Rabu, 24/06/2009 19:33 WIBWarta No. 1
Pemerintah Jangan Obral BUMN
Adv - detikNews
Jakarta - Rencana pemerintah untuk melanjutkan program privatisasi terhadap perusahaan negara, menurut Irmadi Lubis, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR lebih sarat kepentingan asing daripada dalih untuk meningkatkan kinerja BUMN. Karena itu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak pemerintah menghentikan kebijakan privatisasi tersebut."Banyak perusahaan negara yang sehat, tapi tetap saja diprivatisasi. Ini kan menunjukkan ada udang di balik batu," ujar Irmadi dalam diskusi 'Obral BUMN, Lanjutkan' di Mega Prabowo Media Centre, Jakarta, Rabu (24/6). Ia pun menolak alasan bahwa kinerja BUMN sangat buruk. Alasan utama pemerintah menjual BUMN, lanjutnya, adalah defisit anggaran hingga Rp 130 triliun.Senada dengan itu, ekonom Hendri Saparini juga menolak alasan privatisasi hanya sekadar pengelolaan BUMN yang tidak efisien. Padahal pemerintah turut andil atas buruknya manajemen itu. "Para pejabat BUMN yang terlibat dalam tim sukses SBY-Boediono juga harus bertanggung jawab atas buruknya kinerja BUMN," ujar Hendri Saparini. Lebih lanjut, Irmadi Lubis mengatakan defisit anggaran negara tidak harus ditutup dengan melakukan privatisasi terhadap BUMN. "Idealnya dalam APBN tidak perlu ada defisit anggaran," ujar Ketua Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus ini. Menurutnya, perlu dilakukan seleksi terhadap program atau proyek yang bersifat prioritas dalam pembangunan, melakukan efisiensi dalam alokasi anggaran untuk menghemat belanja negara.Karena itu, Hendri kembali mengingatkan kepada pemerintah agar tidak buru-buru menjual BUMN menjelang pilpres 2009. "Ini kayaknya pemerintah sedang mengejar setoran dengan mempercepat penjualan BUMN," tandas Direktur Eksekutif Econit Advisory Group ini. Seharusnya pemerintah melakukan moratorium terhadap privatisasi. Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus menghentikan privatisasi BUMN sampai terbentuknya pemerintahan baru. Sebab, kandidat capres-cawapres lainnya memiliki kebijakan yang berbeda terhadap BUMN. Pasangan Mega-Prabowo misalnya dengan tegas menolak penjualan BUMN yang strategis. Masih menurut dia, semestinya saat ini yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah melakukan pemetaan terhadap semua BUMN yang tersisa. (adv/adv)
Jakarta - Rencana pemerintah untuk melanjutkan program privatisasi terhadap perusahaan negara, menurut Irmadi Lubis, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR lebih sarat kepentingan asing daripada dalih untuk meningkatkan kinerja BUMN. Karena itu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak pemerintah menghentikan kebijakan privatisasi tersebut."Banyak perusahaan negara yang sehat, tapi tetap saja diprivatisasi. Ini kan menunjukkan ada udang di balik batu," ujar Irmadi dalam diskusi 'Obral BUMN, Lanjutkan' di Mega Prabowo Media Centre, Jakarta, Rabu (24/6). Ia pun menolak alasan bahwa kinerja BUMN sangat buruk. Alasan utama pemerintah menjual BUMN, lanjutnya, adalah defisit anggaran hingga Rp 130 triliun.Senada dengan itu, ekonom Hendri Saparini juga menolak alasan privatisasi hanya sekadar pengelolaan BUMN yang tidak efisien. Padahal pemerintah turut andil atas buruknya manajemen itu. "Para pejabat BUMN yang terlibat dalam tim sukses SBY-Boediono juga harus bertanggung jawab atas buruknya kinerja BUMN," ujar Hendri Saparini. Lebih lanjut, Irmadi Lubis mengatakan defisit anggaran negara tidak harus ditutup dengan melakukan privatisasi terhadap BUMN. "Idealnya dalam APBN tidak perlu ada defisit anggaran," ujar Ketua Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus ini. Menurutnya, perlu dilakukan seleksi terhadap program atau proyek yang bersifat prioritas dalam pembangunan, melakukan efisiensi dalam alokasi anggaran untuk menghemat belanja negara.Karena itu, Hendri kembali mengingatkan kepada pemerintah agar tidak buru-buru menjual BUMN menjelang pilpres 2009. "Ini kayaknya pemerintah sedang mengejar setoran dengan mempercepat penjualan BUMN," tandas Direktur Eksekutif Econit Advisory Group ini. Seharusnya pemerintah melakukan moratorium terhadap privatisasi. Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus menghentikan privatisasi BUMN sampai terbentuknya pemerintahan baru. Sebab, kandidat capres-cawapres lainnya memiliki kebijakan yang berbeda terhadap BUMN. Pasangan Mega-Prabowo misalnya dengan tegas menolak penjualan BUMN yang strategis. Masih menurut dia, semestinya saat ini yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah melakukan pemetaan terhadap semua BUMN yang tersisa. (adv/adv)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar