10/07/09 07:27
SBY Lambat? Tak Ada Alasan!
R Ferdian Andi R
Sukardi Rinakit
INILAH.COM, Jakarta – Perolehan suara SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 yang mencapai 60% mengisyaratkan bahwa harapan rakyat yang demikian besar terhadap kinerja kabinet SBY periode 2009-2014. Ditambah dukungan mayoritas partai di parlemen (56,07%), pemerintahan baru SBY diharapkan berjalan lebih efektif. Tak ada alasan lagi bagi SBY untuk bergerak lambat!
Kesan lambat, peragu, dan terlalu banyak pertimbangan yang melekat pada figur SBY di periode 2004-2009 diharapkan bakal terkikis habis dalam pemerintahan baru nanti. Alasan masa lalu bahwa SBY tersandera partai koalisi, kini pun diharapkan tak berlaku lagi. Lima tahun ke depan SBY harus meningkatkan kecepatannya dalam menyelesaikan pesoalan bangsa, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga stabilitas ekonomi.
Gurubesar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Muchtar Mas’ud, menegaskan tidak ada alasan lagi bagi SBY untuk bertindak lambat dalam memutuskan semua kebijakan. “Dengan kekuatan dukungan parlemen dan raihan suara yang mayoritas, SBY harus bisa bersikap cepat dan taktis dalam memerintah,” tegas Mas’ud kepada INILAH.COM, di Yogyakarta, Kamis (9/7).
Menurut Muchtar, persoalan pengangguran menjadi gunung es yang harus segera ditangani SBY dan pemerintahan barunya kelak. Jika tidak, dukungan publik terhadap SBY bisa berbalik arah.
Ia mengusulkan pemerintah harus memprioritaskan pemberian modal kepada kaum muda penganguran. “Selain itu pemerintahan baru juga harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muda yang kini banyak menganggur,” harapnya.
Harapan senada diungkapkan pengamat politik Sukardi Rinakit. Ia menegaskan, jika SBY bekerja lambat atau speednya lebih rendah daripada periode 2004-2009, ini akan memancing reaksi kalangan oposisi dan kelompok strategis.
“Bagi SBY, periode 2009-2014 ini tidak ada pilihan lain kecuali bergerak lebih cepat. Kalau ke depan SBY lambat dalam mengambil keputusan, ya pasti berat, karena dari awal resistensi itu muncul dari oposisi dan kelompok strategis,” papar Sukardi di Jakarta, Kamis (9/7).
Sukardi menilai, di awal-awal pasca keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), SBY harus menunjukkan sosok yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusannya. Penyusunan kabinet menjadi ujian awal bagi kinerja SBY apakah lambat atau cepat.
“SBY harus menunjukkan performanya saat penyusunan cabinet baru. Publik akan tahu apakah dia lambat atau cepat dan tepat,” katanya.
Dalam penyusunan kabinet pemerintahan periode 2004-2009 terjadi tarik ulur antarkekuatan partai politik pendukung SBY kala itu. Di periode 2009-2014 ini, menurut Sukardi, persoalan tersebut juga tak bisa dihindari.
“Pilihannya SBY harus membentuk zaken cabinet,” kata Sukardi. Ia menambahkan pilihan ini jelas akan berdampak pada resistensi partai pendukung koalisi SBY-Boediono.
Dalam konteks inilah, menurut Sukardi, SBY dituntut mampu mengelola kekecewaan partai pendukung sekaligus harapan publik yang besar pada pemerintahannya. “Sekali gagal mengelola kekecewaan, yang terjadi adalah penambahan kekuatan oposisi,” katanya mengingatkan.
Janji kampanye SBY yang menegaskan mampu memimpin Indonesia lebih cepat, tepat, dan amanah, harus dibuktikan kepada rakyat. Publik mempercayai janji dan citra yang selama ini dilekatkan pada diri SBY. Karenanya, jika meleset sedikit saja, dukungan mayoriats publik bisa berbalik arah. [P1]
SBY Lambat? Tak Ada Alasan!
R Ferdian Andi R
Sukardi Rinakit
INILAH.COM, Jakarta – Perolehan suara SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 yang mencapai 60% mengisyaratkan bahwa harapan rakyat yang demikian besar terhadap kinerja kabinet SBY periode 2009-2014. Ditambah dukungan mayoritas partai di parlemen (56,07%), pemerintahan baru SBY diharapkan berjalan lebih efektif. Tak ada alasan lagi bagi SBY untuk bergerak lambat!
Kesan lambat, peragu, dan terlalu banyak pertimbangan yang melekat pada figur SBY di periode 2004-2009 diharapkan bakal terkikis habis dalam pemerintahan baru nanti. Alasan masa lalu bahwa SBY tersandera partai koalisi, kini pun diharapkan tak berlaku lagi. Lima tahun ke depan SBY harus meningkatkan kecepatannya dalam menyelesaikan pesoalan bangsa, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga stabilitas ekonomi.
Gurubesar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Muchtar Mas’ud, menegaskan tidak ada alasan lagi bagi SBY untuk bertindak lambat dalam memutuskan semua kebijakan. “Dengan kekuatan dukungan parlemen dan raihan suara yang mayoritas, SBY harus bisa bersikap cepat dan taktis dalam memerintah,” tegas Mas’ud kepada INILAH.COM, di Yogyakarta, Kamis (9/7).
Menurut Muchtar, persoalan pengangguran menjadi gunung es yang harus segera ditangani SBY dan pemerintahan barunya kelak. Jika tidak, dukungan publik terhadap SBY bisa berbalik arah.
Ia mengusulkan pemerintah harus memprioritaskan pemberian modal kepada kaum muda penganguran. “Selain itu pemerintahan baru juga harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muda yang kini banyak menganggur,” harapnya.
Harapan senada diungkapkan pengamat politik Sukardi Rinakit. Ia menegaskan, jika SBY bekerja lambat atau speednya lebih rendah daripada periode 2004-2009, ini akan memancing reaksi kalangan oposisi dan kelompok strategis.
“Bagi SBY, periode 2009-2014 ini tidak ada pilihan lain kecuali bergerak lebih cepat. Kalau ke depan SBY lambat dalam mengambil keputusan, ya pasti berat, karena dari awal resistensi itu muncul dari oposisi dan kelompok strategis,” papar Sukardi di Jakarta, Kamis (9/7).
Sukardi menilai, di awal-awal pasca keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), SBY harus menunjukkan sosok yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusannya. Penyusunan kabinet menjadi ujian awal bagi kinerja SBY apakah lambat atau cepat.
“SBY harus menunjukkan performanya saat penyusunan cabinet baru. Publik akan tahu apakah dia lambat atau cepat dan tepat,” katanya.
Dalam penyusunan kabinet pemerintahan periode 2004-2009 terjadi tarik ulur antarkekuatan partai politik pendukung SBY kala itu. Di periode 2009-2014 ini, menurut Sukardi, persoalan tersebut juga tak bisa dihindari.
“Pilihannya SBY harus membentuk zaken cabinet,” kata Sukardi. Ia menambahkan pilihan ini jelas akan berdampak pada resistensi partai pendukung koalisi SBY-Boediono.
Dalam konteks inilah, menurut Sukardi, SBY dituntut mampu mengelola kekecewaan partai pendukung sekaligus harapan publik yang besar pada pemerintahannya. “Sekali gagal mengelola kekecewaan, yang terjadi adalah penambahan kekuatan oposisi,” katanya mengingatkan.
Janji kampanye SBY yang menegaskan mampu memimpin Indonesia lebih cepat, tepat, dan amanah, harus dibuktikan kepada rakyat. Publik mempercayai janji dan citra yang selama ini dilekatkan pada diri SBY. Karenanya, jika meleset sedikit saja, dukungan mayoriats publik bisa berbalik arah. [P1]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar