di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2009). Menurut Ridwan, dirinya belum mengetahui kapan agenda Rapimnassus itu digelar. Namun acara tersebut diperkirakan digelar dalam bulan Juli ini. "Rapimnassus akan membahas apa yang menjadi kesepakatan secara nasional DPD I dan organ lainnya, belum dapat ditentukan waktunya. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin bisa dalam bulan ini," jelasnya.Sebelumnya, tersiar kuat di internal partai Golkar agar Munas dipercepat. Hal itu diusung untuk menggusur kursi ketua umum yang dipegang JK akibat kekalahan JK dalam Pilpres. Nama Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh disebut-sebut sebagai pengganti JK untuk memimpin Golkar selanjutnya. Peluang Ical BesarMengenai pengganti JK selanjutnya, Ridwan mengatakan, sosok Ical dinilai paling siap menjadi ketua umum. Selain didukung kuat oleh kader Golkar di bawah, Ical (sapaan akrabnya) juga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola Golkar selama ini. "Kalau yang berpeluang besar saya ingin tegas mengatakan Insyaallah Aburizal Bakrie, karena pendukungnya sekarang ini saya lihat ada hampir 500 dari 500 lebih DPD I dan DPD II. Ia memiliki kedekatan dengan kader, ia memiliki pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan, dia mempunyai integritas yang dapat kita yakini dan keihklasan dalam beroganisasi," jelas Ridwan.Selain itu, imbuh Ridwan, Ical telah menyatakan akan fokus mengurusi Golkar. "Ditambah satu lagi ia tidak akan menawarkan diri di kabinet dalam 5 tahun ke depan. Ia akan konsentrasi pada kepentingan Golkar," kata Ridwan.Sebagai pesaing kuat, nama Surya Paloh sudah mulai siap menghadang Ical. Namun menurut Ridwan, peluang Surya akan sangat sulit mengingat dukungan grassroot yang lemah. Saat ditanya bagaimana dengan pososi Agung Laksono dan Akbar Tandjung, Ridwan menjawab kedua orang tersebut merupakan satu paket dengan Ical."O iya Bang Ical, Agung dan Akbar itu satu paket. Kalau Agung pada akhirnya menjadi sekjen dan Akbar menjadi ketua dewan penasihat," pungkasnya.( ape / iy )

Jumat, 10/07/2009 16:16 WIB DPT Pilpres Diduga Rawan Penggelembungan Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu

Jakarta - Hasil pengamatan Komite Pemilih Indonesia (TEPI Indonesia) menunjukkan bahwa pilpres 8 Juli lalu rawan penggelembungan DPT. TEPI Indonesia mencatat beberapa kerawanan yang mengarah pada kesimpulan itu."Pemutakhiran DPT pileg menuju DPT pilpres tidak maksimal dan memberi banyak ruang penggelembungan DPT," ujar Koordinator TEPI Indonesia, Jeirry Sumampow membacakan salah satu temuannya di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2009).Menurut Jeirry, banyaknya partisipasi masyarakat yang memilih menggunakan KTP dan Paspor menunjukkan kurang validnya DPT pilpres. Jerry menilai pemutakhiran DPT pilpres belum usai."Ditemukan 13 persen dari 800 TPS yang terdapat pemilih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Diperkirakan pemilih menggunakan KTP mencapai total 7 persen dari pemilih yang terdaftar DPT," ujar Jeirry.Jeirry juga menemukan kelemahan lain dari pilpres dua hari lalu yaitu masih banyaknya saksi yang tidak diberi salinan DPT. "27 persen saksi dari 800 TPS tidak diberi salinan DPT, hal ini semakin menjelaskan modus penggelembungan suara," keluh Jeirry.Pemantauan TEPI melibatkan 800 relawan yang memantau proses pemungutan, penghitungan, dan pergerakan suara di TPS di 26 Kabupaten/Kota di 19 Provinsi di Indonesia.( van / yid )

Jumat, 10/07/2009 16:07 WIB Kisruh DPT Pilpres Mega-Prabowo Buka SMS dan Email Pengaduan Muhammad Taufiqqurahman - detikPemilu

Jakarta - Apakah nama Anda tidak terdaftar dalam DPT Pilpres 2009? Tidak dapat mencontreng di TPS meski sudah menunjukkan KTP? Atau menyaksikan terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksaan pemungutan suara?Adukan saja ke tim kampanye Mega-Prabowo. Nomor SMS hotline dan akun email khusus, telah mereka sediakan untuk menampung segala pengaduan dan keluh kesah Anda terkait Pilpres 2009."Untuk SMS nomornya 081210999111 dan email di pengaduan@megaprabowo.com," kata Fadly Zon, di kantor Sekretariat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo di Jl Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta, Jumat (10/7/2009).Demi mencegah adanya pengaduan palsu, sekretaris umum Tim Mega-Prabowo itu memastikan akan ada verifikasi terhadap laporan pengaduan yang masuk. Untuk keperluan tersebut setiap pelapor wajib mencantumkan nama dan alamat lengkapnya dalam SMS atau email yang dikirimkan. "Ini untuk melindungi hak politik rakyat Indonesia yang dirugikan dalam Pilpres 2009," jelas Fadly Zon tentang tujuan pihaknya membuka jalur pengaduan.Tim Mega-Prabowo di lapangan menemukan sejumlah kasus kecurangan Pilpres 2009. Seperti surat suara yang sudah tercontreng sebelum waktunya, pemilih yang mencontreng lebih dari satu kali dan masih banyak lagi.Demikian juga yang terkait kisruh DPT Pilpre 2009. Meski MK sudah memutuskan KTP bisa digunakan sebagai indentitas pemilih, tapi ternyata pada pelaksanaanya banyak warga yang ditolak memilih oleh petugas TPS.( lh / nrl )
Jumat, 10/07/2009 15:09 WIB Polri: Pelanggaran Pilpres 12 Kasus, 3 di-SP3 Didit Tri Kertapati - detikPemilu

Jakarta - Polisi mencatat, telah terjadi 12 tindak pidana pemilu sepanjang Pilpres. Namun 3 dari 12 kasus tersebut telah dihentikan penyidikannya."3 Kasus telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sedang 9 masih dalam proses sidik," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Soekarna di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (9/7/2009).Menurut Nanan, dari 12 kasus itu, 10 kasus terjadi pada saat masa kampanye. Sedangkan 2 kasus terjadi saat pemungutan suara."2 Kasus saat pemungutan suara, yaitu dua kali menyontreng dan menggunakan identitas orang lain. Terjadi di daerah Sumut," terang jenderal bintang dua tersebut.Nanan menambahkan, kasus pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye umumnya perusakan alat peraga. Namun dia tidak dapat merinci, pihak dari pasangan capres yang melakukan pelanggaran tersebut."Beberapa diantaranya ada yang saling melaporkan. Termasuk yang di Makassar yang melibatkan Pak Andi Malarangeng, yang kasusnya masih ditangani Polda Sulawesi Selatan," pungkas mantan Kapolda Sumut tersebut.( ddt / nik )

Jumat, 10/07/2009 14:23 WIB Forum Ahli Waris NKRI Anggap Pilpres Tak Sesuai Pancasila Didi Syafirdi - detikPemilu

Jakarta - Tanggapan terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar Rabu (10/7/2009) terus bergulir. Kali ini dari Forum Ahli Waris NKRI. Forum yang baru saja terbentuk ini menyatakan Pilpres tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, terutama sila keempat."Kami dari forum ahli NKRI merasa berkepentingan menyatakan sikap demi dan untuk tetapnya tegak NKRI berdasarkan Pancasila. Pilpres tersebut telah mengakibatkan terpecahnya rakyat Indonesia dan mengancam keutuhan NKRI," ujar pemprakarsa forum ahli waris NKRI, Moch Isnaini.Hal ini dikatakannya dalam diskusi di Universitas Jayabaya, Jl Pulo Mas Selatan, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2009).Menurut Isnaini, pemilihan presiden secara langsung tersebut yang menyebabkan melencengnya dari sila keempat Pancasila."Karena sistem pemilih langsung menyebabkan semua orang berhak dan mampu mencalonkan diri menjadi presiden. Beda dengan sistem keterwakilan yang sesuai dengan Pancasila sila keempat," jelas Isnaini yang juga merupakan ahli hukum tata negara.Selain itu, Isnaini juga menjelaskan proses demokrasi melalui Pileg dan Pilpres secara langsung merupakan perintah dari amandemen UU 2002. "Akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami berbagai masalah, seperti DPT dan keterlambatan logistik. Akibatnya, tahapan-tahapan Pemilu banyak dilanggar oleh KPU," imbuh Isnaini.Senada dengan pernyataan Isnaini, pemprakarsa lainnya, R Taufik Sri Soemantri juga menyatakan ketidak-sinkronisasian pilpres lalu dengan Pancasila."Pemilihan pilpres secara filosofi tidak sesuai dengan Pancasila khususnya sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," tandas Taufik.Taufik mengatakan akan segera menyampaikan hasil diskusi forum ahli waris kepada bangsa Indonesia dan lembaga negara, MPR, DPR, DPRD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. "Namun bukan otoritas kami untuk mengatakan Pilpres kali ini sah atau tidak, kami hanya berpendapat Pancasila sila keempat belum dilaksanakan dalam Pilpres kemarin," imbuh Taufik.

Jumat, 10/07/2009 13:46 WIB JK Pasti 'Pulang Kampung', Tapi Bukan untuk Berbisnis Hery Winarno - detikPemilu
Foto: Dokumen detikcom

Jakarta - Meskipun hasil pemilu belum final, Jusuf Kalla (JK) dipastikan kalah telak. JK memilih pulang kampung."Pulang kampung maksudnya kembali ke habitatnya, tapi yang jelas Pak JK tidak akan kembali mengurusi bisnisnya," ujar anggota Tim Sukses JK-Wiranto, Indra J Pilliang, saat ditemui wartawan di kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2009). Menurut Indra, pulang kampung yang dimaksudkan bukan secara harfiah atau secara fisik kembali ke daerah asalnya di Makassar. Tapi pulang kampung dalam artian mengabdikan diri untuk isu perdamaian dan pendidikan."Menurut saya Pak JK akan tetap konsisten, dia akan kembali mengurusi mesjid, pendidikan, perdamaian dan pulang kampung," jelas Indra.Terkait dengan isu adanya desakan agar JK dilengserkan dari Ketua Umum Golkar, Indra langsung membantahnya. "Sejak awal Pak JK memang tidak ingin lagi menjadi Ketua Umum Partai Golkar, baik hasilnya kalah maupun menang," ungkap Indra.Indra juga menambahkan, sosok seperti JK sebaiknya dijadikan utusan untuk mengurusi masalah perdamaian. Apalagi sepanjang sejarah jabatan wakil presiden, kiprah JK dinilai hampir sama baiknya dengan Bung Hatta."Kalau diizinkan siapa pun presiden terpilihnya, Pak JK pantas menjadi utusan khusus mengatasi masalah perdamaian. Karena Pak JK punya kemampuan itu. Pak JK adalah wapres terbaik setelah Hatta," pungkasnya.( ape / nrl )