10/07/09 16:41
Parpol Koalisi Merongrong SBY?
INILAH.COM, Yogyakarta - Menyusul kemenangannya di Pilpres 2009, SBY diprediksi akan menghadapi berbagai kendala dalam menyusun kabinetnya. Kemungkinan adanya tarik-menarik kekuatan antara SBY dan elit parpol pendukung bisa jadi ancaman serius. Benarkah PKS mulai merongrong SBY?
"Kesulitannya adalah akan terjadi tarik-menarik kepentingan yang cukup kuat di antara partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Achmad Nurmandi MSc, di Yogyakarta, Jumat (10/7).
Ia mengatakan, masing-masing partai politik pendukung SBY tentunya ingin menempatkan kadernya di posisi paling strategis di kabinet, sehingga tarik menarik kepentingan akan tetap ada. Padahal, menurut dia, sebagian masyarakat menginginkan SBY tidak hanya mengakomodasi kader partai politik masuk dalam kabinet, tetapi juga kalangan profesional. Dalam hal ini, SBY harus menjaga keseimbangan komposisi dua unsur itu.
"Meskipun kita tidak bisa mendikotomikan antara kader partai politik dan profesional, tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan kabinet akan tetap ada," tuturnya.
Dalam pemerintahannya, lanjut dia, SBY membutuhkan orang yang memiliki pemikiran ekonomi mikro, karena SBY lebih berpikir makro, demikian pula dengan Boediono. Padahal yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah hal-hal mikro, seperti gaji buruh, infrastruktur yang rusak, dan harga sembako.
"SBY-Boediono cenderung berpikir tentang nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Meskipun SBY-Boediono sukses memenangi Pilpres 2009 dengan perkiraan jumlah suara lebih dari 50 persen, diperkirakan hal tersebut tidak akan membuat sistem presidensial di Indonesia semakin kuat.
"Anggota DPR saat ini dipilih dengan suara terbanyak, sehingga tingkat keterikatan pada partai politik relatif lebih rendah. Hal ini akan membuat partai politik susah mengendalikan anggota DPR," terangnya lagi.
Apalagi, menurut dia, jumlah partai politik yang relatif banyak tidak ideal bagi sistem presidensial. "Meskipun ada koalisi, tidak ada jaminan bahwa koalisi partai politik akan solid. Hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan periode 2009-2014," pungkasnya. [*]
Parpol Koalisi Merongrong SBY?
INILAH.COM, Yogyakarta - Menyusul kemenangannya di Pilpres 2009, SBY diprediksi akan menghadapi berbagai kendala dalam menyusun kabinetnya. Kemungkinan adanya tarik-menarik kekuatan antara SBY dan elit parpol pendukung bisa jadi ancaman serius. Benarkah PKS mulai merongrong SBY?
"Kesulitannya adalah akan terjadi tarik-menarik kepentingan yang cukup kuat di antara partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Achmad Nurmandi MSc, di Yogyakarta, Jumat (10/7).
Ia mengatakan, masing-masing partai politik pendukung SBY tentunya ingin menempatkan kadernya di posisi paling strategis di kabinet, sehingga tarik menarik kepentingan akan tetap ada. Padahal, menurut dia, sebagian masyarakat menginginkan SBY tidak hanya mengakomodasi kader partai politik masuk dalam kabinet, tetapi juga kalangan profesional. Dalam hal ini, SBY harus menjaga keseimbangan komposisi dua unsur itu.
"Meskipun kita tidak bisa mendikotomikan antara kader partai politik dan profesional, tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan kabinet akan tetap ada," tuturnya.
Dalam pemerintahannya, lanjut dia, SBY membutuhkan orang yang memiliki pemikiran ekonomi mikro, karena SBY lebih berpikir makro, demikian pula dengan Boediono. Padahal yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah hal-hal mikro, seperti gaji buruh, infrastruktur yang rusak, dan harga sembako.
"SBY-Boediono cenderung berpikir tentang nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Meskipun SBY-Boediono sukses memenangi Pilpres 2009 dengan perkiraan jumlah suara lebih dari 50 persen, diperkirakan hal tersebut tidak akan membuat sistem presidensial di Indonesia semakin kuat.
"Anggota DPR saat ini dipilih dengan suara terbanyak, sehingga tingkat keterikatan pada partai politik relatif lebih rendah. Hal ini akan membuat partai politik susah mengendalikan anggota DPR," terangnya lagi.
Apalagi, menurut dia, jumlah partai politik yang relatif banyak tidak ideal bagi sistem presidensial. "Meskipun ada koalisi, tidak ada jaminan bahwa koalisi partai politik akan solid. Hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan periode 2009-2014," pungkasnya. [*]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar